Sigit Hadapi ”Fit And Proper Test” Hari Ini

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu pagi ini. Inilah momentum DPR untuk menggali visi-misi mantan ajudan Presiden Joko Widodo.

Kompas

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keterbukaan Bareskrim untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan Komnas HAM, Senin (21/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Sebagaimana dijadwalkan, Komisaris Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (20/1/2021), di Jakarta. Momentum uji kelayakan dan kepatutan kali ini diperkirakan  lebih banyak menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk memperdalam visi-misi dan program calon kepala Polri.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Rano Alfath, Rabu, mengatakan, fraksinya sejak awal mendukung kebijakan pemerintah. Sebagi partai pendukung pemerintah, PKB mendukung calon kepala Polri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.

”Dari awal, kami mendukung calon kepala Polri yang diajukan Pak Presiden. Apalagi, Pak Sigit ini, kan, dulu bertugas di Banten, dan dalam tugasnya cukup baik. Saya sempat berinteraksi dengan beliau karena daerah pemilihan saya Banten,” katanya.

Basca juga : Jalan Listyo Sigit Jadi Kapolri Bakal Mulus

Sejumlah isu yang berkembang soal Sigit sebelumnya, antara lain, yang terkait dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), menurut Rano, tidak memengaruhi sikap sebagian besar fraksi di DPR.

Dari awal, kami mendukung calon kepala Polri yang diajukan Pak Presiden. Apalagi, Pak Sigit ini, kan, dulu bertugas di Banten, dan dalam tugasnya cukup baik. Saya sempat berinteraksi dengan beliau karena daerah pemilihan saya Banten.

”Ulama-ulama semua mendukung Pak Sigit. Beliau dari masyarakat mendapatkan dukungan. Dan kalau mendengarkan pernyataan dari teman-teman fraksi lainnya, nadanya positif ke beliau. Jadi, fit and proper test ini akan menjadi kesempatan kami mendalami saja apa yang akan beliau lakukan sebagai calon kepala Polri ke depan,” tutur Rano.

Dukungan juga diperlihatkan oleh Fraksi Partai Demokrat yang selama ini menjadi fraksi penyeimbang di parlemen. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan, fraksinya menghargai siapa pun calon kepala Polri yang diajukan oleh presiden.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Buron kasus cessie Bank Bali Joko S Tjandra (mengenakan baju tahanan berwarna oranye) digiring menuju mobil tahanan saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam. Pada hari itu, polisi menangkap Joko Tjandra di Malaysia sebelum dibawa ke Indonesia. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penangkapan tersebut.

”Insya Allah, melalui uji kelayakan dan kepatutan, potret terkait integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak, dan komitmennya terhadap keadilan serta keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat akan bisa kita nilai,” ungkapnya.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyampaikan, Komisi III sebelumnya telah memanggil Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak dan profil keuangan Sigit.

Dari sisi rekam jejak, lanjut Arsul, Sigit memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala Polri. Dari laporan PPATK pun tidak ditemukan profil keuangan Listyo yang mencurigakan.

”Sejauh ini, PPP juga tidak menerima masukan dan keberatan dari elemen masyarakat terhadap calon keapla Polri. Karena itu, tidak ada alasan bagi PPP untuk menolak Komjen  Listyo Sigit Prabowo menjadi kepala Polri,” ucap Arsul.

Yang terpenting bagi PPP, menurut Arsul, adalah kepala Polri ke depan harus bisa membawa Polri sebagai penjaga kamtibmas yang andal dan responsif, serta bisa membawa profil Polri sebagai penegak hukum yang tidak saja hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan sisi keadilan dan kemanfaatan hukum.

Arsul tidak mempersoalkan Sigit yang baru sekali menjabat kapolda, yakni Kapolda Banten (2016-2018). Menurut dia, yang utama dari kerja teritorial Polri adalah membangun komunikasi yang baik dengan jajaran internal dan eksternal.

”Nah, selama ini, bagi PPP, kemampuan komunikasi Pak Listyo Sigit Prabowo itu bagus. Dengan kami pun, yang partai Islam, justru lancar,” ucapnya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Komisi III DPR RI telah menetapkan delapan nama untuk calon hakim agung dan hakim ad hoc seusai terlebih dahulu melakukan proses seleksi melalui fit and proper test. Delapan hakim itu adalah Soesilo sebagai calon hakim agung kamar pidana, Dwi Sugiarto sebagai calon hakim agung kamar perdata, Rahmi Mulyati calon hakim agung untuk kamar perdata, Busra sebagai hakim agung untuk kamar agama, dan Brigjen TNI Sugeng Sutrisno sebagai hakim agung untuk kamar militer. Sementara Agus Yunianto dan Ansori sebagai hakim ad hoc tipikor dan Sugiyanto sebagai hakim untuk kamar hubungan industrial.

Kuasai teritori wilayah Nusantara

Sebagai fraksi partai oposisi pemerintah, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil Nasir Djamil, mengaku tak mempersoalkan sosok Sigit. ”Kalau dilihat dari paparan Kompolnas kemarin, rasanya tidak ada keraguan untuk memberikan persetujuan kepada Pak Sigit. Jadi, kami tentu akan memberikan dukungan dan persetujuan kepada beliau,” katanya.

Meskipun demikian, lanjut Nasir, ada hal-hal yang masih perlu diperhatikan. Berbeda pendapat dengan Arsul, menurut Nasir, Sigit perlu lebih memahami lagi situasi teritori kewilayahan Polri di Nusantara. Sebab, Sigit baru sekali menjabat sebagai kapolda.

Ia berharap, meski di masa pandemi, Sigit bisa turun ke seluruh polda dengan tetap menaati protokol kesehatan. Ini bertujuan agar Sigit memahami dan mendengar langsung situasi kewilayahan di setiap polda itu. Apalagi, masa jabatan Sigit sebagai kepala Polri nanti tergolong lama, yakni sekitar 3,5 tahun hingga 4 tahun.

”Itu artinya bahwa beliau harus memastikan, itu harus ditutupi dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan polda-polda. Beliau penting mengevaluasi kewilayahan-kewilayahan itu. Jadi harus solid dengan seluruh wilayah dalam hal ini polda-polda dengan cara mengintensifkan komunikasi dan koordinasi,” ucap Nasir.

Sementara kita, kalangan masyarakat sipil, juga memberikan harapan kepada Sigit. Direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, ada beberapa catatan penting yang harus dihadapi oleh kepala Polri terpilih nantinya. Tantangan itu, antara lain, meningkatkan akuntabilitas, reformasi institusi, pencegahan tindak kekerasan yang eksesif, memberikan perhatian kepada penanganan kasus kekerasan seksual, dan mendorong pendekatan keadilan restoratif.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Calon kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Idham Aziz menyimak pertanyaan anggota DPR saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/10/2019). Idham Aziz ditunjuk menjadi calon tunggal kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Tito Karnavian. Tito  mengundurkan diri dari Kapolri setelah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri.

Satu kata dengan perbuatan

Untuk itu, Kapolri baru harus segera menghilangkan semua ketentuan yang diskriminatif di tubuh Polri, misalnya ketentuan non-Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi kapolda, tidak adanya kapolda perempuan, dan sebagainya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, kepala Polri baru pengganti Idham Azis diharapkan bisa senantiasa bersikap satu kata dengan perbuatan sehingga bisa menjadi teladan bagi 400.000 anggota kepolisian.

Baca juga : Listyo Dipandang Memiliki Kompetensi

IPW melihat tantangan yang dihadapi Polri ke depan cukup berat mengingat dampak pandemi Covid-19 sudah menimbulkan banyak persoalan baru, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Sementara Polri sendiri harus menghadapi berbagai persoalan internal yang tak kalah berat. Misalnya adanya sejumlah ketentuan yang diskriminatif.

”Untuk itu, kepala Polri baru harus segera menghilangkan semua ketentuan yang diskriminatif di tubuh Polri, misalnya ketentuan non-Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi kapolda, tidak adanya kapolda perempuan, dan sebagainya,” kata Neta.

Selain itu, kepala Polri baru perlu konsisten dalam menegakkan sikap Promoter Polri dan konsisten menerapkan kontrol terhadap bawahan langsung oleh setiap atasan sehingga semua jajaran kepolisian terkendali kinerja, mentalitas, maupun moralitasnya.

Dihubungi secara terpisah terkait dengan seleksi yang akan dihadapinya di DPR, Sigit menjawab singkat melalui telepon seluler. Sigit menyampaikan, dirinya masih ingin fokus terlebih dahulu untuk persiapan uji kelayakan dan kepatutan, yang akan digelar pada hari ini.

”Mohon doanya agar bisa melaksanakan rangkaian fit and proper test dengan baik,” katanya.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal  Listyo Sigit Prabowo menggelar konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Tersangka pembobolan bank BNI, Maria Pauline, ikut diperlihatkan kepada pers.