Biden Gerak Cepat Rombak Kebijakan Penanganan Covid-19 Peninggalan Trump

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengingatkan, jika penanganan Covid-19 di AS tidak segera dievaluasi, kasus kematian akibat penyakit itu di AS bisa menembus 500.000 orang bulan depan.

MARK STOCKWELL/THE SUN CHRONICLE VIA AP, FILE

Para petugas pertolongan pertama, termasuk Kepala Pemadam Kebakaran Foxboro, Mike Kelleher (kanan), menanti untuk menerima vaksinasi Covid-19 dengan vaksin Moderna di Putnam Clubhouse di Stadion Gillette, Foxboro, Amerika Serikat, 15 Januari 2021.

WASHINGTON, JUMAT — Sehari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Kamis (21/1/2021), Presiden Joe Biden langsung merombak kebijakan-kebijakan lama terkait penanganan pandemi Covid-19 di AS dan global. Di ranah domestik AS, dia meminta pengetesan dan vaksinasi Covid-19 diperluas, mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh warga, dan mewajibkan karantina tujuh hari bagi pengunjung AS dari hampir semua negara.

Pada tingkat global, Washington juga menyatakan komitmennya membantu penyediaan vaksin bagi negara-negara miskin melalui program COVAX.

Biden menilai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di AS belum berjalan optimal hingga saat ini. Untuk itu, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program itu mutlak harus dilakukan segera.

Dia mengimbau semua warga AS untuk mengenakan masker selama 99 hari ke depan guna menghentikan penyebaran virus korona tipe baru penyebab Covid-19. Penyakit itu telah menewaskan 405.000 orang dan menginfeksi lebih dari 24 juta warga di AS saja. Pandemi di AS merupakan yang paling parah di dunia.

Baca juga: Harapan Dunia di Pundak Biden

Biden mengingatkan dengan nada khawatir, jika penanganan Covid-19 di AS tidak segera dievaluasi, bakal terjadi lonjakan kasus positif dan kematian yang mengiringi. Ia mengungkapkan, kematian akibat penyakit itu di AS bisa menembus 500.000 kasus bulan depan. ”Kita benar-benar layaknya dalam suasana perang,” kata Biden.

AFP/MANDEL NGAN

Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari langkah AS menghadapi pandemi Covid-19, disaksikan Wakil Presiden Kamala Harris (kiri) dan Direktur NIAID Anthony Fauci di Ruang Tamu Kenegaraan Gedung Putih, Washington DC, AS, Kamis (21/1/2021).

Pernyataan dan rencana langkah-langkah yang diserukan Biden sangat kontras dengan presiden pendahulunya, Donald Trump. Trump kerap kali mengecilkan tingkat keparahan krisis akibat pandemi Covid-19. Ia menyerahkan sebagian besar perencanaan dan penanganan pandemi kepada setiap negara bagian. Hal ini dinilai mengakibatkan penanganan melawan Covid-19 di AS tidak optimal, tidak efektif, dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Biden, Pemerintah AS akan membentuk Dewan Pengetesan Covid-19 untuk meningkatkan daya lacak dan pengetesan warga serta mengatasi kekurangan pasokan vaksin.

Selain menetapkan kebijakan protokol yang lebih ketat untuk turis asing, Washington juga mengarahkan sumber dayanya ke komunitas-komunitas minoritas yang terpukul parah oleh pandemi. Penerapan aturan penggunaan masker pelindung wajah diterapkan di bandara dan dalam pesawat, juga di transportasi umum tertentu, termasuk kereta api, dan bus antarkota.

Gedung Putih berketetapan memperluas produksi vaksin dan cakupan pembelian lebih banyak vaksin. Langkah itu dilakukan dengan sepenuhnya memanfaatkan otoritas kontrak, termasuk melalui undang-undang khusus. Pemerintahan Trump telah menerapkan sebuah UU yang memberikan presiden otoritas luas untuk ”mempercepat dan memperluas pasokan sumber daya dari basis industri AS” untuk alat pelindung diri. Namun, Trump tidak pernah memberlakukannya untuk pengetesan atau produksi vaksin.

Karantina bagi pengunjung AS

Pemerintahan Biden mengatakan, kebijakan terkait perlakuan terhadap turis yang masuk ke AS dilandasi pada pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS yang berlaku terkait perjalanan internasional. Termasuk di dalam pedoman itu adalah periode karantina mandiri bagi mereka yang masuk ke wilayah AS. Namun, tidak dijelaskan bagaimana hal itu akan dilaksanakan.

AFP/DANIEL SLIM

Suasana meja pelaporan bagi para calon penumpang di Bandar Udara Internasional San Francisco di San Francisco, California, AS, 2 Agustus 2020.

Otoritas CDC merekomendasikan karantina tujuh hari bagi orang-orang yang tiba di AS dari hampir semua negara. Perintah Biden juga mengarahkan lembaga AS untuk mengadakan pembicaraan dengan Kanada dan Meksiko ”mengenai protokol kesehatan masyarakat untuk pelabuhan masuk darat”, termasuk penerapan pedoman CDC-nya. Hampir semua perjalanan tidak penting di perbatasan darat AS dengan Kanada dan Meksiko ditangguhkan hingga 21 Februari mendatang.

Baca juga: Biden dan Tantangan Jangka Pendek Ekonomi Amerika Serikat

Pemerintahan Biden mengumumkan akan memberlakukan kembali larangan masuk pada sebagian besar warga negara non-AS yang baru-baru ini berada di Brasil, Inggris, Irlandia, dan sebagian besar benua Eropa. Hal ini menganulir kebijakan Presiden Trump yang baru pada awal pekan ini mengeluarkan perintah pencabutan hal itu. Biden juga menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang baru di pelabuhan laut AS.

Keterlibatan di tingkat global

Biden juga menyatakan komitmen AS pada dukungan global untuk memerangi Covid-19. Washington bertekad ikut memberikan alokasi vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin sebagai bagian dari strategi nasional AS. Untuk itu, Biden mendorong Kongres untuk lebih banyak mengalokasikan dana untuk upaya internasional melawan pandemi.

AFP/KENA BETANCUR

Foto tanggal 10 Januari 2021 ini memperlihatkan lokasi vaksinasi Covid-19 di South Bronx Educational Campus di Bronx, New York, AS.

Keterlibatan kembali AS di tingkat global telah menjadi salah satu prioritas Biden. Salah satu tindakan pertamanya adalah membatalkan rencana penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berbasis di Geneva, Swiss. Dalam strategi baru di bawah Biden, AS mengarahkan menteri luar negeri dan menteri kesehatan untuk memberi tahu WHO dan aliansi vaksin GAVI tentang niat Washington bergabung dan mendukung COVAX.

Gedung Putih menyatakan, Wakil Presiden Kamala Harris telah berbicara dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis tentang rencana Washington itu. Melalui COVAX, sebanyak 2 miliar dosis vaksin Covid-19 bakal disalurkan secara global hingga akhir tahun ini. Gelombang pertama pengiriman vaksin itu diharapkan dilakukan pada Februari mendatang. (AP/REUTERS)