Pembangunan Infrastruktur Kembali Digenjot

Proyek-proyek pembangunan prioritas yang tertunda pada tahun lalu akan diselesaikan tahun ini. Kebijakan pembangunan infrastruktur juga akan mengarah pada padat karya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah alat berat melakukan pengerjaan di ruas Tol Palembang-Betung yang mulai dibangun pada Kamis (15/10/2020). Tol sepanjang 69,19 kilometer ini diharapkan menjadi solusi permasalahan kemacetan yang masih mendera di jalur lintas timur Sumatera yang menghubungkan Palembang dengan Jambi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Hal itu turut ditopang dengan percepatan tender proyek dan kelanjutan program padat karya tunai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (21/1/2021), mengatakan, pemerintah akan mendorong kembali pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Proyek-proyek pembangunan yang tertunda pada tahun lalu akan diselesaikan secara bertahap dengan tata kelola yang baik.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 417,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan energi, serta Rp 26 triliun untuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan TIK ini tak kalah penting di tengah pandemi ini karena konektivitas internet sangat dibutuhkan di seluruh pelosok Indonesia.

”Infrastruktur TIK penting untuk mendukung berbagai aktivitas daring, seperti pendidikan, bekerja, berdagang, dan berkomunikasi,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas100 CEO Forum 2021 bertema ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era” yang berlangsung secara luring dan daring.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebijakan pembangunan infrastruktur mengarah pada padat karya. Hal itu, antara lain, mencakup pembangunan infrastruktur di kawasan industri, pariwisata, dan sarana kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar (sanitasi dan permukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional.

Proyek-proyek pembangunan yang tertunda pada tahun lalu akan diselesaikan secara bertahap dengan tata kelola yang baik.

KOMPAS/KOMPAS Tangkapan Layar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (21/1/2021).

Sementara, dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis, terungkap, alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun ini Rp 149,8 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pencapaian program prioritas nasional.

Program prioritas nasional itu bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Upaya ini, antara lain, mencakup pembangunan infrastruktur pendukung 10 destinasi wisata prioritas dan pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah. Anggaran itu juga akan digunakan untuk merealisasikan program padat karya tunai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, Kementerian PUPR akan mengawal dan mengutamakan proyek-proyek pembangunan prioritas. Salah satunya dengan mempercepat realisasi tender proyek-proyek tersebut hingga Maret 2021.

Namun di sisi lain, Kementerian PUPR juga diminta merealokasi anggaran Rp 17,9 triliun dari pagu 2021 yang sebesar Rp 149,8 triliun. Agar tidak menggangu program-program pembangunan prioritas, upaya penghematan itu akan dilakukan di sejumlah pos, seperti perjalanan dinas, pertemuan, dan kajian-kajian yang masih memungkinkan untuk ditunda.

”Realokasi dana itu juga bisa diambilkan dari sisa realisasi tender-tender yang akan ditenderkan hingga Maret nanti,” ujarnya.

Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga tetap melanjutkan program padat karya tunai guna memberikan bantalan penghasilan bagi masyarakat. Pada 2021, anggaran program itu Rp 12,18 triliun. Program itu, antara lain, untuk pembangunan di bidang sumber daya air Rp 3,35 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun.

”Kami memperkirakan, program padat karya pada tahun ini bisa menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja,” katanya.

Kami memperkirakan, program padat karya pada tahun ini bisa menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja.

Baca juga : Padat Karya Tunai Bisa Berdampak Ganda bagi Ekonomi Desa

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Warga Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (7/9/2020), membangun drainase sebagai bagian program padat karya tunai desa (PKTD). Pembangunan dengan memanfaatkan dana desa tersebut diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di desa selama masa pandemi ini.

Infrastruktur pariwisata

Rabu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Basuki Hadimuljono guna memastikan pembangunan infrastruktur di lima destinasi superprioritas berjalan sesuai rencana. Kelima destinasi itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

”Pembangunan infrastruktur di kelima destinasi itu masih berjalan sesuai rencana pada tahun ini. Kami berharap saat infrastruktur sudah terbangun, ekonomi masyarakat bisa bergeliat kembali,” ujarnya melalui siaran pers.

Sandiaga juga berharap proyek pembangunan di lima destinasi superprioritas itu berbasis padat karya atau melibatkan masyarakat setempat. Hal ini agar masyarakat setempat tetap bisa bekerja dan menambah penghasilan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat imbas pandemi Covid-19.

Tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata yang terimbas pandemi Covid-19 sebesar Rp 5,1 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pada tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata yang terimbas pandemi Covid-19 sebesar Rp 5,1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk penyediaan sarana dan fasilitas pendukung atau amenitas pariwisata, akses jalan, dan pengembangan desa wisata.

”Kami juga akan memberikan insentif perpajakan. Selain itu, kami berharap agar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata,” katanya.

Baca juga : Vaksinasi Pengaruhi Minat Kunjungan Wisatawan