Pemerintah Perancis bersepakat dengan organisasi Muslim di negara itu tentang piagam prinsip yang mengatur hubungan antara komunitas Muslim dan negara.
Oleh
REDAKSI
·2 menit baca
LUDOVIC MARIN / POOL / AFP
Presiden Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM) Mohammed Mussaoui (keempat dari kiri) menyerahkan ”piagam prinsip-prinsip” kepada Ketua Masjid Agung Paris Chems-Eddine Hafiz di dekat Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Senin (18/1/2021).
”Piagam Prinsip-prinsip”, demikian nama naskah yang disepakati itu, ditandatangani oleh Presiden Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM) Mohammed Mussaoui, disaksikan Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Elysee, Paris, Senin (18/1/2021). Penandatanganan dilakukan setelah sehari sebelumnya Mussaoui bersepakat mengenai butir-butir isi piagam dengan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmain.
Sebagaimana dijelaskan Mussaoui, ada 10 poin utama dari ”piagam prinsip” itu. Di antaranya ada kesepakatan menolak upaya ”menginstrumentalisasi” Islam untuk tujuan politik serta menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Piagam itu juga mencela praktik lama, seperti sunat perempuan, kawin paksa, dan ”sertifikat keperawanan” untuk pengantin perempuan. Disebutkan, tak ada keyakinan agama apa pun yang bisa digunakan sebagai pengecualian dari kewajiban warga negara.
Piagam itu juga menyebutkan secara eksplisit penolakannya terhadap rasialisme dan anti-Semitisme. Disebutkan pula, masjid di negara itu tidak dibangun untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim asing. Menurut Mussaoui, piagam tersebut menegaskan kesesuaian antara keyakinan Muslim dan prinsip Republik Perancis, ”termasuk sekularisme dan komitmen Muslim Perancis dengan kewarganegaraan mereka secara sempurna”.
LUDOVIC MARIN / POOL / AFP
Presiden Dewan Keimanan Muslim Perancis (CFCM) Mohammed Mussaoui (kedua dari kiri) menyampaikan pernyataan di samping Ketua Masjid Agung Paris Chems-Eddine Hafiz (kedua dari kanan) setelah menandatangani ”piagam prinsip-prinsip” yang disepakati dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Senin (18/1/2021).
Melihat isinya, kesepakatan atas piagam itu dapat menjadi babak baru hubungan antara Muslim di Perancis dan pemerintah negara itu, yang selama ini diwarnai ketegangan serta kecurigaan. Diperkirakan, saat ini ada 4 juta-5 juta warga Muslim di Perancis, jumlah terbesar di Eropa. Mereka kerap menjadi sorotan ketika muncul kasus terorisme, termasuk pada kasus pembunuhan guru yang memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW di majalah Charlie Hebdo dalam pelajaran di kelas, pertengahan Oktober 2020.
Macron, sebagai pemimpin negara, berupaya mencari solusi atas ketegangan hubungan itu. Ia meminta tokoh Muslim di negaranya merumuskan prinsip hubungan itu. CFCM, yang dibentuk hampir 20 tahun silam sebagai forum dialog antara komunitas Muslim dan Pemerintah Perancis, menawarkan prinsip hubungan itu. Ada perdebatan berminggu-minggu di internal CFCM, termasuk pada poin-poin yang membuat tiga federasi anggotanya tak mau menandatangani piagam itu.
AFP PHOTO / CHARLY TRIBALLEAU
Warga Muslim menghadiri misa untuk mendoakan Pastor Jacques Hamel, yang dibunuh oleh anak-anak remaja militan, di Katedral Rouen, Rouen, Normandy, Perancis, 31 Juli 2016.
Piagam tersebut sangat penting sebagai pijakan menata hubungan Muslim dan negara yang selama ini penuh ketegangan serta kecurigaan. Bagi pemerintahan Macron, piagam itu semacam klarifikasi atas posisi Muslim di Perancis dan komitmen mereka di negaranya sehingga kini tak perlu lagi ada kecurigaan. Untuk CFCM, piagam itu juga untuk memperlihatkan Muslim di Perancis bisa beradaptasi dengan prinsip-prinsip kenegaraan di republik tersebut.
