PPKM Belum Bisa Atasi Covid-19

Pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai 11 Januari lalu belum berhasil optimal. Tanpa penerapan protokol kesehatan ketat, Covid-19 sulit diatasi.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Jumat (22/1/2021), di Malang, Jawa Timur, meminta masyarakat mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatann masyarakat (PPKM) dengan terus mematuhi protokol kesehatan.

MALANG, KOMPAS —Pemerintah daerah bersiap memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai ketentuan pemerintah pusat. Ini karena PPKM pertama yang dimulai pada 11 Januari lalu belum bisa mengatasi penyebaran Covid-19. Kesadaran dan kedisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan jadi kunci tercapainya tujuan PPKM, yaitu penurunan kasus aktif Covid-19 hingga 50 persen.

Sampai Jumat (22/1/2021) pukul 12.00, di seluruh Indonesia tercatat 965.283 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 781.147 orang telah sembuh dan 27.453 lainnya meninggal. Kemarin, ada penambahan 13.632 kasus positif Covid-19 dalam sehari, lebih tinggi dibandingkan saat PPKM dimulai, Senin (11/1/2021), yaitu ada penambahan 8.692 kasus.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kota Malang, Jumat, meminta masyarakat tidak menyikapi PPKM sebagai hal traumatis. Ia mengajak semua pihak menyikapi PPKM kedua yang ditetapkan pemerintah pusat mulai Selasa (26/1) hingga Senin (8/2) sebagai upaya bersama mencegah bencana sejak hulu sehingga jumlah kasus Covid-19 tidak terus bertambah.

”Jangan dianggap dengan PPKM kita akan mematikan ekonomi masyarakat. Pencegahan Covid-19 harus terus diupayakan bersama. Ini kebutuhan bersama. Harapannya, kita akan mencapai tren kasus terus menurun dan Covid-19 akhirnya hilang,” kata Emil.

PPKM di Jatim berlaku untuk wilayah Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, Mojokerto Raya, Kabupaten Kediri, Lamongan, dan Ngawi. Pemerintah Provinsi Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota akan terus memperkuat komunikasi dengan dunia usaha dan masyarakat agar PPKM kedua lebih efektif lagi.

Kota Malang termasuk bisa menekan angka kematian dalam PPKM pertama. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Kota Malang turun dari 9,8 persen menjadi 9,1 persen selama PPKM.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, selain giat merazia kafe untuk mencegah kerumunan, pihaknya juga terus mendorong tempat ibadah, termasuk masjid, menjadi masjid tangguh. ”Masjid tangguh itu tidak hanya jaraknya diatur, tetapi juga jemaah diingatkan memakai masker dan cuci tangan,” katanya.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Blitar,  Krisna Yekti, mengatakan, efektivitas PPKM jilid pertama baru 60-70 persen karena kesadaran warga yang masih rendah.

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, pun lebih tegas demi efektivitas PPKM kedua. Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan akan menutup sebagian fasilitas umum dan jalan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjalani tes tekanan darah sebelum disuntik vaksin Covid-19, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, 14 Januari 2021.

Baca juga: Penambahan Kasus di Medan Meningkat Dua Kali Lipat

Baca juga: Kota Magelang Belum Berencana Melanjutkan PPKM

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara memaparkan, penutupan akan dilakukan di 23 lokasi jalan pada pukul 20.00-pukul 05.00, antara lain Jalan Braga, Asia Afrika, Merdeka, Otista, Ahmad Yani, Gatot Subroto, Mochammad Toha, dan Buahbatu. ”Bisa dikatakan lebih dari 50 persen jalur di Kota Bandung ditutup pada malam hari. Sepekan kemarin, pembatasan jalur bisa mengurangi mobilitas warga Bandung 15 persen,” ujarnya.

Pemerintah daerah di Jawa Tengah pun siap menerapkan PPKM kedua. Di Jateng, Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya, serta Kabupaten Pati, Kudus, dan Kota Magelang adalah wilayah yang diminta menerapkan PPKM pada 11-25 Januari. ”Kami sudah dengar arahan dari pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM dan siap mengikutinya,” kata Sekretaris Daerah Brebes Djoko Gunawan di Brebes.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, harapan terbesar dalam PPKM adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

”Intinya, kalau kita lihat PPKM pertama (11-25 Januari 2021), hasilnya belum menggembirakan. Setiap kabupaten/kota sudah melakukan dengan baik, tetapi kalau muncul dari kesadaran masyarakat akan sangat baik,” ujarnya.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Petugas bersiap melakukan razia bagi warga dari luar Banyumas yang tidak memiliki surat negatif Covid-19, di Jompo Kulon, Sokaraja, Banyumas, yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (21/1/2021).

Pemerintah daerah di luar Jawa-Bali pun mulai membatasi kegiatan masyarakat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sudah menyurati semua rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung untuk menunda kegiatan lapangan, seperti praktik kerja lapangan dan kuliah kerja nyata. ”Jangan sampai ada kegiatan yang menjadi kluster penularan Covid-19,” kata Wakil Ketua Gugus Tugas Lampung Fahrizal Darminto di Bandar Lampung.

Pemprov Sumatera Utara pun mengintensifkan razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam setelah jumlah kasus positif baru mencapai 60 kasus per hari, naik dua kali lipat dari awal Desember.

Ampuh

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan, keampuhan PPKM hanya bisa terjadi jika ada penghentian semua pergerakan masyarakat, kecuali di sektor esensial. Artinya, semua pekerjaan di luar sektor esensial dilakukan dari rumah. Adapun sektor esensial, termasuk pasar tradisional, jika memungkinkan dibatasi dengan menerapkan kuota bergiliran dan protokol kesehatan ketat. Sistem ini seperti fase awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Maret-Mei 2020.

”Berkaca pada tahun lalu, libur panjang dan cuti bersama menjadi penyumbang kasus karena mengakibatkan pergerakan jutaan orang. Melalui PPKM, kalaupun ada libur dan tanggal merah, jangan perbolehkan pergerakan masyarakat secara masif,” ujarnya. (XTI/RTG/VIO/NSA/DNE)