Rakyat Tak Bisa Menunggu, Biden Desak Pencairan Stimulus 1,9 Triliun Dollar AS
›
Rakyat Tak Bisa Menunggu,...
Iklan
Rakyat Tak Bisa Menunggu, Biden Desak Pencairan Stimulus 1,9 Triliun Dollar AS
Presiden AS Joe Biden mengatakan, AS kini berada dalam situasi darurat nasional. Dana tambahan stimulus 1,9 triliun dollar AS untuk biaya penanganan virus, tunjangan pengangguran, dan bantuan kepada rumah tangga.
Oleh
Mahdi Muhammad & Benny Dwi Koestanto
·5 menit baca
WASHINGTON, SENIN — Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak para anggota Kongres atau legislator, khususnya yang berasal dari Partai Republik, bahwa proposal bantuan stimulus pandemi sebesar 1,9 triliun dollar AS bukan sesuatu yang mahal. Bantuan ekonomi senilai 900 miliar dolar AS yang dikucurkan Pemerintah AS bulan lalu dinilai belum cukup dan hanya akan membantu warga selama satu hingga maksimal dua bulan.
Para penasihat Presiden Biden mencoba mencegah kekhawatiran para legislator dari Partai Republik yang menilai bahwa proposal stimulus senilai 1,9 triliun dollar AS itu terlalu besar dan waktu pencairannya akan terlalu mepet dengan bantuan yang sudah dikucurkan sebelumnya.
”Tampaknya terlalu dini untuk mempertimbangkan paket sebesar ini dan cakupannya,” kata Senator Partai Republik Susan Collins seusai menelepon Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Brian Deese dan sejumlah pembantu Biden lainnya.
Collins dan sejumlah anggota Kongres dari Demokrat dan Republik sepakat jika proposal bantuan stimulus itu diberikan untuk mendorong distribusi vaksin Covid-19 yang lebih masif dan merata. Namun, mengenai besaran angka, Collins menyatakan bahwa dia setuju soal adanya dana tambahan dalam distribusi vaksin, tetapi dengan jumlah yang lebih terbatas.
Sementara Senator Dick Durbin dari Demokrat menyatakan, seruan itu menunjukkan bahwa bantuan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah prioritas utama Presiden Biden.
Wakil Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, rakyat sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi untuk menanti uluran tangan pemerintah. ”Hanya karena Washington pernah macet sebelumnya, tidak berarti itu perlu terus macet,” kata Jean-Pierre.
Pandemi Covid-19 telah menewaskan lebih dari 417.000 orang di AS, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan menginfeksi lebih dari 175.000 orang AS setiap hari.
Biden, yang mulai menjabat sebagai Presiden pada Rabu (20/1/2021), dalam kampanyenya berjanji untuk mengambil tindakan agresif dalam menanggulangi pandemi. Keputusan dan langkahnya berbeda dengan pendahulunya, Donald Trump, yang meremehkan keberadaan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.
Pemerintahan AS di masa Trump tertinggal jauh di belakang target 20 juta rakyat AS yang perlu divaksin hingga akhir tahun 2020. Trump dan kabinetnya juga tidak meninggalkan rencana bagaimana mendistribusikan vaksin kepada jutaan orang AS, kata Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain, Minggu (24/1/2021).
Sejauh ini Kongres telah memberikan persetujuan pada pemerintah untuk menggelontorkan dana senilai 4 triliun dollar AS untuk menghadapi pandemi. Gedung Putih menyatakan, tambahan 1,9 triliun dollar AS diharapkan bisa segera disetujui oleh Kongres. Dana itu diperlukan untuk menutupi biaya penanganan virus serta memberikan peningkatan tunjangan pengangguran dan bantuan pembayaran kepada rumah tangga.
Setidaknya 16 senator dan dua anggota DPR, yakni Josh Gottheimer dari Demokrat dan Tom Reed dari Republik, yang juga Ketua Bersama Kaukus Pemecah Masalah DPR bipartisan, menyepakati proposal tersebut.
Darurat nasional
Biden mengatakan, AS kini berada dalam situasi darurat nasional. ”Intinya adalah ini: kita berada dalam situasi darurat nasional dan kami harus bertindak cepat, seperti kami dalam keadaan darurat nasional,” kata Biden pada Jumat (22/1/2021) malam sebelum menandatangani perintah eksekutif soal bantuan ekonomi.
Saat menjelaskan rencana proposal paket bantuan ekonominya pada awal bulan ini, Biden mengakui bahwa melaksanakan paket bantuan ekonomi itu memang tidak akan mudah. Namun, kegagalan untuk memberikan bantuan itu kepada rakyat AS akan sangat merugikan.
Meskipun Partai Demokrat, yang mengusung Biden, mengontrol dengan keunggulan tipis pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, undang-undang untuk mengesahkan pencairan dana tambahan stimulus pandemi tersebut kemungkinan akan membutuhkan dukungan bipartisan untuk menjadi undang-undang.
Selain besaran nilai bantuan, ada kekhawatiran bahwa bantuan senilai masing-masing 1.400 dollar AS akan diberikan kepada warga AS meskipun yang bersangkutan memiliki pendapatan cukup tinggi. Masalah ketidaktepatan sasaran bantuan itulah yang dipersoalkan Collins. ”Pemberian stimulus tambahan yang diusulkan presiden tidak tepat sasaran,” kata Collins.
Collin mencontohkan, sebuah keluarga di Maine yang terdiri atas lima orang dengan pendapatan lebih dari 300.000 dollar AS juga akan menerima dana bantuan itu meski keluarga tersebut, menurut dia, tidak mengalami kesulitan ekonomi.
Senator Republik Mitt Romney mengatakan, dia akan mendengarkan Gedung Putih. Namun, dalam acara Fox News Sunday, Romney menyatakan bahwa angka 1,9 triliun dollar AS itu adalah angka yang mengejutkan. Meminjam uang untuk mendanai undang-undang bantuan ekonomi, lanjut Romney, bukanlah hal yang baik bagi perekonomian jangka panjang AS.
Senator Angus King, seorang independen yang sejalan dengan Demokrat, mengatakan bahwa para senator tengah mencari jawaban tentang berapa dana yang sudah digelontorkan pemerintah dari total paket dana bantuan sebesar 900 miliar dollar AS.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dari Demokrat mengakui bahwa pernyataan dari beberapa politisi Partai Republik tidak positif. ”Tetapi jika (pernyataan mereka) tidak (positif), ada alat yang bisa kami gunakan untuk bergerak maju sendiri dan kami akan melakukannya,” kata Schumer kepada wartawan di New York.
Dia menambahkan, hal itu termasuk ”rekonsiliasi” yang memungkinkan undang-undang besar untuk meloloskan Senat dengan mayoritas sederhana.
Kasus terus bertambah
Penanganan pandemi yang amburadul oleh pemerintahan Trump membuat Biden dan kabinetnya harus bekerja ekstra di awal pemeritahannya. Hanya selang lima hari setelah memimpin, menurut data Universitas John Hopkins, jumlah kasus Covid-19 di AS telah menembus angka 25 juta kasus dengan lebih dari 400.000 kematian.
Biden mengatakan, dia ingin 100 juta orang divaksinasi dalam 100 hari pertamanya menjabat. Dia juga telah meminta seluruh warga AS untuk mengenakan masker selama 100 hari pertama pemerintahannya.
Vivek Murthy, yang dicalonkan Presiden Biden sebagai Kepala Operasional Korps Pusat Layanan Kesehatan (PHSCC), memperingatkan soal varian baru virus SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. ”Tergantung pada kita untuk beradaptasi dan tetap memandang ke depan,” kata Murthy.
Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan ”bertanggung jawab” atas kondisi itu. Untuk mempercepat dan memperbanyak warga yang divaksin, pemerintah membutuhkan jumlah dosis vaksin yang lebih banyak dan pusat-pusat vaksinasi baru.
”Kami akan mendirikan pusat vaksinasi pemerintah federal untuk memastikan bahwa di negara bagian yang tidak memiliki cukup. Kami mengisi celah kekurangan itu,” kata Klain pada acara NBC News, Meet the Press. (REUTERS/AFP)