Perang Dagang AS dan China Belum Akan Mereda

Menteri Perdagangan AS yang baru berjanji akan bersikap agresif menanggapi praktik dagang China yang antikompetitif.

REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Wakil Perdana Menteri China Liu He dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan setelah menandatangani ”fase satu” perjanjian perdagangan Amerika Serikat-China dalam sebuah upacara di Ruang Timur Gedung Putih, Washington, AS, Rabu (15/1/2020).

WASHINGTON DC, RABU — Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kemungkinan  masih berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden AS Joe Biden.

Setelah Biden menominasikan Gina Raimondo, Gubernur Rhode Island,  menjadi Menteri Perdagangan AS, Raimondo pun berjanji akan bersikap agresif menanggapi praktik dagang China yang anti-kompetitif.

Raimondo menyampaikan pesan itu ketika berbicara di hadapan Komite Perdagangan Senat AS, Selasa (26/1/2021). Ia menilai AS harus tegas dan agresif memerangi praktik perdagangan yang tidak adil dari China dan negara lain yang melemahkan industri manufaktur AS.

”Kalau saya terpilih, saya akan sangat agresif untuk membantu rakyat AS berkompetisi melawan praktik dagang China yang tidak adil,” ujarnya.

Baca juga : Dunia Butuh Aksi Nyata Negara Besar, Bukan Saling Tuding seperti AS-China

Raimondo, perempuan pertama gubernur di AS itu, menegaskan, China jelas-jelas sudah bersikap antikompetitif dengan mengirim baja dan aluminium murah ke AS. Hal ini dinilainya melukai para pekerja AS dan perusahaan-perusahaan AS menjadi sulit berkompetisi.

Di masa kepemimpinan Donald Trump, Departemen Perdagangan AS memasukkan belasan perusahaan China ke dalam daftar hitam, termasuk produsen peranti telekomunikasi Huawei Technologies Co, produsen cip SMIC, dan produsen pesawat tanpa awak SZ DJI Technology.

Baca juga : Kesepakatan Dagang Ditandatangani, AS-China Belum Tentu Membaik

Perusahaan teknologi China dicurigai bagian dari industri mata-mata dan mengancam keamanan nasional AS.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pramuniaga memperlihatkan ponsel produksi perusahaan telekomunikasi Huawei, China, yang ditawarkan di gerai Erafone di mal kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/6/2019). Perusahaan-perusahaan AS, seperti Google, menghentikan hubungan bisnis dengan Huawei setelah ada larangan dari Presiden ke-45 AS Donald Trump, buntut perang dagang AS-China.

Mantan Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, memperluas daftar perusahaan yang tidak bisa berdagang dengan perusahaan AS, termasuk perusahaan telekomunikasi raksasa China, Huawei dan ZTE.

Pada Desember lalu, AS memasukkan Smic juga ke dalam daftar hitam itu sehingga akses Smic pada teknologi canggih AS terhambat. Smic dicurigai terkait dengan militer China.

Baca juga : Perang Dagang AS-China Kembali Hadirkan Kekhawatiran

Jika terpilih, Raimondo akan melanjutkan upaya pemerintahan Trump yang gagal melarang toko aplikasi AS menawarkan aplikasi TikTok atau WeChat milik China untuk diunduh.

Tiga hakim AS memblokir perintah departemen perdagangan yang  melarang WeChat dan TikTok dipakai di AS. Putusan itu kini sedang diajukan banding ke pengadilan wilayah AS.

Di bawah tekanan Pemerintah AS, ByteDance sudah bernegosiasi selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart Inc dan Oracle Corp untuk mengalihkan aset TikTok di AS dengan menjadikannya entitas baru demi mengatasi masalah keamanan AS.

”Kita harus lebih bisa mempertahankan diri dan memastikan China bertanggung jawab,” kata juru bicara Biden, Jen Psaki. (REUTERS/AFP/AP/LUK)