BKKBN Rekrut Ribuan Penyuluh Keluarga

Untuk mendorong keluarga Indonesia yang berkualitas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan merekrut ribuan penyuluh keluarga di seluruh pelosok Tanah Air. Presiden Jokowi mendukung langkah BKKBN itu.

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan merekrut ribuan penyuluh keluarga di seluruh pelosok Tanah Air. Perekrutan ini untuk menambah jumlah sumber daya guna mendorong keluarga Indonesia yang berkualitas.

Presiden Joko Widodo pada pidato Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021), menyatakan, perekrutan tenaga penyuluh keluarga bisa dilakukan. Hal ini disampaikan sebagai jawaban atas usulan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang hadir pada kesempatan itu.

Hadir pula di lokasi, beberapa pejabat BKKN. Sejumah menteri Kabinet Indonesia Maju, mitra kerja BKKBN, dan jajaran BKKBN di daerah serta para penyuluh tersambung secara virtual.

Baca juga : BKKBN Kejar Target yang Belum Tercapai

”Bisa ditambah. Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan, yang operasional, yang bisa menyentuh masyarakat, sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB, di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan kampung KB, serta mewujudkan keluarga yang berkuliatas, bahagia, dan sejahtera,” kata Presiden Jokowi.

Bisa ditambah. Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan, yang operasional, yang bisa menyentuh masyarakat, sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB, di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan kampong KB, serta mewujudkan keluarga yang berkuliatas, bahagia, dan sejahtera.

Kehadiran penyuluh keluarga di desa dan kampung, Presiden menekankan, bukan hanya untuk urusan pengendalian jumlah penduduk. Namun, itu juga untuk sebuah tujuan besar, yakni meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.

”Dan, apa yang dikerjakan oleh BKKBN sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera. Jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera, akan lahir keluarga yang sehat dan cerdas,” ujar Presiden Jokowi menambahkan.

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Penduduk Indonesia saat ini dan untuk beberapa puluh ke depan, Presiden Jokowi mengingatkan, didominasi oleh generasi muda, baik keluarga muda maupun yang baru akan berkeluarga. Dominasi penduduk usia produktif terhadap total populasi atau disebut bonus demografi akan mencapai puncak pada 2025-2035. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan agar Indonesia memiliki keluarga sehat, produktif, dan berkualitas saat mencapai usia emasnya, yakni kemerdekaan 100 tahun di 2045.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak BKKBN beserta seluruh jaringan di daerah hingga ke desa untuk menerapkan strategi berbeda dalam pemberdayaan keluarga. Mengingat keluarga muda berkarakter digital, maka model komunikasinya pun harus relevan dengan hal itu.

Selain itu, sosialisasi bukan hanya soal jumlah anak dan jarak antarkelahiran. Sosialisasi masa kini dan ke depan juga harus menyangkut pembangunan ketahanan keluarga secara utuh, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kebahagiaan keluarga.

Mulai tahun ini, Presiden Jokowi menegaskan, BKKBN juga mengemban tugas baru, yakni menjadi Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Angka Stunting. Hal ini telah diputuskan dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi pada awal pekan ini di Jakarta.

Pada 2016, angka tengkes (stunting) Indonesia adalah 37 persen. Pada 2019, angka turun menjadi 27,6 persen. Selanjutnya, Presiden menargetkan angka stunting turun ke 14 persen pada 2024.

Angka stunting pada 27,6 persen di 2019, Presiden perkirakan, angkanya naik di 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, angka 14 persen di 2024 bukan target yang mudah. Namun, jika BKKBN dan semua pemangku kepentingan terkait bekerja serius dengan manajemen lapangan yang baik disertai kolaborasi, target bisa tercapai.

Jika BKKBN dan semua pemangku kepentingan terkait bekerja serius dengan manajemen lapangan yang baik disertai kolaborasi, target bisa tercapai.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menegaskan, program percepatan penurunan tengkes di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun pelaksanaannya di bawah BKKBN. ”Artinya, BKKBN pegang kendali penurunan stunting, mulai saat ini,” tuturnya.

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan laporan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Jumlah petugas anjlok

Dalam laporannya, Hasto Wardoyo menyatakan, penyuluh dan petugas KB pada beberapa tahun silam mencapai 45.000 orang. Mereka tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Namun saat ini, jumlah anjlok menjadi tingga 22.600 orang. Ini terdiri atas 13.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 9.600 non-ASN.

”Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk bisa diberikan kemudahan nantinya, baik di dalam ikut masuk sebagai PNS, sebagai tenaga fungsional, maupun juga sebagai tenaga P3K,” kata Hasto.

Hal tersebut, menurut Hasto, menjadi salah satu langkah penting guna mempercepat tercapaiya visi-misi Presiden, yakni terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Dalam konteks ini, tugas dan fungsi BKKBN adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang sebagai variabel pendukung tercapainya visi Presiden.

BKKBN ke depan harus berorientasi pada kualitas SDM, tidak terpaku pada kuantitas, termasuk di dalamnya adalah program penurunan tengkes. Untuk mempercepat tercapainya target, BKKBN berorientasi pada operasi akar rumput berbasis data yang termutakhirkan.

Untuk itu, BKKBN ingin memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah. Demikian pula dengan berbagai mitra kerja lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta penggerakan program Bangga Kencana. Termasuk di dalamnya adalah program percepatan penurunan tengkes.

Baca juga : Wajah Baru BKKBN, Remaja Jadi Fokus Pendekatan

Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia di 2020 mencapai 270,2 juta jiwa. Dibandingkan 2010, laju pertumbuhan penduduk adalah 1,25 persen. Sementara dari 2000 sampai 2010, laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,49 persen. Hal ini, menurut Hasto, mengindikasikan bahwa program Bangga Kencana berhasil memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

”Oleh karena itu, BKKBN ke depan harus berorientasi pada kualitas SDM, tidak terpaku pada kuantitas, termasuk di dalamnya adalah program penurunan stunting. Untuk mempercepat tercapainya target, BKKBN berorientasi pada operasi akar rumput berbasis data yang termutakhirkan. Oleh karena itu, pada tahun 2021, kami melakukan pendataan keluarga yang sekaligus di dalamnya terdapat data keluarga risiko tinggi melahirkan anak stunting,” demikian  Hasto.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ikatan Istri Dokter Indonesia membagikan telur untuk ibu rumah tangga dan anak balita mereka di posyandu Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2020). Kegiatan pembagian telur untuk ibu rumah tangga itu digelar oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Solo untuk mengurangi risiko pertumbuhan anak tengkes dan mengalami gizi buruk akibat perekonomian keluarga mereka terdampak pandemi. Para ibu rumah tangga juga mendapat penyuluhan tentang pengurangan risiko penularan virus korona jenis baru.