3.160 Kampung Tangguh Semeru Jadi Modal Sosial PPKM Mikro di Jatim
›
3.160 Kampung Tangguh Semeru...
Iklan
3.160 Kampung Tangguh Semeru Jadi Modal Sosial PPKM Mikro di Jatim
Sebanyak 3.160 kampung tangguh di Jatim menjadi modal sosial penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Penerapan difokuskan di Surabaya Raya, Malang Raya, dan Madiun Raya.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
MADIUN, KOMPAS — Sebanyak 3.160 Kampung Tangguh Semeru yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur menjadi modal sosial penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro pada 9-22 Febuari. Pembatasan mikro difokuskan di Surabaya Raya, Malang Raya, dan Madiun Raya untuk mengendalikan persebaran Covid-19.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengklaim PPKM yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 8 Febuari mendatang menujukkan hasil signifikan dengan penurunan risiko sebaran Covid-19 di wilayahnya. Indikatornya, daerah berstatus zona merah di akhir PPKM periode kedua tersisa dua, yakni Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek, dari sebelumnya delapan kota/kabupaten.
Penurunan risiko sebaran Covid-19 itu berimplikasi pada penurunan kasus harian. Sebagai gambaran, penambahan kasus baru pada Sabtu (6/2/2021) sebanyak 745 kasus, turun dibandingkan dengan hari sebelumnya, 799 kasus. Penambahan kasus baru harian turun signifikan dibandingkan dengan saat awal PPKM ketika angkanya mencapai 800 kasus bahkan lebih dari 1.000 kasus per hari.
Penurunan jumlah kasus baru berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) RS Rujukan Covid-19. BOR ruang isolasi biasa menurun hingga tinggal 55 persen dari sebelumnya saat awal PPKM mencapai 79 persen. BOR ruang isolasi khusus yang semula 73 persen, kini 67 persen.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, upaya penanganan Covid-19 terus diperkuat agar pandemi segera teratasi dan produktivitas masyarakat kembali meningkat. Untuk itu, Pemprov Jatim mengambil kebijakan melaksanakan PPKM Mikro.
”Komitmen melaksanakan PPKM Mikro itu dilandasi modal sosial yang telah dipupuk sejak delapan bulan yang lalu, yakni melalui Kampung Tangguh Semeru atau KTS,” ujar Khofifah, Minggu (7/2/2021), di sela-sela kunjungannya di Desa Ngale, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun.
KTS merupakan inovasi bersama hasil kolaborasi Polda Jatim, Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tujuannya menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong royong dalam penanganan Covid-19.
Inovasi berkonsep pemberdayaan masyarakat ini sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan penanganan Covid-19 harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Tangguh di Jatim diimplementasikan berbasis lingkungan terkecil, yakni RT, RW, dan kelurahan atau desa. Kampung tangguh di Jatim juga dikembangkan berdasarkan kearifan lokal, terutama terkait pola edukasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Khofifah berharap kebersamaan dalam pelaksanaan kampung tangguh akan mendorong terciptanya empati di masyarakat dan juga mengasah kepekaan sosial yang diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PPKM Mikro dalam kerangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Jumlah KTS saat ini mencapai 3.160 dan terus bertambah.
Sementara dasar hukum PPKM Mikro, yakni Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Untuk wilayah Jatim, pelaksanaan diprioritaskan di Malang Raya, Surabaya Raya, dan Madiun Raya. ”Harapannya, PPKM Mikro berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pemberdayaan melalui kampung tangguh akan semakin diperkuat agar efektivitasnya tinggi,” ucap Khofifah.
Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sampai 5 Februari secara kumulatif tercatat 116.549 kasus dengan rincian 101.658 kasus atau 87 persen dinyatakan sembuh. Adapun 6.823 kasus atau 5,86 persen masih dirawat dan 8.068 kasus atau 6,92 persen meninggal dunia. Berdasarkan persebaran kasusnya, terbanyak di Surabaya 20.169 kasus, disusul Sidoarjo 9.217 kasus, dan Jember sebanyak 5.872 kasus.
Kepala Desa Ngale Lilik Indarto mengatakan, kampung tangguh di desanya didirikan sejak pandemi Covid-19 mendera. Banyak upaya pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan, antara lain edukasi tentang Covid-19 dan cara penularannya. Selain itu edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan, minimal memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dalam setiap kegiatan.
Kampung Tangguh Semeru Desa Ngale juga dilengkapi fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti usaha budidaya ikan air tawar dan lumbung pangan yang berisi aneka tanaman sayuran. Di tengah situasi pandemi yang menghambat aktivitas ekonomi, diharapkan masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan pokok lewat lumbung pangan.
Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tangguh cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku disiplin protokol kesehatan.
Sementara itu, persiapan implementasi PPKM Mikro di Sidoarjo juga terus dimatangkan. Selain menyiapkan lingkungan desa yang akan di-lockdown karena kasusnya tinggi, Sidoarjo juga berupaya menyemangati pengelola kampung tangguh untuk mempertahankan eksistensinya.
Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Sumardji mengatakan, pihaknya berharap Pemkab Sidoarjo bisa memberikan stimulus kepada pengelola kampung tangguh dengan bantuan dana dari APBD tahun berjalan. Alasannya, pemberdayaan masyarakat melalui kampung tangguh cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku disiplin protokol kesehatan.
”Selama ini anggaran operasional kampung tangguh bersumber dari iuran masyarakat atau dana desa. Stimulus pernah diberikan pemda pada awal pandemi tahun lalu,” kata Sumardji.