Pandemi Belum Berlalu, Elite Politik Diminta Utamakan Tanggung Jawab Etik Kebangsaan
›
Pandemi Belum Berlalu, Elite...
Iklan
Pandemi Belum Berlalu, Elite Politik Diminta Utamakan Tanggung Jawab Etik Kebangsaan
Kasus Covid-19 yang meningkat beberapa hari terakhir mestinya membuat kepala daerah dan elite politik lebih konsentrasi optimalkan peran-peran mereka dalam menangani pandemi. Bukan sebaliknya, sibuk bermanuver politik.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Para kepala daerah dan elite politik yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden 2024 diminta untuk menahan diri melakukan manuver politik di saat kasus Covid-19 di sejumlah daerah meningkat. Penanganan pandemi harus diutamakan karena berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas.
Dalam dua pekan terakhir, saat kasus Covid-19 mulai kembali meningkat, sejumlah kepala daerah dan elite politik secara bergantian melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai tokoh. Data yang dihimpun Kompas, pertemuan dilakukan antara ketua umum partai politik dan kepala daerah, sesama kepala daerah, serta pengurus parpol dengan organisasi kemasyarakatan.
Beberapa di antaranya pertemuan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (14/6/2021), Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (11/6/2021), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anies (6/6/2021), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Kamil (5/6/2021), serta Agus dengan Kamil (4/6/2021).
Sebelumnya, Kamil pun telah menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (29/5/2021), Anies menemui Khofifah dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (25/4/2021), serta Khofifah menemui Kamil (19/4/2021). Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menyebut pertemuan bukan untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2024. Sementara Partai Keadilan Sejahtera menemui sejumlah ketua umum dan pengurus parpol lain selama bulan Ramadhan, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/6/2021), mengingatkan, kasus Covid-19 yang meningkat dalam beberapa hari terakhir mestinya membuat kepala daerah dan elite politik untuk lebih berkonsentrasi mengoptimalkan peran-peran mereka dalam menangani pandemi. Mereka seharusnya bisa bersinergi satu sama lain agar bisa meringankan beban masayarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi akibat virus korona baru (SARS-CoV-2).
”Para politisi dan elite politik memiliki pertanggungjawaban etik dan kebangsaan agar memberikan perhatian lebih dan menjalin kerja sama untuk mengatasi pandemi Covid-19,” katanya.
Para politisi dan elite politik memiliki pertanggungjawaban etik dan kebangsaan agar memberikan perhatian lebih dan menjalin kerja sama untuk mengatasi pandemi Covid-19. (Haedar Nashir)
Dalam situasi demikian, kata Haedar, para elite politik seakan menunjukkan situasi yang kontras. Di satu sisi, politik yang dinamis mengharuskan mereka merebut simpati publik, tetapi di sisi lain mereka tidak boleh mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas. ”Menjadi bermasalah ketika hanya mengejar popularitas,” ujarnya.
Haedar mengingatkan, akan ada saatnya kegiatan-kegiatan untuk kepentingan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Namun, saat ini, yang lebih diperlukan adalah fokus dalam menangani pandemi Covid-19 agar tidak meluas dan semakin berdampak pada masyarakat.
Saiful Mujani, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, mengatakan, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi merupakan tantangan dan ujian bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Kondisi ini memerlukan peran yang lebih menonjol dari negara.
Oleh sebab itu, kepala daerah ditantang agar lebih keras melakukan upaya-upaya penanganan pandemi beserta dampaknya. Mereka pun harus lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakatnya dalam upaya-upaya itu karena bisa memunculkan efek politik, yakni lebih dekat dengan rakyat.
Gubernur dan pejabat publik yang secara terang-terangan menyatakan siap menjadi calon presiden 2024 seharusnya bisa memicu kinerjanya dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19. (Saiful Mujani)
”Ketika publik melakukan observasi dan mencari saluran aspirasi dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2024, mereka akan menyebut kepala derah itu sebagai alternatif,” ujarnya.
Bahkan, menurut Saiful, gubernur dan pejabat publik yang secara terang-terangan menyatakan siap menjadi calon presiden 2024 seharusnya bisa memicu kinerjanya dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Sebab jika gagal, hal itu justru bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pilpres yang akan berlangsung 2,5 tahun mendatang.