Memasuki 2022, Partai Politik Pun Mulai Bersiap Menyambut Gempita Tahun Politik

Sejumlah partai politik parlemen maupun partai politik baru sudah bersiap untuk menapaki tahapan Pemilu 2024 sejak awal tahun 2022. Langkah apa saja yang mereka persiapkan, dan apa tantangan yang akan mereka hadapi?

Kompas/Hendra A Setyawan

Lambang partai politik peserta Pemilu 2019 tergambar di sebuah tembok di kawasan Gandaria, Jakarta, Minggu (24/10/2021).

Tahun 2022 merupakan tahun politik. Jika sesuai dengan jadwal yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 akan dimulai Juni 2022. Artinya, di semester pertama 2022, partai-partai harus menuntaskan persiapan paling dasar menjelang Pemilu 2024, yakni verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Verifikasi sebagai pintu masuk untuk bersaing sebagai peserta pemilu ini harus disiapkan, kendati ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menyebutkan parpol yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Putusan MK ini memberikan keleluasaan kepada sembilan parpol yang telah memiliki kursi di DPR. Ini karena sesuai dengan putusan terbaru MK tersebut, mereka tidak perlu mengikuti verifikasi parpol secara faktual, dan cukup verifikasi administrasi.

Berbeda kondisinya dengan partai-partai yang belum memiliki kursi di DPR, atau partai-partai yang hanya memiliki anggota legislatif di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Mereka harus mengikuti verifikasi faktual dan administrasi. Demikian halnya partai-partai baru.

Baca juga: Partai-partai Mulai Memanaskan Mesin Politik

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mewakili tim advokasi buruh di Banten yang tengah berkasus dengan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait upah minimum kabupaten/kota tahun 2022 dalam pertemuan daring, Selasa (28/12/2021).

Partai Buruh yang baru dideklarasikan pada Oktober 2021 saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hingga kecamatan. Ketua bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh Kahr S Cahyono, Sabtu (1/1/2022), di Jakarta, mengatakan, partainya telah menggenapi kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia. Adapun kepengurusan di kabupaten/kota diklaim mencapai 93 persen dari 517 daerah.

”Kalau untuk kecamatan kami mengupayakan sampai 50 persen karena sudah ada sekitar 2.200 kecamatan yang memiliki kepengurusan. Mengikuti aturan UU, partai harus memiliki kepengurusan di 50 persen kecamatan atau 3.621 kecamatan. Dalam waktu dekat ini, di Januari 2022, kami menargetkan syarat verifikasi faktual itu dapat dipenuhi,” kata Kahar.

Di samping menyusun struktur kepengurusan, Partai Buruh juga terus mengejar anggota 1.000 orang per kabupaten/kota. Kahar mengatakan, target itu dapat dipenuhi, yakni dengan memanfaatkan jaringan buruh dan petani di daerah-daerah. Kantor-kantor partai di daerah pun memanfaatkan kantor atau sekretariat serikat buruh setempat.

Kahar mengatakan, ada tiga jenis kantor yang dimiliki Partai Buruh. Pertama, kantor yang memang disewa oleh pengurus. Kedua, kantor yang menumpang pada sekretariat serikat buruh setempat. Ketiga, kantor yang menumpang di rumah pribadi pengurus, sepanjang rumah itu representatif.

Baca juga: Partai Politik Baik, Demokrasi Baik

”Kami optimistis bisa lolos verifikasi faktual. Itu dulu yang menjadi target kami di 2022. Selanjutnya, baru kami akan melakukan konvensi untuk pemilihan presiden,” katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Perempuan yang bekerja sebagai buruh tani mengawali awal tahun dengan menjalani rutinitasnya pergi ke sawah di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (1/1/2022).

Dalam penentuan calon anggota legislatif, Kahar mengatakan, mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, tidak harus buruh atau pekerja. Namun, yang harus dipastikan ialah pembelaan para caleg itu terhadap kepentingan buruh. Pemetaan konstituen juga telah dilakukan Partai Buruh untuk memastikan konsolidasi kekuatan menuju Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) AJ Susmana mengatakan, partainya juga sudah siap mengikuti verifikasi parpol. Kepengurusan di daerah sudah terbentuk 100 persen. ”Kami terus bergerak untuk merawat jaringan di daerah,” ucapnya.

Panaskan mesin

Tidak hanya partai-partai baru, partai yang sudah mapan juga mulai menyiapkan mesin politik menyongsong tahun politik. Konsolidasi politik terus dilakukan, di samping penyiapan struktur partai dari pusat sampai daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, partainya bergerak untuk mendorong pertumbuhan anggota partai di semua tingkatan. Sebagai partai kader, keanggotaan menjadi hal yang krusial untuk memastikan dukungan kepada PKS.

”Kami partai yang berbasis kader sehingga soliditas struktur tentu akan meningkatkan jumlah anggota. Dengan basis struktur dan anggota itu, kerja-kerja politik PKS dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Perapihan struktur memang menjadi salah satu fokus utama PKS tahun 2022. Dengan struktur yang solid dan pertumbuhan anggota yang signifikan, Fathul Bari menargetkan capaian maksimal PKS pada Pemilu 2024, yakni 15 persen suara.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya saat ini fokus membentuk sruktur mulai dari tingkat RT dan RW hingga ke provinsi, dan kabupaten/kota.

”Kami usahakan nanti sampai Februari 2022 semua kepengurusan di tingkat kecamatan selesai, dan sampai di tingkat desa tuntas pada Mei 2022. Ini semua dalam rangka penguatan struktur organisasi,” ucapnya.

Selain itu, PAN juga sedang menyusun basis data anggota untuk persyaratan verifikasi parpol di KPU. Basis data itu diperlukan untuk menentukan jumlah pengurus, status kantor, dan jumlah pemilih serta anggota.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Konsolidasi Parpol Kian Masif

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR Tjatur Sapto Edy (kiri) didampingi Wakil Ketua F-PAN Viva Yoga Mauladi memberikan klarifikasi terkait aliran dana skandal Bank Century di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2013).

”Kami juga menghidupkan sayap perempuan partai, yakni PUAN. PUAN ini Perempuan Amanat Nasional, yang sedang berkonsolidasi untuk menjaring aspirasi,” katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya sudah menyiapkan calon anggota legislatif (caleg) sedari awal untuk disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun untuk penguatan struktur yang sudah terbangun di seluruh daerah dilakukan lewat konsolidasi internal.

”Roadmap pertama itu konsolidasi partai dari pusat sampai ke bawah atau grassroot. Setelah konsolidasi, kami menyiapkan caleg-caleg sebanyak 200 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil,” kata Ace.

Golkar menargetkan dapat meraih 30 persen suara dalam Pemilu 2024.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya menguatkan konsolidasi internal pada 2022. ”Saat ini, musyawarah-musyawarah daerah (musda) sudah lebih dari 50 persen yang terealisasi. Insya Allah awal Januari semua bisa dituntaskan. Harapan kami, sebelum masuk ke tahapan verifikasi parpol sudah bisa diselesaikan konsolidasi internal terkait struktur partai ini,” katanya.

Kamhar mengatakan, partainya melakukan konsolidasi melalui musda dan muscab yang menghasilkan kepengurusan baru di daerah. Gerakan itu diharapkan simultan dengan upaya partai menyusun draf daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang diharapkan selesai pada 2022.

Tantangan lebih berat

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, partai-partai akan bersaing lebih ketat dalam Pemilu 2024. Partai-partai lama harus mengantisipasi persaingan dari partai-partai baru, atau partai nonparlemen yang pernah ikut dalam Pemilu 2019.

”Bagi partai-partai yang sudah mapan, mereka berhadapan dengan partai-partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Adapun partai-partai nonparlemen tersebut pasti sudah belajar dari pengalaman dan kesalahan sebelumnya sehingga lebih bisa membaca peta kompetisi,” kata Arya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes

Tantangan lainnya ialah perubahan lanskap politik karena tidak adanya petahana dalam Pemilu 2024. Partai-partai harus bersiap sejak dini untuk menjaring calon-calon potensial. Di sisi lain, lanjut Arya, partai-partai itu harus pula menyiapkan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

Hal lain yang harus disiapkan partai-partai ialah besarnya pemilih muda dalam Pemilu 2024. Kalangan muda memiliki preferensi dan aspirasi berbeda yang harus juga dapat diwadahi parpol lama maupun parpol baru.

Besarnya tantangan dalam Pemilu 2024 membuat kontestasi antarparpol ini akan ditentukan oleh kesiapan mereka sedari awal. Salah satunya ialah tahapan awal yang akan berlangsung tahun 2022. Tahun politik ini akan menjadi pintu gerbang pertaruhan nasib mereka menuju 2024.