Cek Ombak Dahulu, Arungi Lautan Pilpres Kemudian
Memasuki tahun politik, para tokoh yang ingin maju pada Pilpres 2024 kian gencar bermanuver. Berbagai strategi dilakukan untuk mendongkrak popularitas, bahkan elektabilitas.
Abdul Muhaimin Iskandar sowan kepada para kiai sepuh di sejumlah pesantren di Jawa Timur pada pengujung 2021 lalu. Seperti tradisi santri pada umumnya, doa dan nasihat dari para pemuka agama kerap diminta saat bertemu. Namun, tak sekadar petuah, kali itu Muhaimin juga mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024.
Tak hanya disampaikan kepada Muhaimin, para gus—panggilan untuk ulama, kiai, dan orang yang dihormati—di Jawa Timur kemudian menggelar pertemuan di beberapa pesantren. Mereka menemui pengurus dewan pengurus cabang (DPC) dan dewan pengurus wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membicarakan pencalonan sang ketua umum di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Setelah sejumlah pertemuan, gelombang dukungan kepada Muhaimin terus bermunculan. Baik tokoh agama, komunitas, maupun kader PKB berturut-turut mendeklarasikan dukungan kepada keponakan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu. Rentetan deklarasi itu pun memperkuat wacana untuk mencalonkan Muhaimin yang sebelumnya memang sudah berkembang di kalangan internal pengurus pusat.
Namun, dukungan yang ada dinilai masih kecil, sporadis, serta belum bisa dipastikan arahnya. Diperlukan upaya untuk mengamati respons masyarakat sebelum pencalonan betul-betul diputuskan. ”Kami terus memantau apakah publik masih akan terus mendukung atau tidak,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Faisol Reza saat dihubungi dari Jakarta, Senin (21/2/2022).
Baca juga: Adu Siasat Partai Politik, dari Isu Populis hingga "Big Data" Pemilih
Sepanjang Januari-Februari 2022, ada lebih dari 10 deklarasi dukungan yang dihadiri pengurus PKB. Tak jarang pula Muhaimin turut di dalamnya. Salah satunya deklarasi yang digelar oleh para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, awal Februari.
Menurut Reza, pemantauan tanggapan publik itu adalah bagian dari testing the water atau cek ombak. Strategi ini mafhum dilakukan sebelum kontestasi dimulai untuk mengetahui respons masyarakat terhadap calon yang akan ditawarkan. Sejauh ini PKB melihat kecenderungan masyarakat merindukan kekompakan umat seperti saat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden pada 1999. Namun, suasana itu tak sepenuhnya sama dan masih akan terus bergerak.
”Tentu saja (PKB melakukan cek ombak). Makanya, kami terus memantau ke mana respons masyarakat ini akan berujung,” katanya.
Tak hanya PKB, kata Reza, kekuatan politik lain pun biasa melakukan langkah ini. Keberhasilannya diukur dari survei elektabilitas. Dalam konteks rencana pencalonan Muhaimin, PKB menyadari bahwa berdasarkan sigi berbagai lembaga, elektabilitas Wakil Ketua DPR itu masih jauh dari harapan. ”Kami tidak tahu apakah dukungan-dukungan ini berdampak atau tidak. Survei menjadi tolok ukur utama kami,” katanya.
Survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa popularitas Muhaimin mencapai 36 persen. Namun, elektabilitasnya masih di bawah 0,5 persen. Namanya tidak masuk dalam daftar 10 besar capres dan cawapres pilihan responden.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menambahkan, dalam jangka pendek, deklarasi diharapkan bisa mendongkrak popularitas sekaligus elektabilitas Muhaimin. Berdasarkan evaluasi internal, saat ini Muhaimin merupakan capres paling populer se-Jawa Timur.
Pemantauan tanggapan publik itu adalah bagian dari testing the water atau cek ombak. Strategi ini mafhum dilakukan sebelum kontestasi dimulai untuk mengetahui respons masyarakat terhadap calon yang akan ditawarkan.
Ia tidak memungkiri, cara ini juga pernah dilakukan jelang Pilpres 2019. Jauh hari sebelum pendaftaran calon, Muhaimin telah mendeklarasikan diri sebagai cawapres untuk Joko Widodo (Jokowi). Meski gagal maju mendampingi Jokowi, berbagai deklarasi itu dinilai berkontribusi positif untuk mengerek suara partai.
Baca juga : Potensi Capres dari Parpol dan Nonparpol Masih Seimbang
”Kemarin kursi PKB meningkat dari 31 jadi 58 kursi dan KH Ma’ruf Amin jadi wapres. Hal ini tidak lepas dari kerja Gus Muhaimin bersama PKB,” ujarnya.
Tampil bersama
Upaya untuk mengecek ombak sebelum mengarungi lautan pilpres disinyalir juga dilakukan para tokoh dengan tampil bersama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, pada Rabu (16/2/2022) mengunggah video adu penalti dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di lapangan sepak bola Jakarta International Stadium (JIS) di akun Instagram @aniesbaswedan. Pada unggahan tersebut, ia juga berterima kasih atas kesediaan Kamil untuk datang dan berlatih tanding di lapangan JIS.
Kamil melalui akun Instagram resminya juga mengunggah video serupa. Ia mengatakan diminta oleh Anies untuk mencoba area penalti di lapangan tersebut. Keduanya bertemu seusai talk show G-20 bidang Urban 20 yang bertempat di Jakarta serta Bandung dan Bogor, Jawa Barat.
Sebelum berjumpa di lapangan sepak bola, beredar spekulasi yang memasangkan mereka menjadi pasangan capres-cawapres. Sebab, baik Anies maupun Kamil sama-sama merupakan capres potensial dengan elektabilitas yang terbilang tinggi.
Survei Litbang Kompas pada Januari 2022menempatkan Anies pada urutan ketiga capres pilihan masyarakat dengan elektabilitas 14,2 persen. Posisinya berada di bawah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (26,5 persen) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen).
Baca juga : Sinyal PAN Menuju Pilpres 2024, dari Ridwan Kamil, Anies Baswedan, hingga Erick Thohir
Sementara itu, Kamil ada di posisi ketujuh dengan elektabilitas 2,6 persen. Antara posisi Anies dan Kamil diisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno (4,9 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,7 persen), dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen).
Sekalipun belum ada wacana resmi keduanya akan berpasangan, Anies dan Kamil kerap dipertemukan dalam satu momen. Salah satunya di acara workshop kader Partai Amanat Nasional (PAN), juga dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Oktober 2021.
Keduanya kembali dipertemukan dalam acara pidato kebudayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, 29 Januari lalu. Mereka bahkan duduk berdampingan selama acara berlangsung. Lagi-lagi, hal ini juga terjadi setelah merebaknya spekulasi untuk menjodohkan Anies dan Kamil.
Kemunculan kembali Anies dan Kamil dalam satu momen bersama memperkuat sinyal mengenai upaya membaca peluang bagi mereka untuk berpasangan pada 2024. Menanggapi hal itu, Kamil yang telah menyatakan siap berkontestasi di pilpres jika ada parpol yang mengusung mengatakan enggan berspekulasi mengenai peluangnya berpasangan dengan Anies. Pasalnya, pasangan capres-cawapres tak bisa diprediksi jauh-jauh hari sebelum pemilu.
Berdasarkan pengalaman di pemilihan gubernur Jawa Barat, pasangan calon nantinya ditentukan oleh parpol. ”Pengantin tak bisa memilih jodohnya sendiri. Biasanya dijodohkan oleh keluarga alias partai,” ucapnya seusai menghadiri forum wakil kepala daerah di Kota Bandung, Jumat (18/2/2022).
Baca juga: Jatuh Bangun Caleg Pendatang Baru Menembus Parlemen
Berbeda dengan Kamil yang cenderung terbuka, Anies tidak pernah menyatakan niatnya untuk menjadi capres 2024. Saat bertemu dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, November 2021, ia menegaskan masih akan fokus menuntaskan tugasnya di DKI Jakarta.
Pada hari yang sama dengan adu penalti Anies-Kamil, Ketua DPR Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pergi bersama untuk meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini juga didahului maraknya spekulasi kecocokan keduanya untuk maju di Pilpres 2024.
Dalam peninjauan bersama itu, Puan secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan IKN Nusantara. Permintaan itu langsung disambut Andika dengan memaparkan rencana pembentukan komando daerah militer (kodam), pangkalan udara, dan pangkalan Angkatan Laut baru.
Ketika berfoto bersama, Puan dan Andika juga berdiri berdampingan. Di sebelah mereka berjejer rombongan yang turut meninjau proyek IKN, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Ketua DPD PDI-P Sumatera Barat Alex Indra Lukman menolak asumsi kunjungan bersama Puan dan Andika terkait dengan Pilpres 2024. Sebab, beberapa menteri juga ada di sana. Namun, mengenai langkah yang dilakukan untuk mengetahui persepsi publik terhadap kemungkinan Puan maju sebagai capres 2024, ia mengatakan bahwa hasil survei berperan penting. ”Dalam demokrasi modern, semua bisa dipotret dalam sebuah survei sebagai salah satu komponen penentuan strategi ke depan,” ucapnya.
Meski belum ada deklarasi resmi, Puan kerap disebut sebagai salah satu kader PDI-P yang layak untuk menjadi capres. Deklarasi dukungan terhadap Puan kerap muncul. Foto putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu pun terpampang di baliho-baliho di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
Survei Litbang Kompas memperlihatkan, Puan cukup dikenal dengan popularitas 68 persen. Namun, tingkat kesukaan masyarakat pada dirinya masih di angka 38 persen. Elektabilitasnya juga baru 0,6 persen, empat tingkat di bawah Andika dengan derajat keterpilihan sebesar 2 persen.
Tingkat resistensi terhadap Puan sebagai capres pun mencapai minus 7,2 persen. Puan dinilai tidak layak menjadi capres, di antaranya karena memiliki rekam jejak masa lalu yang kurang baik (37 persen), tidak memiliki pengalaman memimpin (28 persen), serta tidak tegas dan tidak berwibawa (24 persen).
Sementara Andika, meski merupakan pendatang baru dalam bursa capres, langsung unggul dalam elektabilitas dibandingkan tokoh lain yang sudah lebih dulu masuk dalam daftar capres potensial, seperti Gatot Nurmantyo dan Mahfud MD.
Baca juga: Jurus Jitu Para Penghuni Setia Senayan
Tahun cek ombak
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, cek ombak memang selalu dilakukan, baik oleh parpol yang memiliki capres potensial maupun capres potensial yang tak berpartai. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan pemberitaan di media massa dalam konteks pilpres. Juga untuk membaca respons publik terhadap kehadiran mereka, terutama di media sosial. ”Respons itu bisa menjadi survei tersendiri bagi mereka, minimal dalam lingkup konstituennya masing-masing,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada Pilpres 2019, cek ombak dilakukan dengan kemunculan berbagai isu calon pasangan Joko Widodo sebelum resmi berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Mulai dari Mahfud MD, Sri Mulyani, Muhaimin Iskandar, hingga Susi Pudjiastuti. Namun, saat itu respons yang didapatkan tidak sesignifikan hari ini karena penggunaan media sosial yang semakin optimal.
Menurut dia, tahun ini merupakan fase bagi parpol dan capres potensial untuk melihat-lihat pihak mana yang cocok untuk dijadikan koalisi politik. Karena itu, cek ombak dengan berbagai gimikakan terjadi secara masif. ”Jangan kaget jika kita akan melihat sosok yang sama akan bertemu dengan 10 orang yang sama-sama berpeluang melakukan koalisi politik,” kata Yunarto.
Hal itu salah satunya dilakukan Partai Demokrat. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya telah menyusun agenda komunikasi politik baik dengan para elite, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, organisasi profesi, maupun kelompok hobi yang akan dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ”Ini tak hanya menjaring aspirasi, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk mewujudkan sukses Pemilu 2024, baik itu pilpres, pileg, maupun pilkada serentak,” ujarnya.
Cek ombak untuk melihat respons publik jauh-jauh hari sebelum pemilu sah-sah saja dilakukan. Namun, penentuan parpol mana mengusung siapa biasanya dilakukan di waktu-waktu terakhir jelang pendaftaran capres-cawapres. Begitu pula koalisi parpol pengusung, hal itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Sebab, merujuk pandangan ilmuwan politik terkemuka asal Amerika Serikat, Harold Lasswell, politik adalah tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.