Waspadai Politik Uang dalam "Serangan Fajar"
TANGERANG, KOMPAS — Jelang pemungutan suara pada Pilkada Banten 2017, kerawanan praktik politik uang makin tinggi. Kepolisian bersama Panitia Pengawas Pemilu terus mengawasi daerah-daerah yang telah dipetakan rawan praktik politik uang yang diperkirakan mulai terjadi pada Rabu dini hari.Dua pasangan calon yang ikut dalam Pilgub Banten adalah Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief.Kepolisian Metro Tangerang Kota memperketat patroli keamanan pada Selasa (14/2) malam sebelum hari pencoblosan Pilgub Banten, Rabu (15/2). Pengamanan itu dilakukan karena hari Selasa adalah waktu yang dinilai rawan menimbulkan kecurangan politik, di antaranya permainan uang dan intimidasi."Kami akan menindak tegas jika saat patroli, petugas menangkap tangan pelaku yang melakukan kecurangan politik," kata Wakil Kepala Polrestro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Erwin Kurniawan, Senin (13/2).Erwin mengatakan, ada 39 titik rawan geografis dan politik di wilayah hukum Polrestro Tangerang Kota. Sebanyak 1.096 petugas keamanan gabungan dari Polrestro Tangerang Kota, Brimob, dan TNI akan disebar ke 13 kecamatan se-Kota Tangerang untuk mengamankan pelaksanaan Pilgub Banten. Petugas keamanan ini akan disebar di tempat pemungutan suara dan tempat keramaian.Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengatakan, ada 131 TPS dari 2.468 TPS yang rawan permainan politik uang dalam pilgub. TPS tersebut tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang. Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane menyediakan TPS di lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit.Tangerang SelatanKepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Ayi Supardan, Senin mengatakan, tim penegakan hukum terpadu polres bekerja sama dengan Panwaslu untuk mengawasi setiap kegiatan menjelang pemungutan suara, terutama oleh pasangan calon dan tim sukses."Memang agak sulit karena pelakunya juga sembunyi-sembunyi dan berusaha menghapus jejak. Ada beberapa kasus yang dilaporkan, tetapi sulit ditindaklanjuti. Di Cisauk, Kabupaten Tangerang, misalnya, ada kegiatan kumpul-kumpul, warga dapat uang, tetapi siapa yang memberi tidak jelas," kata Ayi.Kesulitan lain yang dihadapi penyidik, menurut Ayi, adalah waktu yang terbatas. Masyarakat yang mengetahui peristiwa, misalnya, melaporkan ke Panwaslu, dan jika dalam 6 hari laporan itu belum sampai ke penyidik Polri juga tidak bisa ditangani."Waktu yang paling rawan politik uang biasanya mulai dini hari karena itu banyak dikenal dengan serangan fajar. Kami akan siaga 1 dan melakukan patroli gabungan," ujar Ayi.Pengajar Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, banyak kerawanan terjadi justru pada masa tenang. Beberapa kerawanan tersebut di antaranya praktik politik uang, kampanye hitam, hingga kecurangan, seperti manipulasi KTP atau surat keterangan pengganti KTP elektronik.Anggota Panwaslu Tangerang Selatan, Aas Satibi, mengatakan hal senada. Panwas telah memetakan berbagai kerawanan yang mungkin terjadi dan telah siap dengan pengawasan yang akan dilakukan di seluruh tingkatan hingga TPS. Namun, pelanggaran yang selama ini sangat sulit ditindak diakui adalah politik uang.Kabupaten Bekasi Di Kabupaten Bekasi, anggota tim kampanye pasangan calon Iin Farihin-KH Mahmud menduga ada praktik politik uang di Desa Muktiwari, Cibitung, Sabtu malam. Erman Ahmad, Ketua Tim Kampanye Iin Farihin-KH Mahmud, mengatakan, salah satu anggota tim kampanye mengetahui dari warga bahwa ketua RT setempat membagikan uang Rp 20.000 untuk satu orang. Uang itu ditujukan memengaruhi warga memilih pasangan calon tertentu.Namun, dugaan praktik politik uang itu belum dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi. Tim kampanye akan melapor ke polisi. "Kami belum menerima laporan dugaan politik uang di Muktiwari. Segera laporkan ke Panwaslu supaya ditindaklanjuti," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi. (PIN/UTI/ILO)
