Apresiasi Tertinggi bagi Warga Ibu Kota

Kompas

credit="Istimewa

JAKARTA, KOMPAS — Warga antusias salurkan haknya dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, Rabu (15/2). Pemungutan suara berjalan aman, tak ada intimidasi di tempat pemungutan suara. Apresiasi tertinggi patut diberikan kepada warga Ibu Kota dan segenap penyelenggara pilkada.

Di TPS 01 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, hingga tengah hari, ada 391 pemilih dari 500 orang yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS itu. Sebelumnya, pada Pemilihan Presiden dan Pilkada DKI sebelumnya, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS itu hanya 200 orang.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Warga Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, memberikan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Rabu (15/2). Di kawasan ini, tempat pemungutan suara didirikan berjejer di pinggir Jalan Matraman Raya, Rabu (15/2).

Nindia (21), yang kini bermukim di Cibinong, Jawa Barat, juga menyempatkan diri menggunakan hak suaranya di TPS 45 Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, tempat tinggal orangtuanya. Nindia masih tercatat sebagai warga Kebon Pala karena identitasnya masih jadi satu dengan kartu keluarga orangtuanya. "Saya merasa kali ini benar-benar saya harus ikut menentukan masa depan Jakarta," katanya.

Retno (36), yang kini tinggal di Bekasi, juga menyempatkan diri menggunakan hak suara di tempat asal orangtuanya di Klender, Jakarta Timur. "Sudah banyak perubahan terjadi di Jakarta. Ini bukti pilkada menentukan arah Jakarta nanti, termasuk mau jadi seperti apa kota ini," katanya.

Selama pemungutan suara berlangsung, tak tampak adanya intimidasi dari sekelompok orang tertentu. Nuroso, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Cipinang Cempedak, mengakui, sebelumnya tersebar isu ada pengerahan massa ke tiap-tiap TPS.

"Namun, nyatanya isu itu tidak terbukti. Warga tetap bebas menggunakan hak suaranya tanpa terintimidasi," kata Nuroso.

Di TPS 027 Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lokasi tempat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mencoblos, angka partisipasi mencapai 74,22 persen. KPPS setempat mencatat, jumlah warga yang datang dan memberikan suaranya mencapai 553 orang dari total DPT 745 orang.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi Pilkada DKI Jakarta 2012. Sekitar lima tahun silam, pada putaran pertama, angka partisipasi mencapai 64,6 persen, sementara pada putaran kedua mencapai 66,8 persen. Jumlah total warga DKI Jakarta yang datang dan menggunakan hak pilih putaran kedua ketika itu mencapai 4,592 juta orang.

Di Pilkada DKI 2017, jumlah pemilih di DPT mencapai sekitar 7 juta orang. Dari pantauan langsung di beberapa TPS dan juga dari 400 TPS tempat tim Litbang Kompas mengambil sampel untuk hitung cepat, dipastikan tingkat partisipasi pemilih rata-rata di atas 75 persen.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pun menyampaikan terima kasihnya kepada warga, KPU DKI, Bawaslu DKI, dan TNI/Polri yang telah membantu kelancaran dan keamanan sebelum dan selama pemungutan suara. Ia tak ingin warga terpecah belah hanya karena urusan politik di ajang pilkada kali ini.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan dan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana menyatakan penyelenggaraan Pilkada DKI dinilai aman dan lancar. Mereka kemarin memantau sejak pagi hingga malam. Kapolda menyatakan akan serius menangani setiap insiden, apalagi jika ada laporan kepada polisi.

Tak terakomodasi

Meski secara umum aman dan lancar, pilkada kemarin tercoreng insiden di beberapa TPS. Masalah yang muncul yaitu adanya warga yang memiliki hak pilih, lengkap dengan kepemilikan KTP elektronik ataupun surat keterangan pengganti KTP-el, tetapi tidak terlayani di TPS.

Di TPS 89 di kompleks City Resort, Cengkareng, Jakarta Barat, misalnya, terjadi kericuhan antara warga dan Panitia Pemungutan Suara.

Kezia (20), salah satu warga, mengatakan, peristiwa bermula saat sejumlah warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Padahal, mereka warga sekitar. "Kami sudah menunggu dari pagi. Bolak-balik kami dioper-oper. Katanya surat pemilihannya habis," katanya.

Kezia mengaku, dia dan warga lain yang tidak menggunakan hak pilihnya lantaran tidak membawa surat undangan atau formulir C6. Menurut Kezia, pihak penyelenggara sebelum pencoblosan juga tidak melakukan pendataan secara menyeluruh.

Kezia heran tidak mendapat surat undangan. Padahal, dia warga sekitar. Saat di TPS, dia mengaku sudah membawa segala persyaratan, seperti KTP-el dan kartu keluarga. Namun, ia tetap tak bisa mencoblos sampai jam pencoblosan habis.

"Sejak pukul 12.00 kami menunggu, tetapi KPPS malah berdebat sampai pukul 13.00," kata Kezia.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi mengatakan, ke-150 orang yang hendak mencoblos itu bukan dari DPT tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki formulir C6. Ia menjelaskan, di TPS 89 disiapkan 527 kartu suara.

"Yang untuk peserta DPT tetap 514, tambahannya sebanyak 2,5 persen atau 13 kartu suara tambahan," kata Puadi.

Yang datang ke TPS dan tercatat sebagai peserta DPT tetap 337 orang. Jadi, sisa surat suara masih 190 lembar. "Yang datang di luar DPT tadi, kan, 150 orang. Harusnya masih ada sisa 40 surat suara," ujarnya.

Puadi mengingatkan, KPPS memang mengutamakan pemilih di DPT tetap masing-masing.

Kepala Polsek Cengkareng Komisaris Eka Baasith mengatakan, masalah ini sudah teratasi. "Sejauh ini tak ada tindak pidana dalam peristiwa ini," katanya.

Peristiwa serupa terjadi di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Sebagian warga kecewa karen hak suara tak terakomodasi. Belasan warga mendatangi KPPS di kantor Kelurahan Grogol Utara, kemarin. Warga yang menanyakan hak suara itu mulai berdatangan dengan emosi tinggi sejak sekitar pukul 12.30 untuk menanyakan hak suara.

Salah satunya Danang Wahyudi (25), warga Tanah Baru I, yang menanyakan hak suara empat hingga lima anggota keluarganya yang sama sekali tidak ada. Padahal, kelimanya memiliki KTP-el setempat dan tidak pernah pindah rumah.

Danang sudah berputar ke beberapa TPS yang masih mempunyai formulir daftar pemilih tambahan (DPTb) tersisa, yaitu TPS 13, 14, dan 15 Grogol Utara. Namun, semua TPS kehabisan. Dengan kecewa ia terpaksa tak bisa memilih.

Melebihi logistik yang ada

Di TPS 16 Grogol Utara, ketegangan pun sempat terjadi karena kekurangan formulir DPTb. Ada warga yang menyobek surat keterangan hingga adu mulut dengan petugas KPPS TPS 16 yang bersikukuh tidak melanggar aturan.

Anggota KPPS TPS 16, Robiyansyah (43), mengatakan, di TPS itu disediakan 13 formulir DPTb. Namun, jumlah warga yang tak terdaftar di DPT dan datang ke TPS itu melebihi logistik yang tersedia. Warga yang tak terdaftar di DPT itu sudah dipastikan warga sekitar.

Robiyansyah mengaku seluruh warga itu dikenal karena memang warga setempat sejak lama. Ia heran kenapa nama mereka tak masuk DPT.

Dari 514 nama yang masuk DPT di TPS 16 Grogol Utara, 420 orang sudah memberikan suara. "Kami tidak berani pakai logistik yang tidak digunakan karena secara aturan tidak boleh diganggu gugat," kata Robiyansyah.

Ketegangan lain diungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono.

Argo mengatakan, ada insiden di TPS 18 Petojo Utara karena saksi salah satu pasangan calon tidak memakai baju kotak-kotak kemudian ditegur oleh pengawas pasangan calon nomor urut 2. Hal tersebut menyebabkan keributan dan pemukulan. Polisi masih menunggu kepastian kasus dilaporkan kepada aparat atau diselesaikan secara kekeluargaan.

KOMPASTV

-