BPTJ: Pengoperasian Pulo Gebang Lanjut
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, atau BPTJ, menekankan, Terminal Terpadu Pulo Gebang di Jakarta Timur tetap harus berlanjut sebagai terminal simpul angkutan massal di DKI Jakarta, terutama tempat menaikturunkan penumpang bus antarkota antarprovinsi. Namun sejumlah pihak mempersoalkan keberlanjutannya. "Penetapan lokasi sudah ada dan terminal sudah terbangun. Dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Terminal Pulo Gebang juga sudah ditetapkan sebagai terminal tipe A," kata Kepala Bagian Humas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BPTJ Benny Nurdin Yusuf yang dihubungi Sabtu (25/2).Persoalan seperti keberatan dan protes juga muncul pada awal pembukaan terminal tipe A di sejumlah daerah. Selain soal teknis pengelolaan, protes juga muncul dari pedagang asongan. Benny meminta pengguna dan penyedia jasa angkutan bus AKAP bersabar terkait proses penyempurnaan layanan di Terminal Pulo Gebang. Terkait akses ke dan dari Pulo Gebang yang masih dikeluhkan pengguna, Benny menuturkan, BPTJ terus mendorong pemerintah pusat dan Pemprov DKI meningkatkan layanan angkutan pengumpan. Wibowo, Humas PT Transjakarta mengatakan, sudah ada bus-bus pengumpan yang beroperasi 24 jam ke dan dari Pulo Gebang, yaitu Pulo Gebang-Lebak Bulus, Pulo Gebang-Pasar Minggu, dan Pulo Gebang-Pinang Ranti. Kini, rute-rute itu dilayani 6 bus. "Penambahan rute melalui kajian," ujarnya. Selain itu, ada tujuh bus angkutan malam hari (amari) yang melayani rute Pulo Gebang-Pulo Gadung-Harmoni. Bus transjakarta yang beroperasi pukul 05.00-22.00 melayani rute Pulo Gebang-Kampung Melayu (20 bus), Pulo Gebang-Rawamangun (6), Pulo Gebang-Perkampungan Industri Kecil-Pulo Gadung (14), Pulo Gebang-Harapan Indah Bekasi (3), dan Pulo Gebang-Rusun Rawa Bebek (2). Keberatan soal layanan jasa transportasi darat terkait pengoperasian Pulo Gebang terlihat dalam kelompok diskusi terfokus "Kesiapan dan Transisi Terminal Bus Pulo Gebang" yang diadakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), pekan lalu.Diskusi diikuti wakil pemerintah, pengusaha otobus, akademisi, dan LSM. Ketua Bidang Advokasi MTI Darmaningtyas menyebutkan, kekurangan itu antara lain penjualan tiket manual, praktik calo tiket, mutu transfer antarmoda, dan minimnya informasi transfer antarmoda. Selain itu, dengan biaya operasional per bulan sekitar Rp 1,3 miliar dan pendapatan bulanan hanya sekitar Rp 400 juta, negara harus menyubsidi, yang memboroskan anggaran. Ia menilai perlu kajian ulang kelayakan Pulo Gebang sebagai terminal tipe A. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengatakan, ada kesalahan konseptual dalam pembangunan Terminal Terpadu Pulo Gebang. Jika pendekatannya layanan publik, mestinya didekatkan pada masyarakat, bukan sebaliknya seperti saat ini yang jauh dari jangkauan.Persoalan akses menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Itu masih ditambah faktor keamanan. "Pengaduan masyarakat lewat media sosial banyak sekali. Mestinya tidak begini kalau ini memang kebijakan publik yang baik," ujar Tulus.Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah bersikukuh menjalankan aturan terkait pengoperasian terminal itu. Tidak ada hal yang bisa dilakukan karena terminal sudah berdiri.Soal kaji ulang, "Rekomendasi enggak ada, gimana (mau) kaji ulang," katanya. (INK/JOG)
