Rp 74 Miliar untuk Bebaskan Lahan

JAKARTA, KOMPASPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air berkomitmen mendukung program pengendalian banjir Sungai Ciliwung dengan membangun bendungan kering (dry dam) Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu, Dinas SDA tahun ini mengalokasikan Rp 74 miliar untuk pembebasan lahan, tetapi Bappeda DKI masih mencari dasar hukum agar DKI bisa membeli aset lahan di luar DKI."Anggaran ini di luar anggaran untuk pembebasan lahan kali yang besarnya Rp 200 miliar. Anggaran itu kami anggarkan di APBD 2017," ujar Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Jumat (3/3).Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, pada dasarnya DKI mendukung program pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Waduk Ciawi dan Sukamahi. Namun, mereka masih berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri."Bagaimana kalau kami beli lahan di luar DKI dan itu akan dikelola pemerintah pusat. Kami terus menggali dasar hukum. Prinsipnya, kami mendukung. Hanya, aturan dasar hukumnya seperti apa?" kata Tuty. Menurut dia, alokasi anggaran Rp 74 miliar itu hanya awal. Namun, jika mekanisme sudah jelas, Pemprov DKI siap menganggarkan kembali karena DKI membutuhkan waduk itu untuk mengendalikan banjir.Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T Iskandar menjelaskan, untuk mengendalikan banjir di Jakarta akan dibangun dua waduk, yaitu Ciawi dan Sukamahi. Kesepakatan itu muncul dalam pertemuan 20 Februari 2014 yang mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembagian kewenangan Kesepakatan itu diikuti pembagian kewenangan. DKI Jakarta bertanggung jawab membayar pembebasan lahan, Jawa Barat mengadministrasi pembebasan lahan, termasuk sosialisasi, sementara Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur.Namun, tahun 2016, pembangunan waduk masuk dalam sejumlah proyek strategis nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Untuk itu, kata Iskandar, pihak kementerian harus terlibat dalam pembebasan lahan."Saya kemudian melapor kepada gubernur. Ada kesepakatan, untuk pembebasan lahan, kementerian 50 persen dan DKI 50 persen. Infrastruktur semuanya dibangun Kementerian PUPR," ujar Iskandar.Untuk bisa merealisasikan pembangunan waduk itu dibutuhkan lahan seluas 90 hektar untuk Waduk Ciawi dan 50 hektar untuk Waduk Sukamahi. Pembebasan lahan kedua waduk membutuhkan Rp 920 miliar.Lahan yang sudah dibebaskan Kementerian PUPR sejak Desember 2016 masih kecil. Waduk itu akan dibangun sebagai bendungan kering. "Kalau sudah terbangun, ini akan menjadi salah satu model waduk di Indonesia yang disebut dry dam. Kalau biasanya waduk membendung air kali, dry dam ini menampung air hujan. Habis hujan ditampung dulu. Jadi diatur dulu," kata Iskandar.Sesuai perencanaan, Waduk Ciawi berkapasitas 6,45 juta meter kubik dan Waduk Sukamahi 1,74 juta meter kubik. Dengan menampung terlebih dulu air hujan, volume banjir yang ada di bawah bendungan bisa berkurang. Iskandar menjelaskan, selama ini siaga banjir di Jakarta dihitung dari kecepatan air mengalir dari Bendung Katulampa. Biasanya, begitu Bendung Katulampa Siaga I, maka air banjir akan sampai Jakarta dalam 9-11 jam. Dengan adanya kedua waduk itu, kecepatan air bisa diperlambat hingga 3-4 jam. "Dengan adanya waduk itu, akan bisa mengurangi tinggi muka banjir Ciliwung dan memperpanjang waktu rambatnya. Jadi saat lewat, air sudah turun," katanya. Di Kota Bekasi, pemkot berencana membongkar dan membangun ulang saluran air Sasak Jarang, Bekasi Timur, yang ada di bawah Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Dicky Irawan mengungkapkan, langkah ini untuk menanggulangi banjir di sejumlah permukiman di Kecamatan Rawalumbu dan Bekasi Timur. (HLN/ILO)