Basuki-Djarot Protes Jadwal Kampanye

JAKARTA, KOMPAS — Tim pemenangan pasangan calon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memprotes keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang memperluas kampanye putaran kedua menjadi tidak hanya debat penajaman visi dan misi. Mereka pun meminta Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan pembatalan keputusan itu, sehingga bentuk kampanye putaran kedua kembali berupa debat saja.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut Dua, Pantas Nainggolan, keputusan terbaru dari KPU DKI terkait pilkada DKI putaran kedua merupakan norma baru. “Itu melampaui kewenangan. Pembuatan norma baru merupakan wewenang KPU RI dengan berkonsultasi pada DPR,” ucap dia di Kantor Bawaslu DKI di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (15/3), usai membacakan permohonan saat musyawarah penyelesaian sengketa.

Sebelum putaran pertama, KPU DKI sudah mengeluarkan keputusan yang juga mengatur tahapan dan jadwal pilkada putaran kedua, yakni dengan Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016. Berdasarkan keputusan itu, kampanye putaran kedua yang merupakan penajaman visi dan misi adalah debat.

KPU DKI kemudian menerbitkan surat keputusan yang baru khusus putaran kedua, setelah putaran pertama dilewati, yakni Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 yang lalu diubah dengan Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017. Berdasarkan aturan ini, kampanye tidak hanya berupa debat publik, tetapi juga tatap muka dan kampanye melalui media.

Ketua KPU DKI Sumarno membantah keputusan tersebut berisi norma baru. Keputusan KPU DKI adalah turunan teknis dari Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku. Tidak ada regulasi yang dilanggar.

Musyawarah penyelesaian sengketa dilanjutkan hari Jumat (17/3) dengan agenda pembacaan jawaban tertulis dari KPU DKI dan mendengarkan keterangan ahli yang diajukan tim pemenangan paslon nomor urut dua maupun KPU DKI.

(JOG)