Generasi Milenial Kehilangan Daya Beli
JAKARTA, KOMPAS — Kelas menengah generasi milenial di Jakarta bakal kehilangan daya beli properti pada tahun 2018. Ini menyusul relatif sedikitnya suplai properti, kenaikan harga rumah, dan kecenderungan tidak berpengaruhnya kenaikan pendapatan dibandingkan inflasi.Hal ini mengemuka dalam diskusi bertema menjawab kebutuhan hunian kaum milenial yang diselenggarakan situs properti Rumah123.com di Jakarta, Rabu (22/3). Generasi milenial dalam riset ini didefinisikan sebagai penduduk berusia 23-37 tahun. Kemungkinan hilangnya daya beli tersebut tercantum dalam model prediktif yang dibuat dengan asumsi kenaikan harga rumah pada besaran 17 persen per tahun dan kenaikan gaji sebesar 10 persen setiap tahun.Salah satu ilustrasinya, tahun ini, seorang pekerja dengan pendapatan Rp 4 juta per bulan dan kemampuan mencicil Rp 1,2 juta bisa membeli rumah seharga Rp 150 juta dengan cicilan Rp 1,14 juta setiap bulan. Pada 2018, rumah yang sama akan berharga Rp 175 juta dengan cicilan Rp 1,337 juta per bulan, sementara kemampuan mencicilnya hanya Rp 1,320 juta setiap bulan.Sekalipun mungkin saja selisih yang tidak sampai Rp 20.000 itu bisa ditanggulangi, belum tentu pihak perbankan bakal mengabulkan permohonan KPR. Sebab, besar angsuran tidak boleh melebihi 30 persen pendapatan.Di sisi lain, daya beli dan suplai properti cenderung menunjukkan struktur yang timpang. Generasi milenial umumnya memiliki penghasilan di bawah Rp 4 juta sebulan. Kelompok ini mencapai 46 persen dari total sekitar 3 juta orang dari generasi milenial dalam struktur kependudukan Jakarta pada tahun 2015. Sejumlah 34 persen lainnya berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta sebulan.Kelompok berpenghasilan Rp 7 juta-Rp 12 juta sebulan sebanyak 14 persen. Kelompok terakhir, sekitar 6 persen, berpenghasilan di atas Rp 12 juta.Di sisi lain, suplai rumah justru didominasi untuk kelompok berpenghasilan di atas Rp 12 juta sebulan, yakni 95 persen. Kisaran harganya di atas Rp 480 juta.Rumah dengan harga di bawah 480 juta bagi kelompok dengan penghasilan Rp 7 juta-Rp 12 juta hanya 5 persen dari total suplai. Sementara rumah dengan harga di bawah 280 juta bagi kelompok dengan penghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta hanya 2,3 persen dan rumah dengan harga di bawah Rp 170 juta hanya 0,64 persen dari keseluruhan suplai.Tawaran solusiCountry General Manager Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, sejumlah pilihan bisa diambil pemimpin Jakarta kelak. Kebijakan pemerintah di Hongkong dan Singapura, misalnya, mulai memperhatikan isu harga properti dan keterjangkauannya bagi masyarakat.Pengamat tata kota Nirwono Joga, kemarin, mengusulkan, pemerintah mesti melakukan sejumlah intervensi yang berani, di antaranya mendata ulang aset negara baik milik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi permukiman dan kawasan terpadu di pusat kota.Selain itu, pemerintah provinsi juga mesti berani membeli lahan sebagai land banking guna dikembangkan menjadi permukiman terpadu berupa hunian vertikal di pusat kota. Kawasan terpadu ini harus dekat dengan jaringan transportasi massal. (INK)
