JAKARTA, KOMPAS — Kejelasan status lahan di Ancol Timur untuk depo MRT trase II diperjelas hari ini, Jumat (24/3). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertemu sejumlah pihak, termasuk Kementerian Perhubungan.
"Kami akan rapat koordinasi, juga dengan PT KAI," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, kemarin.
Sebelumnya, depo MRT trase II direncanakan dibangun di Stasiun Kampung Bandan, tetapi ternyata lahannya telah dikerjasamakan oleh PT KAI dengan pihak ketiga. Gagal rencana yang sudah disusun sebelumnya.
Rencana berikutnya adalah membanguna depo di lahan milik PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) di kawasan Ancol Timur. Untuk itu dilakukan nota kesepahaman PT PJA dengan PT MRT. Namun, ternyata ada kabar lahan di sana juga telah dijual.
"Akhirnya kami mengecek kembali lahan itu. Ternyata yang dijual lahan di sisi barat di pinggir jalan. Yang sebelah utara masih ada, dengan luas seperti yang diinginkan untuk depo, yaitu 6 hektar," kata Saefullah seusai rapat internal Pemprov DKI, Rabu lalu.
Terkait situasi terakhir tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, MRT menyiapkan sejumlah alternatif trase. Alternatif pertama adalah trase melewati Kampung Bandan, lalu melaju ke Ancol Timur. Menuju Ancol Timur ada jalan setengah melingkar (kupingan) setelah Hailai Ancol. Itu membuat pihak MRT memikirkan membuat dua jalur.
Jalur pertama, dari Kampung Bandan akan berupa bawah tanah hingga Hailai, baru kemudian naik menuju Ancol Timur, atau dari Kampung Bandan menuju Ancol Timur tetap di bawah tanah.
Pemikiran itu untuk mempertimbangkan kemungkinan pembiayaan. Dengan melewati trase ini, fase II akan sepanjang 12,3 km atau lebih pendek 2 km. Itu akan berbeda dengan alternatif kedua. Jika Kampung Bandan tidak bisa dilewati, jalur MRT dari Bundaran HI akan melewati dan memutari Kota Tua menuju Stasiun Lodan, Stasiun Kemayoran, Stasiun Sunter, dan terakhir Ancol Timur. Alternatif kedua ini membuat trase fase II menjadi sepanjang 14,6 km.
Namun, sebelum itu semua, hari ini pihak Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT KAI akan koordinasi memperjelas status lahan dan kesiapan lahan. (HLN)