Netralitas KPU dan Bawaslu DKI Disoal

JAKARTA, KOMPAS — Warga DKI Jakarta dan pendukung kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI putaran kedua mengadukan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/3/2017). Mereka diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai tidak netral dalam menyelenggarakan pemilihan.

Perkara yang menyangkut komisioner KPU dan Bawaslu DKI adalah kehadiran Ketua KPU DKI Sumarno; anggota KPU DKI, Dahliah Umar; dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti sebagai pembicara pada pertemuan internal tim pasangan calon nomor dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Hotel Novotel, Mangga Dua, Kamis (9/3/2017). Pengadu adalah Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Munathsir Mustaman. Namun, Munathsir tidak hadir dalam sidang pertama perkara itu, Kamis (30/3), di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Sementara itu, perwakilan Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi dan Perkumpulan Cinta Ahok mempermasalahkan netralitas Sumarno, yang pernah memasang foto doa bersama ”212” sebagai foto profil Whatsapp, serta tidak menghindari pertemuan dengan calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kalibata, Jakarta Selatan, saat pemungutan suara ulang, 19 Februari.

Mengenai keikutsertaan dalam rapat internal tim paslon nomor urut dua, Mimah menjawab, itu kesempatan menyosialisasikan regulasi putaran kedua guna mencegah pelanggaran aturan. Pihaknya juga hadir saat ada undangan dari tim paslon lain sejak pilkada putaran pertama, bukan hanya saat diundang tim Basuki-Djarot. Sumarno dan Dahliah juga melihat kehadiran mereka sebagai salah satu cara sosialisasi.

Mimah menambahkan, ia menerima honor Rp 3 juta untuk berbicara selama tiga jam. Sumarno menyatakan honornya lebih kurang sama. ”Itu belum dilarang, selama sesuai standar biaya umum pemerintah. Namun, ke depan, itu dapat dievaluasi, seiring berkembangnya kualitas peradaban demokrasi,” kata Ketua DKPP sekaligus ketua majelis sidang, Jimly Asshiddiqie.

Selain itu, Sumarno juga diadukan karena KPU DKI dinilai menelantarkan Basuki-Djarot pada rapat pleno penetapan calon di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (4/3). Acara terlambat lebih dari setengah jam dari jadwal dan pasangan calon nomor urut dua itu memilih pergi sebelum acara dimulai karena ada agenda lain.

Jimly mengatakan, sidang akan diadakan lagi hari Senin (3/4/2017) pukul 10.00. Ia mempersilakan pengajuan saksi-saksi, termasuk oleh tim paslon nomor urut tiga Anies-Sandiaga Uno sebagai pihak terkait.

(JOG)