Pemerintah Dorong Warga Pakai Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah untuk menutup 14 pelintasan sebidang hingga akhir tahun 2017 juga ditujukan untuk mengalihkan penggunaan moda transportasi pribadi ke transportasi publik. Selain itu, penutupan pelintasan sebidang akan meningkatkan keselamatan perjalanan. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Priyanto, Selasa (4/4), mengatakan, upaya penutupan pelintasan sebidang itu perlu didorong sebagai muara kebijakan dimaksud. Kemarin, sebuah sepeda motor tertabrak KRL antara Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tak ada korban jiwa, tetapi KRL harus berjalan perlahan di antara kerumunan orang yang memadati sekitar rel di lokasi kejadian. Mengenai uji coba penutupan empat pelintasan sebidang mulai Jumat (7/4), Priyanto mengatakan, persiapannya masih dikoordinasikan dengan Direktorat Keselamatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal itu mencakup pemasangan spanduk dan mobilisasi petugas untuk membagikan brosur ihwal penutupan pelintasan sebidang dan rute alternatif bagi pengendara. Uji coba penutupan empat pelintasan sebidang akan dilakukan di Jalan Pejompongan 1, Jalan Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang, dan Pondok Kopi/Penggilingan. KRL TangerangKeberangkatan KRL rute Tangerang-Duri pada jam sibuk diubah dari per 30 menit menjadi per 20 menit mulai kemarin. Seorang penumpang KRL, Septy Andriana (32), mengatakan, kepadatan penumpang di KRL kemarin tidak sepadat hari Senin. "Sekarang jedanya 20 menit. Enggak sampai menumpuk seperti kemarin (Senin), tetapi tetap lebih nyaman kalau kembali lagi ke setiap 15 menit," katanya.Septy biasanya berangkat dari Stasiun Batu Ceper yang terdekat dengan rumahnya. Kali ini, ia berangkat dari Stasiun Tangerang agar bisa masuk ke dalam kereta. Sebab, KRL yang tiba di Stasiun Batu Ceper sudah penuh sehingga sebagian penumpang tak terangkut KRL pukul 07.00.Merlyana (32), pegawai perusahaan swasta di Cawang, berangkat pukul 06.00 dari Stasiun Batu Ceper. Ia mendapati kereta sudah penuh sesak penumpang. Ia mengaku kecewa dengan pengurangan frekuensi keberangkatan KRL ke Tangerang."Penumpang ke Tangerang sekarang sudah makin banyak. Kenapa kok keretanya malah dikurangi? Bukankah PT KCJ (KAI Commuter Jabodetabek) punya data jumlah penumpang setiap hari, per jam, dan seharusnya bisa dianalisis apakah memungkinkan atau tidak pengurangan seperti ini," tuturnya.Sebagai penumpang KRL, Merlyana mendukung pengoperasian KA bandara karena akan membantu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Namun, perlu solusi lain agar tidak mengorbankan penumpang KRL.Kepala Stasiun Tangerang Acep Kusnadi membenarkan keberangkatan KRL diubah menjadi per 20 menit pada pukul 05.30 hingga pukul 09.00. Penumpukan penumpang kemarin tidak seperti Senin lalu. Setiap pagi, 12.000 penumpang hingga 15.000 penumpang berangkat dari Stasiun Tangerang.Vice President Corporate Communication PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, untuk sementara jadwal keberangkatan KRL rute Tangerang-Duri dimaksimalkan menjadi 20 menit. Namun, saat KA bandara beroperasi, kemungkinan besar jeda keberangkatan akan menjadi per 30 menit. "Kami bukan ingin menyulitkan penumpang, melainkan penyesuaian harus dilakukan," ujarnya. Dewan TransportasiDari Kota Bekasi, pemerintah daerah setempat membentuk Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) yang bertugas memberikan masukan dan kajian kepada pemda dalam upaya mengatasi kemacetan dan menata sistem transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengungkapkan, DTKB diproyeksikan terdiri dari 17 akademisi dan pakar dari berbagai latar belakang keilmuan, seperti transportasi, tata kota, lingkungan, ekonomi, dan teknologi informasi. Lembaga ini akan dibagi dalam beberapa komisi."Saat ini, sudah 27 orang yang sedang kami rekrut. Orang-orang yang kami nilai punya kompetensi di bidang transportasi kami undang untuk diseleksi," ujar Yayan di Kota Bekasi, kemarin.Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan, menilai, masyarakat Kota Bekasi lebih membutuhkan pembangunan moda transportasi publik dibandingkan dengan pembentukan lembaga baru, seperti DTKB.(ILO/UTI/INK)