Pleno DPT Masih Alot hingga Larut Malam

JAKARTA, KOMPAS — Rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, hingga pukul 22.40 belum selesai. Masing-masing pendukung pasangan calon mempertanyakan tentang temuan data invalid serta kebijakan pengeluaran surat keterangan yang dianggap tidak sah.

Perwakilan pasangan calon nomor 3, Syarif, mengatakan, berdasarkan sistem verifikasi yang dilakukan pasangan calon nomor 3 ditemukan sebanyak 153.000 data invalid masuk ke dalam DPT putaran kedua tingkat kota dan kabupaten. "Kami menolak menandatangi hasil rapat pleno di tingkat kota, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Timur," ujar Syarif dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT putaran kedua.

Syarif juga mengaku mengantongi 430-500 data surat keterangan yang diduga palsu. Surat keterangan diduga palsu karena dibuat untuk penduduk pindah tanpa mengganti nomor kartu keluarga (NKK).

Sementara itu, perwakilan pasangan nomor urut 2, Faruddin, mengatakan, dalam forum rapat pleno terbuka peserta berhak mengetahui histori DPT ataupun tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing kota. Alasan penambahan dan pengurangan DPT harus diutarakan dengan jelas. Pasangan calon tersebut juga menemukan ada sekitar 192 data pemilih di Cengkareng Timur belum masuk DPT. Alasannya karena tidak masuk saat diverifikasi di sistem data pemilih daring (online).

"KPU juga harus menjelaskan mengapa ada 11.000 data pemilih didrop karena ada masalah dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan NKK. Di Jakarta Selatan juga ada 6.400 data yang didrop dengan alasan yang sama. Kami meminta ini dijelaskan," kata Faruddin.

Data sementara, jumlah pemilih dalam DPT berdasarkan hasil pleno tingkat kota/kabupaten sebanyak 7.218.254 orang dan TPS 13.034 buah. Pada DPT putaran pertama jumlah pemilih ada 7.108.589 orang dan TPS 13.023 buah. (DEA)