logo Kompas.id
MetropolitanTim Anggaran Tunggu Sinyal...
Iklan

Tim Anggaran Tunggu Sinyal Djarot

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Tim anggaran pemerintah daerah menunggu sinyal dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk bertemu tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih. Pertemuan guna membahas usulan program penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2018. "Tim anggaran pemerintah daerah masih menunggu tanda dari pelaksana tugas yang mempersilakan tim bekerja," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Selasa (16/5), di Balai Kota DKI.Menurut dia, RKPD 2018 harus diisi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Itu sudah tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri.Untuk APBD Perubahan 2017, program gubernur-wakil gubernur terpilih kemungkinan besar belum bisa dimasukkan semua. "Tak semua program bisa masuk, khususnya program fisik. Waktu di 2017 tinggal 2,5 bulan sehingga tak ada waktu melakukan pengadaan," ujar Saefullah.Untuk program nonfisik, lanjut Saefullah, belum tentu juga program gubernur-wakil gubernur terpilih bisa dimasukkan. Itu bergantung pada kepala daerah.Usulan tim Anies-Sandiaga ditunggu sebelum 31 Mei 2017 karena akhir Mei merupakan jadwal pembahasan RKPD 2018. Di tempat terpisah, tim sinkronisasi menunggu ada waktu Pemprov DKI Jakarta di bawah Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat untuk bertemu. "Namun, kami maklum kalau Pak Plt Gubernur sangat sibuk. Apalagi tidak ada wakil," kata Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said.Permohonan bertemuSaat ini, kata Sudirman, proses komunikasi masih terus dilakukan, termasuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Surat resmi permintaan pertemuan juga akan dikirim.Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menilai, pertemuan informal harus disegerakan. "APBD 2018 harus mengakomodasi janji kampanye serta visi-misi Anies-Sandi," ujar mantan wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi itu. Pekan pertama ini, tim sinkronisasi fokus pada dua hal: menjaring masukan, baik dari masyarakat maupun tim pakar, serta merancang bagaimana gagasan 23 janji kampanye diterjemahkan lewat format program kerja dalam bentuk dokumen resmi.Selasa kemarin, kegiatan tim adalah diskusi soal pangan dan pasar bersama kelompok kerja dari tim pakar. Tim pakar dibentuk sebelum masa kampanye, terdiri atas 23 kelompok kerja.Dua komitmen perubahan kebijakan pemerintah yang dijanjikan Anies-Sandi adalah menghentikan proyek reklamasi dan penggusuran serta relokasi paksa. Penataan kota dijanjikan melalui dialog dan melibatkan warga di kawasan sasaran.Para ahli dalam tim sinkronisasi disusun untuk merumuskan kebijakan 2018-2022. Salah satunya pengamat tata kota dari Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, yang kerap mengkritisi kebijakan penataan kawasan. Ada juga Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Eko Prasojo, dengan keahlian administrasi publik. (IRE/HLN/DEA)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000