Masa Depan PPSU Dikhawatirkan
JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan program dan kegiatan Tim Sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasuki hari kedua. Muncul isu soal masa depan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum yang tak akan dipertahankan selamanya.Menurut Asisten Sekdaprov Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Gamal Sinurat di sela pembahasan sarana prasarana kota dan lingkungan hidup (SPKLH) dengan Tim Sinkronisasi mengungkapkan, untuk pengelolaan sampah perkotaan dari rumah tangga, ada konsep masyarakat mengelola sendiri sampah rumah tangganya. Ke depan, tidak diperlukan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dalam jumlah seperti sekarang.Saat ini, pengelolaan sampah lingkungan di setiap kelurahan di Jakarta memiliki pasukan PPSU 40-70 orang. "Saat ini belum sampai berapa jumlah PPSU yang akan berkurang. Namun, bila regulasi dilaksanakan benar, pengelolaan sampah lingkungan mandiri, jumlah itu akan berkurang," ujar Gamal.Anggota Tim Sinkronisasi, Marco Kusumawijaya, yang turut dalam pembahasan mengatakan, tim menekankan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, bukan mengurangi tenaga PPSU."Belum ada bahasan tentang PPSU. PPSU itu tidak mengurusi sampah rumah tangga, tetapi sampah ruang publik. Jadi, kalau kita bilang mengurangi sampah, apakah akan mengurangi PPSU, ya, belum tentu. Kita belum tahu sampai sejauh apa," katanya kepada sejumlah wartawan.Bantah kurangiDi tempat terpisah, Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menyatakan, tidak ada kegiatan pengurangan PPSU hingga lima tahun ke depan yang diusulkan dan dibahas dengan pemprov. Yang diusulkan penguatan pengelolaan sampah oleh masyarakat. "Betul didorong pengurangan sampah oleh masyarakat. Namun, tidak ada kegiatan pengurangan PPSU," katanya melalui pesan tertulis.Menurut Sudirman, kegiatan itu bagian dari implementasi konsep membangun dengan gerakan. Pada saatnya akan dilakukan pelatihan mengajak warga berpartisipasi mengurus kota, termasuk mengelola sampahnya sendiri. Namun, diperlukan waktu menata mekanismenya.Pada tataran teknis, menurut Gamal, pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga disertai kegiatan-kegiatan di masyarakat, di antaranya bank sampah. "Bank sampah juga filosofinya jangan sampai beda. Dengan adanya bank sampah, bukan berarti sampahnya makin banyak, kan, bisa terkesan begitu, ini yang jadi bahasan tadi. Kegiatannya tetap, programnya hampir sama, cuma filosofinya diperkuat," katanya.Reklamasi dan KJP PlusProgram lain yang dibahas terkait janji kampanye Anies-Sandi adalah reklamasi dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Terkait janji menghentikan reklamasi, sebelum melangkah lebih lanjut, perlu dilakukan audit terhadap pulau-pulau yang sudah terbangun, yaitu Pulau C, D, dan G. "Jadi, tahu apa yang mau dilakukan di atas pulau-pulau terbangun itu setelah adanya audit. Itu hal yang cukup berbeda dan signifikan," kata Gamal.Dari kluster atau bidang kesejahteraan rakyat, Tim Sinkronisasi berharap program KJP Plus bisa masuk APBD 2018. Jika KJP versi Pemprov DKI saat ini hanya diberikan kepada siswa berusia sekolah di sekolah formal, KJP Plus diberikan kepada semua anak berusia sekolah, baik sudah sekolah formal maupun sudah keluar. Jika siswa pemegang KJP tak boleh tarik tunai, KJP Plus boleh diambil tunai.Selain itu, KJP Plus akan merupakan penggabungan KJP dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), gagasan Anies saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Manfaatnya masih diselaraskan," kata juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak.Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta koordinasi tim pemprov dan Tim Sinkronisasi mengikuti aturan yang berlaku. (HLN/IRE)
