Bemo Dilarang di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Mulai 6 Juni 2017, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang bemo beroperasi di Jakarta. Bemo yang masih beroperasi akan dirazia dan dikandangkan. Empat opsi diajukan pemerintah sebagai bentuk kesepakatan dengan sopir bemo. Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan DKI Jakarta Regitta MS mengatakan, angkutan bemo dan kancil sudah dilarang sejak tahun 1996. Dishub sudah beberapa kali menggelar rapat dan sosialisasi, tetapi moda angkutan yang sudah ada sejak tahun 1962 itu masih tetap mengangkut penumpang. Bemo dilarang beroperasi karena sudah tidak ramah lingkungan, tidak memiliki surat izin, usia kendaraan sudah tua, dan dinilai berbahaya untuk dijadikan angkutan massal umum.Berdasarkan catatan Dishub, hingga kini masih ada 213 bemo di Jakarta, tetapi yang beroperasi hanya tinggal 163 unit. "Kepala Dinas sudah mengeluarkan surat edaran yang berlaku sejak 6 Juni 2017. Tidak ada waktu lagi bagi bemo. Jika masih ketahuan beroperasi, akan kami razia," ujar Regitta, Rabu (7/6).Empat opsiSesuai keputusan rapat bersama dengan sopir, Dishub memberikan empat opsi kepada para sopir. Opsi pertama, Organda akan memberikan kredit dengan uang muka (DP) Rp 5 juta untuk membeli bajaj baru. Kedua, apabila sopir bemo memiliki SIM A umum, mereka akan dialihkan menjadi sopir angkutan pengganti bemo atau mikrolet. Ketiga, jika kondisi bemo masih bagus, bisa diusulkan untuk menjadi ikon Jakarta di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Terakhir, sopir yang usianya masih produktif dan ber-KTP DKI Jakarta bisa didaftarkan menjadi petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU)."Kami meminta sopir-sopir yang berminat ikut program tersebut segera mendaftar dan menyerahkan datanya ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Regitta.Pihak yang mewakili sopir bemo yang datang ke Dishub, Enrico Halim, mengatakan, saat ini bemo masih beroperasi di sembilan titik di Jakarta, di antaranya Mangga Dua, Grogol, Olimo, Bendungan Hilir, Karet, Buaran, Manggarai, dan Grogol. Sejak awal, revitalisasi bemo ini terbentur dengan banyaknya pihak yang berkepentingan. Sejumlah upaya telah ditawarkan, seperti prototipe bemo listrik dan bemo dengan baterai yang lebih ramah lingkungan. Namun, ide itu tak pernah terealisasi. Akhirnya, sopir-sopir bemo harus berperang dengan petugas Dishub di jalan yang bertugas merazia dan mengandangkan bemo.Saat ini sopir bemo yang kooperatif dan mengikuti saran dari Dishub hanya delapan orang dari daerah Karet. Sisanya datang atas nama individu. Enrico menyayangkan langkah pemerintah yang akan benar-benar memusnahkan bemo. Padahal, bemo memiliki sejarah dalam transportasi di Jakarta. Bemo pertama kali diperkenalkan sebagai angkutan umum oleh Bung Karno pada saat Ganefo tahun 1963. "Kami harapkan bemo tidak hilang dan sopir-sopirnya tetap bisa mencari makan. Kami tidak bisa mendampingi semua bemo. Kami hanya mendampingi bemo baca dan bemo bioskop," kata Enrico.Kendaraan wisataEnrico pernah mengusulkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menggandeng bemo dalam kegiatan pariwisata Jakarta, misalnya dengan menyewa bemo untuk paket wisata Cikini-Gondangdia. Namun, upaya itu belum dilirik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. "Itu paling hanya efektif saat akhir pekan. Pada hari biasa, tidak ada yang bisa menjamin sopir dapat uang dari mana," kata Enrico.Di Pejompongan, Jakarta Pusat, sekitar sembilan bemo masih beroperasi. Salah seorang sopir bemo, Syafei (40), mengatakan sudah mengetahui pelarangan bemo oleh Dishub. Ia tetap menjalankan bemonya karena kebutuhan ekonomi. "Kami enggak bisa daftar jadi PPSU dan sopir karena KTP masih luar Jakarta. Ya nanti tetap jalan saja. Kalau benar-benar dilarang, kami cari pekerjaan lain saja," katanya. TranspatriotDi Kota Bekasi, rute moda transportasi bus transpatriot sudah selesai dikaji. Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) telah menyerahkan hasil kajian kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk diteruskan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. "Rabu ini sudah kami serahkan," ujar Ketua DTKB Harun Al Rasyid, kemarin.Rute yang kemungkinan digunakan transpatriot adalah rute memutar dari Terminal Bekasi kembali menuju Terminal Bekasi dengan melewati sejumlah pusat keramaian dan pusat layanan publik, seperti kantor Pemerintah Kota Bekasi, Stasiun Kota Bekasi, dan kompleks hunian. Setelah menentukan rute, Harun mengatakan, DTKB masih mengkaji hal lain terkait pengoperasian transpatriot, seperti sistem pengoperasian, teknologi pembayaran nontunai, perekrutan awak bus, dan sarana-prasarana penunjang seperti halte. "Kajian yang mencakup semua aspek ditargetkan rampung Agustus mendatang," katanya.Kajian diharapkan selesai sebelum peluncuran sembilan bus transpatriot, September mendatang. (DEA/ILO/HLN)