Rusun Target Operasi Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menyasar kawasan permukiman padat di sekitar pusat perdagangan, pusat industri, rumah susun sewa, serta kawasan pinggir kali/pinggir rel kereta api sebagai area bina kependudukan. Hal itu dilakukan dalam rangka memantau mobilitas dan kondisi pendatang yang tahun ini diperkirakan berjumlah 65.000 orang."Kami menggunakan pola 10-7-7 hari untuk operasi bina kependudukan," ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi, Selasa (27/6). Sepuluh hari pertama, mulai Kamis (29/6) hingga Senin (10/7), Disdukcapil akan mendata arus balik bekerja sama dengan posko kedatangan, termasuk posko terpadu Kementerian Perhubungan. Tujuh hari berikutnya, Disdukcapil mengawasi permukiman. "Di antaranya permukiman dekat pusat perdagangan, pusat industri rumahan, pusat industri seperti di Cilincing, hingga rusunawa dan permukiman pinggir rel, pinggir kali, dan permukiman baru tak tertata di tanah-tanah kosong," kata Sianturi.Rusunawa juga menjadi titik pengawasan karena Pemprov DKI hanya mengizinkan keluarga inti yang tinggal di rusunawa. Apabila keluarga di rusunawa menampung pendatang, akan ketahuan.Saat pengawasan atau monitoring, kata Sianturi, Disdukcapil akan membagi surat edaran kepada RT/RW/kelurahan/kecamatan. Surat berisi imbauan agar RT/RW juga kelurahan dan kecamatan mendata warga. Secara khusus, pendatang sudah melapor ke RT/RW atau belum."Selama tujuh hari itu, kami masih mendiamkan para pendatang. Siapa tahu mereka hanya datang berlibur, bukan bekerja di Jakarta," ujarnya. Sesuai peraturan daerah DKI, bina kependudukan dilakukan pada H+14. Data monitoring di tujuh hari pertama tersebut, lanjut Sianturi, Disdukcapil menindaklanjuti dengan operasi bina kependudukan. Disdukcapil mulai mengimbau pendatang lapor ke RT/RW."Kalau mau tinggal di Jakarta, apakah sudah membawa dokumen kependudukan untuk pindah? Kalau tidak, kami imbau mereka segera pulang ke daerahnya," kata Sianturi.Pengelola rusunTerkait rencana bina kependudukan, pengelola Rumah Susun Muara Baru di Jakarta Utara mendukung rencana Disdukcapil DKI memantau pendatang yang tinggal di rusun. Selain menekan risiko masalah sosial, langkah itu juga berkontribusi memastikan unit rusun tidak disusupi penghuni ilegal. Namun, pengelola belum dapat informasi kapan pengecekan akan dilakukan.Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Muara Baru Abdurrahman Anwar mengatakan, pihaknya tak melarang pendatang, tetapi sesuai aturan, unit rusun hanya boleh ditinggali keluarga inti. Seluruh penghuni Rusun Muara Baru adalah hasil relokasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. "Jika masih suami atau istri, anak, mertua, atau menantu, tidak masalah," ucap Abdurrahman. Pada sisi lain, kapasitas per unit terbatas. Idealnya, satu unit diisi maksimal delapan orang. Abdurrahman mengatakan, ia menunggu informasi jadwal pemantauan kependudukan. UPRS siap dengan basis data nama penghuni per unit di rusun berisi 12 menara dan dihuni 1.200 keluarga itu. Jika ada yang terbukti penghuni ilegal, orang itu dilarang tinggal di sana lagi dan UPRS tak akan memberi rekomendasi penerbitan surat pindah meskipun membawa dokumen lengkap dari daerah asal. Penghuni Rusun Muara Baru Blok 7, Tarjo (48), setuju rencana pemantauan kependudukan. Itu diharapkannya meningkatkan jaminan keamanan.Teknis penertibanUntuk pendatang yang tak jelas identitasnya dan tinggal di pinggir rel atau pinggir kali, Disdukcapil bekerja sama dengan Dinas Sosial. Mereka akan ditampung sementara di panti sosial sebelum dipulangkan. Hingga kini, Dinsos DKI sudah bekerja sama dengan dinsos di 10 provinsi, di antaranya dinsos Lampung, NTT, NTB, dan sejumlah provinsi di Jawa. "Kami secara tegas melakukan penertiban dan menjemput mereka. Bagi yang tinggal di daerah-daerah seperti itu, kami tampung di panti-panti sosial. Karena berdiam di tempat yang bukan permukiman, kami anggap mereka sudah menelantarkan dirinya. Tidak boleh mereka menelantarkan dirinya," papar Sianturi.Hingga kemarin, sejumlah terminal bus di Jakarta sepi. Rabu siang, arus balik belum terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, dan Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur.Di terminal Kalideres, misalnya, puluhan bus terparkir. Posko Terpadu Kementerian Perhubungan juga masih sepi. Anggota pos jaga bisa bersantai sambil mengamati keadaan terminal. Menurut petugas Terminal Kalideres, Tri (41), posko terpadu diperuntukkan memantau situasi arus mudik dan arus balik selama Lebaran 2017. Posko juga bertujuan menguji kelaikan bus-bus yang keluar terminal."Kalau tugas mendata pendatang kami tidak tahu. Kami hanya diperintahkan memantau situasi dan menguji kelaikan kendaraan," ujar Tri. Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Bus Antarkota, mengatakan, pihaknya juga tidak punya data jumlah penumpang. Terminal Kalideres bukan terminal pertama pemberhentian. Tugas utamanya, kata Revi, memastikan kendaraan arus mudik dan arus balik dalam kondisi prima. Kelancaran para pemudik dari Terminal Kalideres menjadi fokus utama. Dishub hanya fokus pada data penumpang dan bus yang berangkat dari terminal ini, bukan pada asal dan tujuan penumpang ke Jakarta.Di Terminal Pulo Gebang, aktivitas arus balik juga sepi. Terminal didominasi penjual tiket bus yang menawarkan tiket di depan pintu masuk. Petugas pendata penumpang arus balik juga tak terlihat di sana. Menurut Pinem (37), Kasat Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Dishub DKI, petugas pendata penumpang sudah ada sejak kemarin. "Biasanya dini hari. Kedatangan bus lebih banyak sebelum subuh," ujarnya.Posko Terpadu Kemenhub di Pulo Gebang fokus pada pengamanan dan pelayanan pengunjung serta mendata jumlah penumpang dan bus yang berangkat H-10 hingga H+15 Lebaran. (HLN/JOH/D06)