Pengurus RW di Jakarta Belum Tahu Operasi Bina Kependudukan
Oleh
D08
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Rukun Warga (RW) 9 di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur belum mengetahui adanya operasi bina kependudukan. Mereka juga belum mendapat sosialisasi mengenai operasi bina kependudukan dari kelurahan.
“Hingga hari ini, tidak ada informasi apapun mengenai operasi bina kependudukan. Saya juga belum mengetahui sosialisasi operasi ini dari kelurahan,” kata Bahrudin (43), Ketua RW 9 Rusunawa Jatinegara Barat, Minggu (2/7/2017).
Walau demikian, pendataan di rusunawa yang ditempati warga relokasi bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo itu sangat ketat. Di rusunawa itu, hanya warga yang namanya tertera di KTP saja yang boleh menempati. Selain itu, luas rusunawa yang hanya 6 X 5 meter dirasa sangat sempit sehingga tidak memungkinkan warga membawa kerabatnya untuk tinggal bersama mereka.
Hal itu juga dikatakan Napis (47), staf RW 9 Rusunawa Jatinegara Barat. Ia tidak melihat satu pun orang baru yang menempati rusunawa Jatinegara Barat. “Warga di sini kekeluargaannya tinggi karena kita semua warga relokasi Kampung Pulo. Kami mengenal satu sama lain, jadi kami tahu mana warga rusunawa dan mana yang bukan,” ujar Napis.
Warga Rusunawa Jatinegara Barat mayoritas berdagang. Hingga hari ini, masih banyak warga yang di kampung halaman. Mereka tidak terikat kewajiban masuk kerja pada hari Senin (3/7/2017).
Mengenai operasi bina kependudukan, Bahrudin setuju dengan operasi itu. Bahkan, ia berharap pemerintah tegas melakukan pengawasan tidak hanya pada waktu tertentu saja.
“Pemerintah harus tegas dalam mengawasi pendatang. Jika tidak punya pekerjaan, harus langsung dikembalikan ke kampung halaman. Kalau pengawasan hanya di saat tertentu saja, maka Jakarta akan dipenuhi penduduk baru dari daerah,” tutur Bahrudin, yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta itu. (D08)