Jakgrosir Beroperasi Agustus

JAKARTA, KOMPAS — Pusat perkulakan milik DKI Jakarta atau Jakgrosir di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, ditargetkan selesai dibangun Agustus 2017. Gudang penyimpanan dan penjualan kebutuhan pokok dengan harga grosir itu dibangun sejak Januari 2017.Manajer Bidang Umum dan Humas PD Pasar Jaya Muhammad Fahri mengatakan, Jakgrosir dibangun di atas tanah kosong 3.800 meter persegi. Lokasinya berdekatan dengan kios buah-buahan. Jakgrosir dibangun dua lantai. Di bagian bawah atau lantai dasar akan digunakan sebagai tempat distribusi bahan pokok yang bisa menampung 2.000-5.000 produk bahan pokok. "Kami akan fokus di grosir sembako, seperti beras, minyak, tepung, gula, dan telur. Untuk hortikultura, nanti akan ada ritel tersendiri," kata Fahri, Selasa (4/7).Awalnya, Jakgrosir diharapkan beroperasi Juni 2017. Namun, karena sejumlah kendala teknis pembangunan, rencana itu terhambat. Kendala yang dihadapi pada lelang pelaksanaan dan pengadaan material proyek. Karena harus mengikuti prosedur pemerintah, beberapa kali proyek tersebut gagal lelang. Namun, ia tetap optimistis Jakgrosir bisa dioperasikan Agustus mendatang."Secara fisik sudah jadi, tetapi masih perlu disempurnakan karena ada yang masih belum jadi. Namun, itu hanya teknis. Kalau operasional semoga bisa Agustus," ujar Fahri. Memotong distribusiKonsep keberadaan Jakgrosir adalah memotong jalur distribusi. Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan, selama ini rantai distribusi barang terlalu panjang sehingga harga cenderung mahal. Sebelum sampai ke konsumen, barang diambil dari produsen, distributor besar, distributor kecil, agen besar, toko besar, toko kecil, pedagang, baru sampai konsumen. PD Pasar Jaya memotong rantai distribusi itu sehingga menjadi produsen, Pasar Jaya, pedagang, baru ke konsumen. "Nantinya, kami akan punya pusat perkulakan (Jakgrosir) yang akan memasok bahan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produsen lain," katanya.Pedagang bisa mengambil barang dengan harga lebih murah di Jakgrosir. Pedagang juga akan diberi kartu agar bisa berbelanja di Jakgrosir. Saat ini, belum semua pedagang memiliki kartu khusus tersebut. Baru beberapa pasar yang memilikinya. Ke depan, PD Pasar Jaya akan mengoptimalkan pemegang kartu grosir tersebut. "Pedagang mau tak mau akan mengambil barang dari kami karena harga yang kami tawarkan lebih murah," imbuh Arief.Untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok di Jakgrosir, PD Pasar Jaya akan bekerja sama dengan BUMD pangan lainnya, seperti PT Food Station Tjipinang dan PD Dharma Jaya. Untuk mendukung kegiatan distribusi dan grosir, Jakgrosir akan dilengkapi area bongkar muat dan parkir. Jakgrosir juga akan memiliki mesin penyimpanan cabai dan bawang merah yang akan ditempatkan di agro store.Di tempat terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, tim pengendali inflasi daerah (TPID) DKI Jakarta selalu mendorong Pemerintah Provinsi DKI memperkuat fungsi BUMD pangan untuk stabilisasi harga bahan pangan.Pengendali inflasi Selama ini, fluktuasi harga bahan makanan merupakan salah satu faktor penyumbang inflasi daerah terbesar. Setahun terakhir, BUMD Pangan DKI Jakarta menguasai 10 persen kebutuhan daging dan beras di DKI.Jumlah itu masih terlalu kecil untuk bisa mengendalikan harga pangan di pasar. Jakgrosir, kata Doni, adalah instrumen penting guna mencapai stabilisasi harga pangan tersebut. Keberadaan pusat perkulakan yang dapat menguasai pasar-pasar di DKI Jakarta akan membuat sistem stabilisasi harga pangan semakin optimal. "Jakgrosir ini yang penting adalah pusat perkulakan. Nanti bikin pusat perkulakan ini di setiap pasar induk," ujarnya.Lebaran tahun ini, kenaikan harga bahan makanan di DKI Jakarta dapat dikendalikan dengan inflasi 0,72 persen. Inflasi bahan makanan itu tak setinggi inflasi kelompok angkutan, komunikasi, dan jasa keuangan yang berada di tingkat tertinggi sebesar 0,90 persen diikuti inflasi kelompok sandang 0,75 persen.Sebagai perbandingan, inflasi bahan makanan pada puasa dan Lebaran Juli 2015 sekitar 2 persen. Itu jauh lebih tinggi dari inflasi kelompok sandang Lebaran 2015 sebesar 0,23 persen.Menurut Doni, inflasi yang terlalu tinggi sangat ditakuti karena dampaknya sangat besar bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kemiskinan. Untuk saat ini, pemerintah masih mengeluarkan biaya operasional dan energi besar untuk pengendalian harga bahan makanan, termasuk adanya satuan tugas pangan dari kepolisian yang mengawasi dan penindakan hukum pada penimbun bahan makanan. "Ini, kan, memang diperlukan," katanya.Energi dan biaya besar itu bisa dikurangi apabila sistem pengendalian dan stabilisasi harga pangan dapat dibentuk dan dijalankan pemerintah. (DEA/IRE)