Kartu Pangan DKI Diwujudkan 2018

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkomitmen menjaga ketahanan pangan Jakarta. Selain mempertahankan BUMD bidang pangan, karena dinilai baik dan berhasil, mereka akan membuat kartu pangan. Nantinya, Kartu Pangan itu akan menyasar warga miskin, seperti penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun sederhana sewa, dan pekerja harian lepas dengan gaji upah minimum. "Tim sinkronisasi berharap kartu pangan diperluas sasaran penerimanya. Sekarang ini, mungkin ada beberapa anak yang tidak punya KJP, tetapi miskin dan tidak mendapat subsidi pangan. Nanti, mereka itu yang akan diakomodasi," ujar Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati, Rabu (5/7). Selasa lalu, tim sinkronisasi gubernur dan wagub terpilih mengadakan kelompok diskusi terfokus (FGD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Perekonomian Pemprov DKI, serta badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan. FGD membahas program yang dirancang Anies-Sandi selama kampanye. Secara khusus, tim sinkronisasi mengapresiasi program yang ada untuk menjaga ketahanan pangan Jakarta. Sebagian besar program dinilai sejalan dengan program yang dirancang tim itu. Hanya saja, pemerintahan baru ingin membuat program baru, yaitu kartu pangan."Ini juga esensi sinkronisasi. Kami tidak menghilangkan atau mengganti program-program pemerintah sekarang. Program yang baik akan dilanjutkan dan dikembangkan," kata ketua tim sinkronisasi, Sudirman Said.Dari paparan para direksi BUMD pangan, katanya, terlihat usaha keras meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD pangan di DKI. Hal ini terwujud karena kepemimpinan tim di PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.Belum detail Sri mengatakan, pembahasan soal kartu pangan belum sampai detail nominal yang akan diterima masyarakat. Tim sinkronisasi hanya menjelaskan tugas pemerintah ke depan adalah memastikan harga stabil. Salah satunya, kerja sama dengan daerah lain mengamankan pasokan. Saat ini, DKI bisa mengamankan pasokan pangan karena sudah memiliki mesin penyimpan controlled atmosphere storage (CAS) di Pasar Kramatjati. Dengan alat itu, strategi DKI menjaga pasokan pangan lebih jelas. Mesin itu bisa menyimpan hingga 16-20 ton cabai dan bawang.Detail rencana pembahasan kartu pangan itu pun akan dilanjutkan dalam rapat bersama dengan Bappeda. Selain itu, tim sinkronisasi juga akan membentuk tim kecil.Menurut Sudirman, kartu pangan sudah bisa diwujudkan tahun 2018. Sebab, waktu untuk menyusun anggaran dan rencana program kerja masih tersedia.Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai subsidi pangan untuk masyarakat kurang mampu, di antaranya subsidi daging dan beras. "Hanya koordinasi nantinya akan ditingkatkan," ujarnya.Sudirman menambahkan, visi ke depan adalah mewujudkan Kartu Jakarta One atau kartu terintegrasi untuk semua kebutuhan warga Jakarta. Kartu pangan akan menjadi bagian dari Kartu Jakarta One tersebut.Instrumen vital dalam menjaga kestabilan harga pangan adalah meningkatkan kinerja tiga BUMD pangan itu. Untuk itu, revitalisasi BUMD harus dipercepat, baik meningkatkan pengelolaan dan manajemen maupun menambah modal. (DEA/IRE)