logo Kompas.id
MetropolitanDemo Tolak Pungli di Sekolah
Iklan

Demo Tolak Pungli di Sekolah

Oleh
· 4 menit baca

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Komite Nasional Pemuda Indonesia Tangerang Selatan berunjuk rasa menolak praktik pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di wilayah itu. Pungutan liar harus dicegah dengan memperbaiki sistem yang menjamin transparansi.Unjuk rasa tersebut berlangsung Rabu (12/7) di depan kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Namun, aksi yang sebelumnya direncanakan diikuti orangtua siswa, dalam pelaksanaannya tidak ada orangtua siswa yang turut serta.Koordinator aksi, Aan Sunarya, mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari pembukaan posko pengaduan yang dibuka KNPI selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tangsel pekan lalu. Pihaknya mendapat 28 laporan terkait pelaksanaan PPDB, di antaranya pungutan oleh pihak sekolah."Ada orangtua yang melapor, saat proses PPDB, sekolah meminta orangtua mengisi pernyataan kesanggupan membayar sejumlah uang. Ada yang sudah mengisi, tetapi ternyata anaknya juga tidak diterima di sekolah tersebut," katanya.Aan mengatakan, proses PPDB 2017 yang banyak mengalami gangguan menjadi celah bagi sekolah untuk berinteraksi langsung dengan orangtua siswa. Saat itulah rawan terjadi pungutan liar oleh pihak sekolah. Aan tidak menyebutkan rinci sekolah mana saja yang diduga melakukan pungli tersebut.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Tangsel Taryono, kepada wartawan, mengungkapkan, pihaknya membuka diri terhadap berbagai laporan terkait PPDB ataupun proses pendidikan lainnya. Jika ada sekolah yang terbukti melakukan pungli, pihaknya akan menindak tegas karena pungli tidak dibenarkan dalam proses pendidikan, khususnya di sekolah negeri."Silakan saja laporkan, sekolah mana, oknumnya siapa. Kami terbuka dengan semua laporan. Bahkan, selama PPDB berlangsung, kami membuka posko pengaduan. Hingga Sabtu/Minggu, 8-9 Juli, 1.086 pengaduan yang masuk dan semuanya kami tindak lanjuti," kata Taryono.Selain 1.086 pengaduan itu, sesuai pengumuman PPDB pada Senin (10/7) sore, 130 pengaduan masuk. Semua ditindaklanjuti. Kebanyakan laporan yang masuk terkait nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak terverifikasi dan zonasi.Taryono juga mengatakan, untuk mencegah terjadinya pungli, dinas pendidikan berupaya mengadakan PPDB dengan sistem daring. Dengan sistem daring diharapkan orangtua siswa tidak dapat berinteraksi dengan siapa pun dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensi. Namun, dia juga mengakui, jika ada niat, pungli bisa terjadi, tetapi itu semua terjadi di luar sistem. SPP gratis disubsidi APBDPada tahun ajaran baru, 2017/2018, mulai pertengahan tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Tangerang akan memberlakukan bebas SPP kepada siswa di 96 SMP swasta se-Kota Tangerang. Siswa yang mendapat gratis SPP tersebut mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Untuk program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan dana di bidang pendidikan Rp 1,1 triliun, termasuk untuk program tersebut."SPP di 96 sekolah swasta ini diberlakukan untuk siswa kelas 7 sampai 9. SPP gratis karena mendapat subsidi dari APBD Kota Tangerang, dari pendapatan sektor pajak daerah yang diperoleh," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Abduh Surahman.Abduh menjelaskan, pemberian bebas biaya itu hanya untuk SPP. "Kenapa baru SPP yang digratiskan karena anggaran masih terbatas. Untuk biaya pendaftaran dan lainnya belum digratiskan," tambahnya.Menurut Abduh, mekanisme pemberian subsidi itu adalah pihak sekolah memasukkan data jumlah anak sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pihak dinas akan memprosesnya agar dana subsidi diterima pihak sekolah.Program ini, kata Abduh, merupakan bentuk kepedulian prioritas di dunia pendidikan untuk menciptakan anak-anak berkualitas. Sekaligus untuk mengurangi beban orangtua dalam pembiayaan pendidikan.Menurut Abduh, para siswa yang akan masuk ke 96 SMP swasta tersebut melakukan pendaftaran siswa baru. Selanjutnya, mereka mengikuti pelajaran dan tidak membayar SPP. Untuk kelas 8 dan kelas 9, mereka cukup melakukan pendaftaran ulang. Sementara untuk pembiayaan SPP, lanjut Abduh, pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas pendidikan.Dalam realisasi program ini, kata Abduh, pihaknya sudah berkoordinasi dengan 96 SMP swasta penerima subsidi. SMP swasta yang ikut program subsidi biaya SPP ini sudah membuat perjanjian dengan dinas pendidikan. "Jadi, pihak sekolah yang ikut program ini tidak akan memungut SPP lagi dari siswanya," ucap Abduh.Ia menuturkan, program ini merupakan bentuk prioritas Pemkot Tangerang dalam dunia pendidikan, terutama dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Program ini juga untuk mengurangi beban orangtua dalam biaya pendidikan. Program ini juga diklaim dapat meningkatkan mutu sekolah negeri dan swasta. (UTI/PIN)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000