Operasionalisasi MRT Mengacu Hongkong
JAKARTA, KOMPAS — Angkutan umum berbasis rel (MRT) fase I dijadwalkan beroperasi pertengahan 2019. Sejumlah anggota dan unsur pimpinan DPRD DKI serta staf Bappeda DKI dijadwalkan ke Hongkong dengan tujuan mempelajari sejumlah hal terkait operasionalisasi MRT. Sejumlah materi yang akan dipelajari di antaranya tentang transit oriented development, kebijakan/regulasi seputar MRT, dan masalah tata ruang terkait MRT. "Saya menugaskan kepala bidang dan kepala subbidang yang sehari-hari menangani MRT. Mereka harus paham betul masalah itu," ujar Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Jumat (14/7).Keberangkatan staf Bappeda DKI ke Hongkong karena ada surat undangan dari pihak Mass Transit Railway (MTR) Hongkong. Pihak MTR merupakan pengelola sistem kereta cepat Hongkong dan sejumlah kota di dunia, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan sumber daya manusia melalui akademi dan persoalan teknis operasionalnya.Melalui surat tersebut, lanjut Tuty, MTR Hongkong mengundang Pemprov DKI dan DPRD untuk mengikuti program pelatihan yang diberi nama Railway Executive Programme for Government Official and Law Maker. "Surat itu muncul setelah sebelumnya pada 1 Mei 2017, Direktur Utama MRT Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan MTR Hongkong tentang pengembangan sumber daya manusia untuk MRT," kata Tuty.Program pelatihan akan digelar pada minggu pertama Agustus 2017 di Hongkong dan Shenzhen. Materi yang dipelajari di antaranya tentang kebijakan transportasi, pengelolaan tiket dan besaran tarif tiket, rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan pengelolaan kawasan sekitar area stasiun atau transit oriented development (TOD).Mengenai anggota DPRD yang akan juga berangkat ke Hongkong, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengungkapkan, dari kunjungan DPRD ke area depo MRT, Senin, ada inisiatif belajar dari anggota DPRD tentang pengelolaan MRT. "Kami minta dihubungkan dengan MTR Hongkong untuk belajar tentang MRT," ujarnya.Keikutsertaan DPRD Kemungkinan besar lima anggota DPRD, di antaranya anggota dari komisi yang membidangi transportasi dan keuangan serta unsur pimpinan DPRD, akan berangkat ke Hongkong. Mereka akan berada di Hongkong pada 7-9 Agustus.DPRD, ujar Taufik, perlu belajar karena pada 2019, selain MRT, LRT dan BRT juga beroperasi. Ketiga moda itu beroperasi dengan anggaran pelayanan publik (PSO) untuk melayani masyarakat."Dengan beragam moda itu saja, dan dengan hitung-hitungan sementara, PSO yang dialokasikan bisa mencapai Rp 3 triliun per tahun. Itu sebabnya kami mau belajar tentang penentuan tarif tiket MRT, belum lagi tentang cicilan yang mesti dibayar Pemprov DKI atas utang untuk membangun MRT," katanya.Hal lain yang ingin dipelajari adalah penataan kawasan seputar stasiun (TOD). "Hongkong punya pengalaman bagus untuk pengelolaan TOD itu serta pengelolaan operasional MRT tersebut," ujar Taufik.Adapun Agung Wicaksono, Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, menjelaskan, mengenai rencana keberangkatan DPRD ke Hongkong itu ia ketahui dari media bahwa Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerangkan adanya surat undangan tersebut dan yang akan berangkat ke Hongkong adalah DPRD disertai dinas perhubungan. Agung membenarkan, MTR Hongkong memiliki reputasi terbaik untuk belajar mengenai MRT, khususnya dari aspek sumber daya manusia, perkeretaapian, dan properti. MTR Hongkong memiliki akademi yang mewadahi pembelajaran, dari aspek operator hingga manajerial. MRT Jakarta juga bekerja sama dengan MTR Hongkong untuk belajar menjadi operator MRT kelas dunia dan menyiapkan sumber daya manusia.Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah menyatakan, dirinya sudah mengetahui adanya undangan ke Pemprov DKI itu. Terkait kunjungan tersebut, ia berharap nanti akan ada pemahaman yang sama tentang TOD dan pengelolaan MRT, di antara Pemprov DKI, DPRD, dan dengan pihak PT MRT Jakarta. (HLN)
