Evaluasi Mitra Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta untuk mengevaluasi mitra pengelola angkutan umum secara rutin. Evaluasi perlu agar standar pelayanan minimal terpenuhi. Angkutan publik pun makin bisa menjawab kebutuhan warga untuk bermobilitas. "Evaluasi rutin perlu dilakukan supaya pelayanan memenuhi standar," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Arroufy, Rabu (19/7).Tahun lalu, Transjakarta mulai bekerja sama dengan Kopaja. Sebanyak 300 bus sedang pengganti bus-bus kopaja melayani rute-rute nonkoridor dan berperan sebagai bus pengumpan. Mei tahun ini, Transjakarta kembali membuka kerja sama dengan angkutan kecil atau angkutan kota yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Sudah ratusan unit KWK yang bergabung dalam kerja sama dengan Transjakarta dan melayani 10 rute pengumpan. "Mitra-mitra harus dievaluasi. Yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) akan dikenai penalti potongan pendapatan," ujar Masdes.Ia mencontohkan, dari perjanjian kerja sama dengan KWK, Transjakarta membayar Rp 206.000 per kilometer per hari selama delapan jam (empat jam pada jam sibuk pagi hari dan empat jam pada sore hari). "Pemilik angkot tak akan menerima bayaran penuh kalau sopirnya belum berseragam, ngetem sembarangan, atau merokok," ucap Masdes.. Untuk aspek SPM mitra, ada 30 item yang mesti dipatuhi dan dipenuhi. Welfizon Yuza, Direktur Pelayanan dan Pengembangan Bisnis PT Transportasi Jakarta, menjelaskan, untuk bus sedang tengah dijalani, sementara KWK masih uji coba. Selanjutnya, penataan trayek juga akan dilakukan. "Yang paling penting saat uji coba tidak boleh ada tumpang tindih rute agar integrasi bagus," ujarnya. Masdes melanjutkan, jika Transjakarta mengevaluasi kinerja mitra, Dishub DKI menjadi pihak yang mengevaluasi kinerja Transjakarta. Kriteria penilaian Dishub mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang SPM Unit Pengelola Transjakarta Busway. Menurut aturan itu, setidaknya ada enam poin mulai dari keamanan sampai keteraturan yang nilainya harus 100 persen hingga 2019.Hasil penilaian itu, ujar Masdes, memengaruhi nilai subsidi yang diterima Transjakarta setiap tahun. Tahun ini, Transjakarta menerima Rp 2,8 triliun subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Hasil penilaian menjadi salah satu faktor penentu disetujuinya subsidi Rp 3,325 triliun yang diajukan Transjakarta pada anggaran 2018.TranspatriotKetua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, kajian untuk pengoperasian sembilan bus transpatriot mendekati final. Trayek pengoperasian bus kemungkinan rute memutar dengan menjangkau lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, pelayanan publik, stasiun KA, dan halte Transjabodetabek.Pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi untuk integrasi angkutan dengan DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. "Sehingga pengguna angkutan tidak perlu bolak-balik cari angkutan jika satu daerah dengan daerah lain angkutannya sudah tersambung," ujar Harun.Juga disiapkan angkutan pengumpan dengan melakukan re-routing atau perubahan trayek dari angkutan kota yang ada.Jika setiap angkutan dapat terintegrasi, Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) memproyeksikan setiap armada transpatriot dapat memiliki tingkat keterisian 70 persen dari kapasitas bus. Transpatriot berbentuk minibus berkapasitas 30 orang. Hingga kini, DTKB masih mengkaji sistem operasional, teknologi pembayaran nontunai, penentuan tarif penumpang, dan perekrutan awak bus.Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana menambahkan, rute-rute lain yang disiapkan menjadi opsi untuk pengoperasian transpatriot antara lain Terminal Bekasi-Pondok Gede, Terminal Bekasi-Harapan Indah, Sumber Artha-Wisma Asri, dan Wisma Asri-Bantargebang. (HLN/ILO)