Tunggakan Sewa Capai Rp 32 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP DKI Jakarta mencatat angka tunggakan sewa rumah susun sewa di 23 rusunawa di Jakarta per Juni 2017 mencapai Rp 32 miliar. DPRKP memperingatkan penghuni rusunawa untuk segera membayar atau disegel.Kepala DPRKP DKI Jakarta Agustino Darmawan, Senin (31/7), menjelaskan, catatan tunggakan sewa pada Januari 2017 sebesar Rp 26 miliar. Angka tunggakan membengkak menjadi Rp 32 miliar per Juni 2017.Tunggakan sewa muncul lantaran ketidakmampuan para penghuni rusunawa membayar sewa. Warga penghuni rusunawa diketahui merupakan warga berpenghasilan rendah. "Ya, masyarakatnya memang tidak mampu. Penghasilannya rendah sekali, pendapatan dengan pengeluaran mirip-mirip dan tidak ada tabungan. Itu yang menyebabkan mereka menunggak," ucap Agustino.Meski demikian, ujar Agustino, DPRKP DKI tetap berupaya menagih tunggakan. DPRKP juga mengeluarkan peringatan I dan II. Apabila penghuni rusunawa tetap tidak bisa membayar, DPRKP terpaksa menyegel unitnya. Untuk penyegelan unit tersebut, DPRKP tidak akan asal menyegel. "Kami lihat-lihat juga kalau, misalnya, penghuninya sudah tua, kami berkoordinasi dengan panti sosial dan Bazis. Bazis diharapkan bisa menutupi. Kalau orangtua tidak bisa kami lepas begitu saja," ujarnya.Meli Budiastuti, Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI, menjelaskan, untuk tunggakan 2016, Bazis membantu Rp 230 juta guna membayar tunggakan 71 unit.Melihat kemampuan ekonomi warga rusunawa, untuk meningkatkan penghasilan mereka, dinas memberikan pelatihan keterampilan. "Ada pelatihan tata boga, tata busana, supaya ada daya beli mereka untuk menutupi tunggakan," ujar Meli.Selain itu, ada pelatihan membatik, menjahit, dan lainnya. Pelatihan diberikan yayasan yang merupakan mitra pendamping DPRKP, juga oleh dinas terkait."Ada Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016, semua SKPD membantu," ujar Meli.Dengan adanya pelatihan, warga rusunawa bisa membuat karya yang bisa dijual untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, pemasaran produk sehingga bisa menjadi jaminan penghasilan selama ini selalu menjadi persoalan. Agustino melanjutkan, meski di satu sisi tunggakan rusunawa tinggi, di sisi lain warga yang menunggu unit rusunawa juga cukup tinggi. Untuk masyarakat umum nonrelokasi, ada 9.000 keluarga yang menunggu rusunawa. Untuk warga relokasi ada 11.000 keluarga yang menunggu. (HLN)