Rekayasa Mulai Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS — Proyek kereta ringan atau LRT Cawang-Dukuh Atas memasuki pembangunan di kawasan Jalan HR Rasuna Said sampai Dukuh Atas, mulai Juli 2017 hingga Desember 2018. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyusun rekayasa lalu lintas bagi pengguna jalan. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Rabu (2/8), menjelaskan, pembangunan LRT Cawang-Dukuh Atas di ruas Jalan HR Rasuna Said berada di median pemisah jalan serta menggunakan jalur bus transjakarta sisi barat dan timur. Pembangunan LRT di ruas tersebut, lanjut Bambang, akan dilakukan bertahap. Di zona 1 dari Kuningan ke Gedung Kementerian Kesehatan, pembangunan pada 22 September 2017-Desember 2018. Zona 2 dari Gedung Kemenkes ke RS MMC, pembangunan mulai 12 Agustus 2017 hingga Desember 2018. Sementara zona 3 dari RS MMC menuju Gedung KPK, pembangunan dilakukan 14 Juli 2017 hingga Desember 2018. Zona 4 mulai depan Gedung KPK ke arah Landmark, pembangunan dimulai 13 September 2017 hingga Desember 2018. Zona terakhir atau zona 5 dari Landmark ke Hotel Shangri-la, pembangunan dilaksanakan 18 November 2017-Desember 2018."Selama pembangunan tidak ada penutupan jalan, tetapi ada pembatasan dan pengaturan lalu lintas. Hal tersebut karena ada pengurangan lebar jalan. Jumlah lajur yang semula 2 lajur lambat, 2 lajur cepat, dan 1 lajur transjakarta akan menjadi 4 lajur mix traffic selama masa pekerjaan pembangunan LRT di Jalan HR Rasuna Said," ujar Bambang.Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur tersebut, pengguna jalan dapat menggunakan jalur alternatif. Pengguna jalan dari arah utara menuju selatan dan sebaliknya dapat melalui Jalan MH Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman dengan menyesuaikan pengaturan ganjil genap. Pilihan lain, pengguna jalan bisa melewati Jalan Supomo-Jalan Saharjo/Casablanca dan sebaliknya. "Adapun untuk pembatasan roda dua dan perluasan area penerapan ganjil genap masih dalam kajian BPTJ," kata Bambang.Integrasi angkutan umumDi tempat terpisah, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) akan bertemu dengan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk membahas integrasi antarmoda. DTKJ berharap integrasi di beberapa halte yang sudah berjalan dapat ditingkatkan lagi.Tory Damantoro dari Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat DTKJ mengatakan, ada dua stasiun yang saat ini sudah bagus pola integrasinya, yaitu Stasiun Palmerah dan Stasiun Tebet. Kedua stasiun itu diharapkan menjadi percontohan bagi stasiun lain. Berdasarkan data dari PT KCJ, jumlah penumpang terus bertambah di stasiun yang terintegrasi dengan bus transjakarta. Di Stasiun Tebet, misalnya, penumpang KRL di stasiun itu meningkat dari 22.000 orang per hari menjadi 27.900 orang per hari. Adapun penumpang bus pengumpan transjakarta juga meningkat dari 14.000 orang per hari menjadi 17.000 orang per hari. "Pembahasan ini akan menjadi rekomendasi dari DTKJ untuk Pemprov DKI Jakarta. Kami ingin membantu pemerintah mencapai target 40 persen penggunaan transportasi umum," ujar Damantoro, kemarin.DTKJ pun menerapkan sejumlah parameter perbaikan di kedua stasiun itu. Menurut DTKJ, perbaikan harus dilakukan dari unsur keselamatan, keamanan, aksesibilitas, kelangsungan dalam pergantian moda transportasi, sirkulasi penumpang, ataupun informasi layanan pelanggan.Di Stasiun Tebet, misalnya, usulan DTKJ kepada PT KCJ dan PT Transjakarta adalah memperbaiki fasilitas penyeberangan di luar stasiun, yaitu dengan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) atau terowongan penyeberangan orang (TPO). Fasilitas ini penting karena setelah Stasiun Tebet dikembangkan, akses untuk penumpang dari luar akan ditutup. Warga yang tidak masuk ke dalam stasiun, terutama dari arah Kampung Melayu, akan kesulitan untuk melintas sehingga membutuhkan JPO/TPO. Selain itu, DTKJ juga menyoroti soal okupasi trotoar oleh PKL dan ojek di jalur-jalur penghubung antara stasiun dan halte transjakarta.Sudaryatmo dari Komisi Humas dan Hukum DTKJ menambahkan, selain perbaikan infrastruktur, DTKJ juga akan mengusulkan kegiatan yang berhubungan dengan aspek keselamatan, seperti kampanye atau simulasi keselamatan saat terjadi bencana alam atau kebakaran di stasiun. Pelanggan harus tahu jalur evakuasi ataupun apa yang harus dilakukan saat terjadi hal-hal tersebut. Selain simulasi, DTKJ juga berharap ada nomor kontak yang mudah dihubungi ketika terjadi situasi genting di stasiun.Sudaryatmo pun menyoroti ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di stasiun. Masih sedikit stasiun yang ramah terhadap pengguna kursi roda. Selain itu, jumlah toilet di stasiun hendaknya disesuaikan dengan jumlah penumpang yang keluar-masuk stasiun. (HLN/DEA)