6.900 Miras Ilegal dari Singapura dan Malaysia Disita Polisi

Pradipta Pandu Mustika untuk Kompas

Sekitar 6.900 botol minuman keras ilegal dengan berbagai merek dijadikan barang bukti oleh Ditpolair saat jumpa pers pada Sabtu (12/8) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 6.900 botol minuman keras ilegal dan 58 kotak cerutu dari Singapura dan Malaysia disita petugas Direktorat Kepolisian Air. Barang-barang tersebut diselundupkan dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penyelundupan itu digagalkan oleh Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Ditpolair, Sabtu (5/8). Ribuan botol miras tersebut dibawa oleh delapan porter menggunakan KMP Dorolonda dengan cara dimasukkan ke dalam 500 koper.

”Delapan orang yang membawa miras tersebut masih berstatus sebagai saksi. Kami masih menyelidiki upaya penyelundupan ini,” kata Direktur Polisi Air, Korps Kepolisian Air dan Udara, Badan Pemelihara Keamanan (Korpolairud Baharkam) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Lotharia Latif, Sabtu (12/8).

Latif menambahkan, modus yang digunakan pelaku dengan cara memasukkan barang selundupan ke dalam koper pakaian sehingga mengecoh petugas. Barang bukti tersebut diserahkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta untuk diselidiki.

Pradipta Pandu Mustika

Barang bukti miras dan cerutu ditunjukkan Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) dan Petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai saat jumpa pers, Sabtu (12/8), di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Oentarto Wibowo, negara akan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah jika miras ilegal tersebut berhasil diselundupkan.

”Kerugian dari cukai sekitar Rp 750 juta dan bea masuk barang impor sekitar Rp 1,5 miliar. Jadi, kerugian total Rp 2,5 miliar jika barang-barang ini berhasil diselundupkan,” kata Wibowo di Jakarta.

Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Penelitian dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No 39/2007 tentang Cukai. (DD15)