Kereta Bandara Siap Beroperasi

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia mulai mengoperasikan kereta Bandara Soekarno-Hatta akhir tahun 2017. Kereta ini akan melewati Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan berakhir di Bandara Soekarno-Hatta.Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro menyatakan, semua persiapan sudah dilakukan. Pembebasan lahan sudah diselesaikan Juli lalu. Yang saat ini dalam tahap penyelesaian di antaranya urukan tanah dan pembangunan beberapa titik. "Kami optimistis November sudah bisa dioperasikan. Kami melihat masyarakat sudah menanti," kata Edi dalam jumpa pers, Selasa (15/8).Untuk mengejar target tersebut, kata Edi, seluruh persiapan akan diselesaikan Oktober, termasuk uji beban dan kelengkapan kereta yang beroperasi. "Harapannya semua train set sudah masuk, sudah diuji beban juga. Perizinan juga sudah turun," kata Edi.Saat ini baru ada satu rangkaian kereta yang datang dari total 10 rangkaian. Setiap rangkaian terdiri atas enam kereta. Satu rangkaian bisa memuat 272 penumpang dengan biaya Rp 80.000-Rp 100.000. Waktu tempuh dari Stasiun Manggarai ke stasiun bandara 54 menit. Kereta bandara diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Inka) dan dioperasikan PT Railink, anak perusahaan PT KAI. Kompas melihat langsung interior kereta bandara yang ditunjukkan PT KAI. Setiap kereta terdiri atas 40 baris dengan empat kursi di setiap barisnya. Untuk 20 baris dari depan menghadap ke belakang dan 20 berikutnya menghadap ke depan, sama seperti kereta ekonomi premium yang sudah beroperasi. Pada bagian belakang kereta disediakan empat kursi khusus untuk penumpang difabel. Selain itu, tersedia pula satu toilet duduk di setiap kereta. Pada satu sisi kereta terlihat pula dua layar monitor yang tersedia. PT KAI akan melakukan evaluasi pada jalur Duri-Batuceper. Semula jalur ini masih sepi dilewati KRL, tetapi melihat jumlah penumpang yang semakin banyak membuat jalur ini padat dilalui KRL sehingga PT KAI menambah rangkaian dari 8 menjadi 12 kereta. "Skytrain" September ini Sementara itu, automated people mover system (APMS) atau skytrain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diujicobakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa. "Skytrain akan beroperasi bertahap, pertama pada 17 September 2017 menghubungkan Terminal 2 dan Terminal 3. Pada November 2017 akan menghubungkan Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta," kata Budi. Dia menjelaskan, nantinya skytrain di bandara yang pertama di Indonesia ini dalam satu kali perjalanan bisa mengangkut 176 penumpang. Pada tahap pertama pengoperasian skytrain ini akan dilengkapi 1 set yang terdiri atas 2 kereta. Nantinya ada 3 set skytrain yang menghubungkan semua terminal penumpang dan terintegrasi juga dengan kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan 3 set nantinya skytrain ini mampu mengangkut 528 penumpang.Dengan beroperasinya skytrain ini, penumpang hanya memerlukan waktu 5 menit dari Terminal 3 ke Terminal 1 sejauh 3,2 kilometer dan 3 menit dari Terminal 2 ke Terminal 3 sejauh 1,7 kilometer. PT Angkasa Pura II menginvestasikan dana Rp 950 miliar. Untuk pengadaan kereta skytrain yang disiapkan oleh PT LEN Industri (Persero) dan Woojin asal Korea Selatan, PT AP II menginvestasikan Rp 530 miliar.Dana tambahan MRTPT MRT Jakarta meminta DPRD DKI segera memberikan persetujuan atas usulan tambahan pendanaan (variation order) Rp 2,56 triliun untuk pembiayaan konstruksi proyek fase I Lebak Bulus-Bundaran HI.Saat ini status usulan pinjaman MRT dalam buku perencanaan utang (bluebook) Bappenas sudah maju ke tahapan greenbook atau tinggal menunggu persetujuan DPRD DKI.Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, Selasa, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan di Komisi B DPRD DKI Jakarta menjelaskan, usulan pendanaan sudah masuk ke Bappenas sejak lama dan sekarang sudah tahap greenbook untuk bisa direalisasikan."Untuk realisasi itu masih menunggu persetujuan DPRD DKI. Kami minta persetujuan diberikan secepatnya," ujar Tuhiyat. Anggota Komisi B DPRD DKI, Prabowo Sunirman, seusai rapat Komisi B menjelaskan, atas usulan tambahan pendanaan tersebut, Komisi B tidak keberatan, asal porsi pembiayaan atas utang JICA tetap 51 persen Pemprov DKI Jakarta dan 49 persen pemerintah pusat. "Kami segera membahas dalam badan anggaran. Minggu depan saya harapkan bisa berlangsung rapat badan anggaran dan kami akan menjelaskan hal itu," ujar Prabowo. (DD04/ARN/HLN)