Proses Panjang Ganjil-Genap Cikampek

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan pembatasan kendaraan bermotor dengan aturan ganjil-genap sesuai nomor kendaraan masih sebatas wacana. Perlu proses panjang, termasuk kajian detail dan masukan dari publik lewat forum diskusi kelompok. "Penerapan tersebut tidak mudah karena harus melalui tahapan sosialisasi, sampai betul tidak ada penolakan," kata Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jumat (18/8). Penerapan ganjil-genap di tol itu, menurut rencana, akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor pribadi yang keluar dari wilayah Bekasi menuju Jakarta. Kendaraan dari arah Cikampek ataupun Bandung tidak termasuk yang terkena aturan ini. Dalam catatan BPTJ, setiap hari pada jam sibuk pagi hari ada 4.000-5.000 kendaraan pribadi keluar dari Bekasi menuju Jakarta. Dengan penerapan ganjil-genap, kendaraan dari Bekasi akan bisa berkurang hingga 2.000 kendaraan. "Bekasi penyumbang kendaraan terbanyak di tol selama ini," ujar Bambang. Dengan aturan itu, pemilik kendaraan dari Bekasi diharapkan mau berpindah ke moda transportasi publik berupa bus atau kereta api. Dari perhitungan BPTJ, dengan akan berkurang 2.000 kendaraan, diperlukan bus tambahan 60 unit yang bisa disuplai oleh Transjakarta, Damri, atau PPD. "Karena merupakan peralihan dari kendaraan pribadi yang nyaman, maka bus yang disiapkan juga mesti premium dan kursi menghadap ke depan, tidak menyamping," ujar Bambang. Penerapan aturan tersebut berhubungan erat dengan adanya kemacetan yang terjadi akibat pembangunan sarana angkutan umum LRT dan infrastruktur jalan di Jabodetabek. Selain itu, sejak sekarang masyarakat harus diedukasi untuk mulai menggunakan angkutan umum."Pada prinsipnya DKI mendukung upaya pengurangan kemacetan itu. Namun, banyak hal yang harus dicermati dan dikaji mendalam," ujar Sigit Wijatmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono menyatakan, pihaknya mendukung dan akan menyiapkan armadanya mengangkut warga Bekasi. Kontribusi semua pihakKepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penanganan kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek perlu kontribusi semua pihak. Saat ini, menurut dia, pengaturan lalu lintas dengan melawan arus (contra flow) dilakukan sesuai situasi di lapangan. Beberapa jalan di kawasan industri di sisi utara atau selatan jalan tol, semisal di Jababeka dan MM2100, bisa menjadi alternatif bagi pengendara. Meski demikian, permasalahan di hilir perlu dukungan instansi berwenang di sisi hulu. Herry mengusulkan perlu ada pengaturan kendaraan jenis truk untuk melewati jalan tol di luar jam sibuk dan tindakan tegas untuk kendaraan dengan beban berlebih. Cara lainnya, transportasi publik, seperti bus, diprioritaskan melewati sistem lawan arus, bukan kendaraan pribadi. Moda transportasi lain, semisal kereta api untuk mengangkut barang, juga perlu dioptimalkan.Hal senada dikatakan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani. "Kami menunggu regulasi yang dikeluarkan seperti apa," kata Desi.Handoyono dari bagian Humas PT Jasa Marga Cabang Tol Jakarta-Cikampek mengatakan, di Tol Jakarta-Cikampek saat ini terdapat proyek jalan tol layang Cikampek, LRT Jabodetabek, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. (HLN/ILO/NAD/JOE)