logo Kompas.id
MetropolitanKilas Metro
Iklan

Kilas Metro

Oleh
· 2 menit baca

Bupati: Laporkan Petugas yang Menghambat Bupati Bogor Nurhayanti, Jumat (25/8), meminta warga untuk berani melaporkan petugas yang menghambat program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. "Catat namanya (petugas yang menghambat), laporkan jika ada petugas yang menyimpang," kata Bupati. Tahun ini, Kabupaten Bogor mendapatkan kuota 80.000 sertifikat tanah. "Ini kabupaten penerima paling besar. Jadi, saya harus welcome dengan program ini dan harus menyukseskan," katanya. Apabila berhasil, kata Nurhayanti, Kabupaten Bogor mendapat kuota 500.000 pada 2018. Selain mendapat kepastian dan jaminan hukum atas lahan miliknya, warga juga bisa mengagunkan sertifikat itu untuk modal usaha. (RTS) Proyek di Tol Cikampek Dihentikan SementaraWakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal (Pol) Suntana, Jumat (25/8), seusai rapat persiapan pengamanan Idul Adha dan libur panjang di Markas Polda Metro Jaya, menjelaskan, pada 30 Agustus-4 September, semua kegiatan pembangunan di Tol Jakarta-Cikampek ataupun di jalan raya nontol dihentikan. "Jasa Marga akan menyingkirkan tanda-tanda pembangunan di pinggir jalan supaya ruas jalan bisa terpakai," ujarnya. Truk dengan sumbu lebih dari tiga juga diusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk dilarang beroperasi di Tol Jakarta-Cikampek pada masa ini. Adapun 10.000 personel gabungan akan disebar ke sejumlah lokasi, antara lain untuk mengamankan ibadah Idul Adha dan lalu lintas. (WAD)Pembelian Rumah MT Haryono Terancam DitolakWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Jumat (25/8), mengatakan, usul Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI untuk membeli bangunan cagar budaya rumah MT Haryono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, terancam ditolak oleh DPRD. Sebab, pembelian rumah dengan anggaran Rp 81 miliar itu tidak masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. Saat ini, APBD-P masih dibahas di badan anggaran per komisi di DPRD. DPRD menargetkan peraturan daerah tentang APBD-P 2017 bisa disahkan paling lambat akhir September ini. (DEA)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000