Revitalisasi Gedung Sekolah Terkendala

BOGOR, KOMPAS — Revitalisasi menyeluruh untuk gedung sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum bisa dilaksanakan karena anggaran tak mencukupi. Sejumlah organisasi masyarakat berpendapat, revitalisasi bisa dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang tepat.Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik Aksi Nyata Penyelesaian Sekolah Rusak yang diadakan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan YAPPIKA-ActionAid di Kantor Bupati Bogor, Senin (28/8). Fokus dialog pada keselamatan murid dan guru di sekolah SD-SMP karena bangunan tidak layak.Direktur Eksekutif YAPPIKA Fransisca Fitri menyatakan, masih banyak kelas rusak, kurang jumlah, dan jauhnya jarak dari tempat tinggal siswa. Bahkan, di SDN Cipinang 03 Rumpin, Bogor, siswa terpaksa bersekolah di rumah ketua RT karena ketiadaan gedung sekolah.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar menyatakan, banyak hal yang harus dibenahi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor. Sinergi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dibutuhkan untuk membangun dan menyusun kebijakan yang efektif.Pemkab Bogor sudah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBD bagi pendidikan. Namun, dana itu belum cukup untuk mencapai standar sekolah aman dan nyaman. Tahun ini dana APBD mencapai sekitar Rp 6,8 triliun.Ditambah lagi, program pendidikan dari pemerintah pusat tidak semuanya sesuai dengan keadaan setiap sekolah. Misalnya, dana alokasi khusus (DAK) bagi sekolah dasar dijatah Rp 250 juta per sekolah. Kenyataannya, ada sekolah yang membutuhkan Rp 300 juta-Rp 400 juta.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Luthfi Syam menyatakan, alokasi anggaran bagi pendidikan tahun ini mencapai 27-28 persen. Anggaran tak cukup hanya untuk pembangunan karena digunakan untuk pembayaran gaji guru honor."Anggaran fisik Rp 196 miliar, anggaran guru honor Rp 84 miliar. Itu pun masih ada 4.000 guru yang belum dibayar. Dana tidak bisa kita habiskan untuk pembangunan gedung saja, masih ada hal-hal lain juga," ujar Luthfi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah rusak. Pertama, bangunan dibangun pada 1974-1978. Kedua, dana yang terbatas membuat pemda memprioritaskan pembangunan berdasarkan kuantitas di atas kualitas.Sekolah-sekolah dibangun dengan standar bangunan sederhana, dengan bahan dan material berkualitas rendah sehingga rusak dalam 10 tahun. Padahal, dengan kualitas baik, gedung bisa bertahan hingga 20 tahun.Kepala Bappeda Kabupaten Bogor Sharifa Sofia menyatakan, pembangunan gedung sekolah persoalan yang kompleks. Ini karena Kabupaten Bogor memiliki wilayah luas dan banyak penduduk, tetapi dengan persebaran yang tidak merata. Transparansi anggaranDirektur Kopel Cabang Bogor Syamsuddin Alimsyah menekankan, ada dua masalah besar dalam menangani masalah pembangunan gedung sekolah.Pertama, sistem pendataan sekolah rusak yang belum efektif dan efisien. Diharapkan, pada 2018 penataan data akan lebih baik. Lalu masalah pengelolaan anggaran yang dirasa kurang transparan. Dana dikatakan kurang, padahal Kabupaten Bogor mempunyai banyak investor."Kalau dihitung-hitung sebenarnya dana APBD itu cukup. Dana Rp 100 miliar saja untuk tahap pertama sudah bisa mengatasi masalah. Coba dari pemerintah mau terbuka dan duduk bersama, pasti akan selesai masalahnya," ujarnya. (DD13)