KPK Bantu Pemprov DKI Mencapai Target
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai target penerimaan pajak daerah pada 2017 sebesar Rp 35,27 triliun. Keberadaan KPK dalam langkah menertibkan wajib pajak yang tidak patuh dinilai cukup efektif dan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tersebut.Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan hal ini ketika mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Senin (25/9). Kehadiran Djarot untuk menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK terkait dengan pengintegrasian data dan/atau informasi pajak kendaraan bermotor (PKB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Sesuai data Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, realisasi penerimaan pajak daerah per 10 Agustus 2017 sebesar Rp 18,46 triliun. Jumlah capaian ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 yang hanya mampu meraup Rp 15,3 triliun."Ini untuk mewujudkan Jakarta bebas korupsi. Kami juga ingin meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan menggandeng KPK. Saya berterima kasih kepada KPK. Para wajib pajak yang bandel langsung bereaksi ketika kami undang KPK. Dalam tempo dua jam, kami langsung dapat dana sampai Rp 40 miliar," ucap Djarot.Dengan langkah ini, KPK lebih leluasa mengakses data tentang informasi PKB dan PBB-P2. Selama ini, jajarannya mengalami kendala dalam menagih pajak, terutama untuk PKB yang berharga tinggi, seperti motor dan mobil mewah. "Melalui basis data ini, bisa diketahui dia beli mobil mewah, tetapi belum bayar pajak, misalnya. Karena, di Jakarta ini banyak mobil dan motor mewah yang bodong," kata Djarot.Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sepakat dengan langkah Pemprov DKI tersebut. "Kami fokus bagaimana DKI Jakarta itu bisa membangun kesejahteraan masyarakatnya lebih cepat. Uang di DKI ini cukup besar. Kami masuk ke tahap berikutnya supaya DKI lebih cepat dan menjadi contoh buat wilayah lain," kata Saut.Pihaknya berkomitmen membantu realisasi pencapaian penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta sebesar Rp 35,27 triliun. Bahkan, lembaga antirasuah itu membuka peluang agar target tersebut terlampaui. "Kami jaga itu. Kalau bisa, naik terus. Semoga dengan kehadiran KPK bisa lebih cepat," ujar Saut. (IAN)
