Proyek Dihentikan Sementara Tahun 2018

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Kamis (28/9), memastikan, normalisasi sungai yang menjadi program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane akan berhenti sementara pada 2018. Langkah ini dilakukan karena ketiadaan lahan untuk normalisasi.Sesuai kesepakatan awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti membebaskan lahan untuk normalisasi sungai. Sementara normalisasi dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dengan anggaran APBN. Program normalisasi yang awalnya fokus untuk Sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter itu pada akhirnya juga menyentuh Ciliwung. Imam mengatakan, normalisasi sungai dibiayai dengan anggaran tahun jamak mulai 2013 dan ditargetkan selesai pada 2015. Karena terkendala lahan, pada 2015 target tidak tercapai sehingga anggaran diperpanjang lagi pada 2016 dan 2017. Karena persoalan lahan juga, tahun 2018 diputuskan untuk menghentikan sementara kegiatan normalisasi."Untuk memperpanjang anggaran itu tidak mudah. Kami mesti bisa meyakinkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa program itu bisa selesai dengan perpanjangan anggaran. Namun, kenyataannya, meski sudah diperpanjang tetap belum selesai," ujar Imam.Fikri Abdurrachman, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSCC, menyebutkan, tahun 2017, normalisasi Ciliwung ditargetkan selesai sampai di SMA 8 Bukit Duri sepanjang 700 meter. Normalisasi di Gang Arus, Cawang, tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada lahan. Sampai akhir tahun ini, normalisasi Kali Ciliwung akan mencapai 44 persen.Berharap dilanjutkanWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik berharap pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI tetap dilanjutkan. "Soal normalisasi kali hukumnya wajib, tetapi pemerintah jangan lagi membuat rakyat susah. Nanti ketika gubernur baru kita upayakan punya cara lain," ujar politikus Partai Gerindra itu.Taufik menambahkan, pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno nanti harus bisa melakukan normalisasi kali dengan pendekatan yang lebih humanis. Ia juga mendukung Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI tetap mengusulkan anggaran pembebasan lahan pada APBD-P 2017 ataupun APBD 2018. Kepala Dinas SDA DKI Teguh Hendarwan mengatakan, pembebasan lahan tetap dianggarkan dalam APBD-P 2017. "Dalam APBD-P 2017 ini, kami mendapatkan dana Rp 400 miliar walaupun dana yang kami ajukan mencapai Rp 1,3 triliun. Tahun 2018, kami akan usulkan sesuai dengan yang sudah kami inventarisasi," katanya. Pembebasan lahan yang masih dikerjakan oleh DKI di antaranya 40 bidang lahan di belakang Universitas Borobudur, Cipinang Melayu, untuk normalisasi Kali Sunter. Sejumlah bidang tanah milik warga harus dibayar menggunakan dana APBD. Sebagian lahan sudah dibebaskan dan tinggal dibayar ganti ruginya. Sebagian warga di bantaran sungai segera direlokasi. Menurut Teguh, pembangunan infrastruktur normalisasi kali dari pemerintah pusat hanya mengalami penundaan. Namun, proses itu tetap akan dilanjutkan pada 2019. (DEA/HLN)