Kajian Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS — Sebelum lengser, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat minta pengelola Ancol melakukan uji coba gratis masuk pantai bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar. Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol mengatakan, kajian belum selesai sehingga uji coba belum bisa dilaksanakan. Djarot sebelumnya meminta badan usaha milik daerah itu bekerja sama dengan Bank DKI. Wacana gratis masuk kawasan pantai Ancol digagas karena pada Asian Games 2018, salah satu venue, yaitu cabang olahraga layar, dilaksanakan di pantai Ancol Barat. Djarot berharap, warga meramaikan pertandingan itu. Ia juga ingin pusat kuliner, pasar seni, dan berbagai wahana di Ancol lebih ramai. September lalu, puluhan orang dari Gerakan Rakyat Jakarta Utara berunjuk rasa di Pintu Barat Taman Impian Jaya Ancol menuntut PT Pembangunan Jaya Ancol mengembalikan akses warga memasuki kawasan pantai Ancol. Pimpinan PT Pembangunan Jaya Ancol menyampaikan kemungkinan wacana gratis ke kawasan pantai untuk warga tidak bisa dilakukan. Djarot lalu mengusulkan agar penggratisan akses itu diberikan kepada penerima KJP. Dengan memilih penerima KJP, pemprov menyasar sebagian masyarakat tidak mampu. "Diusulkan untuk membuat banyak kegiatan yang melibatkan warga supaya Ancol menjadi ruang publik dan warga bisa menikmati pantai," kata Djarot saat peletakan batu pertama venue layar di Ancol, Kamis (12/10).Djarot sebenarnya meminta uji coba gratis masuk untuk pemegang KJP pada 14 Oktober, sehari sebelum lengser. Namun, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol belum siap karena sistem harus dibuat dulu dan akan melibatkan Bank DKI. Transaksi yang selama ini menggunakan uang tunai diusulkan diganti sistem nontunai. Djarot berharap, kajian penggratisan akses masuk untuk pemegang KJP itu tidak dipersulit karena kedua perusahaan merupakan BUMD DKI. Di PT Pembangunan Jaya Ancol, saham DKI 72 persen. Di Bank DKI, saham Pemprov DKI 99 persen.Belum selesaiDirektur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana mengatakan, kajian uji coba masuk pantai gratis belum selesai. Manajemen masih butuh waktu untuk menyiapkan kajian ataupun sistem yang akan diterapkan. Ia sepakat kebijakan gubernur bahwa Ancol harus bisa dijangkau masyarakat kurang mampu dan penerima KJP. "Kami harus siapkan dulu sistemnya. Jangan sampai orang berebut saat masuk di loket," kata Paul. Menurut Paul, kajian harus membahas masalah keuangan, hukum, dan aspek lain, selain masalah sosial dan keamanan. Sebagai perusahaan terbuka, Ancol menginginkan keamanan dan pelayanan baik bagi masyarakat."Sebagai perusahaan terbuka, kami juga harus memperhatikan kepentingan pemilik saham minoritas," kata Paul.Menurut Paul, segala kebijakan yang diambil perusahaan harus dikomunikasikan dengan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Sejak awal dioperasikan, pengelola tidak pernah menggratiskan akses ke pantai Ancol. Biaya masuk terus naik dari tahun ke tahun. Saat ini, biaya individu Rp 25.000, motor Rp 15.000, dan mobil Rp 25.000. Bagi pengunjung yang membawa motor dan mobil, biaya masuk kendaraan sudah termasuk parkir. Pengelola menerapkan tarif flat untuk pengunjung yang membawa kendaraan. Tahun 2016, pendapatan dari biaya masuk dan parkir Rp 249,69 miliar.Djarot pernah mengusulkan untuk menggratiskan biaya masuk pantai Ancol dengan catatan tarif parkir progresif. Namun, Paul mengatakan, kenaikan tarif progresif sudah dihitung dan tidak mencukupi biaya perawatan kawasan tersebut. Devi (28), warga Warakas, Jakarta Utara, sangat senang jika akses masuk pantai Ancol digratiskan. Selama ini hiburan pantai di Jakarta hanya ada di Ancol. Sisanya, pesisir utara Jakarta banyak dikelola sektor privat ataupun BUMN. Warga tak lagi punya pilihan untuk berlibur di pantai publik. Dengan kebijakan itu, Devi berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau tempat wisata pantai. (DEA)