"Agen" JKN yang Mulai Dicari

Warsinah (37) sejak Maret 2017 tertarik mendaftar menjadi kader Jaminan Kesehatan Nasional di Setu, Kabupaten Bekasi. Berkat kerja keras dan inovasinya, ia tidak lagi sulit mencari peserta baru. Banyak peserta datang mendaftar dan dengan kesadaran membayar iuran. "Awal saya jadi kader, banyak sekali bertemu dengan orang yang kapok, tak lagi mau melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan karena banyak yang kecewa di RS. Banyak yang ditolak dan dilayani buruk. Mereka merasa tak ada gunanya menjadi peserta JKN," ujar Warsinah di Griya Setu Permai, Kabupaten Bekasi, pekan pertama Oktober.Warsinah menjelaskan, kepesertaan JKN sangat penting dan tidak bisa berhenti begitu saja karena untuk seumur hidup. Dengan pelayanan semakin baik, banyak yang merasakan manfaatnya dan mulai kembali membayar.Tugas utama Warsinah sebagai kader JKN adalah mendorong para peserta JKN, khususnya pekerja mandiri, yang menunggak. Ia juga menerima pembayaran iuran secara daring. Kebetulan ia sudah lama menjadi agen payment point online bank (PPOB) di bank dan selama ini menerima pembayaran listrik dan pulsa telepon seluler di warung kelontong miliknya."Saya biasanya keliling Sabtu-Minggu. Sekarang sudah banyak kenal dengan RT/RW sehingga lebih mudah. Mereka mengumpulkan warganya, saya tinggal datang," katanya.Kini, ia sudah banyak dicari orang. Malam hari, misalnya, pernah ada orang menggedor pintu rumahnya minta ditemani ke RS. Orang itu takut karena masih menunggak pembayaran. Karena banyaknya orang yang menunggak pembayaran dan tak bisa langsung membayar penuh, Warsibah berinisiatif membuat arisan. "Ada orang yang curhat kepada saya, ingin membayar, tetapi enggak punya uang. Saya membuat arisan untuk orang-orang seperti ini dan akhirnya mereka bisa membayar dengan cara mencicil melalui arisan," ujar Warsinah.Kader JKN lain, Supiah (48), tertarik menjadi kader JKN sejak Maret 2017 saat program itu dibuka. Wilayah tanggung jawabnya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. "Sering saya bertemu dengan peserta yang menunggak iuran karena memang tidak mampu membayar. Saya menyarankan mereka mengurus surat keterangan tidak mampu agar iuran JKN bisa dibayarkan pemda," kata Supiah. Taskforce Team Leader BPJS Kesehatan Agus Mustopa, dalam kunjungan yang digelar Japan International Cooperation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang, September, menjelaskan, inisiasi program kader JKN sejak 2016 dengan proyek percontohan.Tahun 2017, program itu mulai berjalan dan kini sudah ada 1.759 kader. Para kader JKN ini difokuskan di daerah-daerah tercatat punya tunggakan terbesar.Tugas para kader JKN mendatangi keluarga peserta JKN dan melayani pembayaran iuran. Para kader diseleksi khusus dengan persyaratan tertentu sehingga hanya yang memiliki kemampuan yang dapat menjalankan tugasnya. April 2017, ada 41.549 kunjungan oleh kader JKN ke peserta JKN yang menunggak pembayaran. Dari jumlah itu, 2.332 peserta membayar. Mei 2017, jumlah kunjungan ke peserta JKN 94.634 orang dan 4.642 orang bersedia membayar.Alasan tak bayar iuranDari kunjungan para kader JKN didapatkan alasan peserta tak membayar iuran. Sebagian besar disebabkan pendapatan tidak menentu (23,6 persen), ketidaktahuan bahwa iuran harus dibayar setiap bulan (19,6 persen), ketidaktahuan cara pembayaran iuran (16,5 persen), dan malas membayar (15,8 persen). BPJS Kesehatan memfokuskan penagihan iuran oleh mereka yang mampu, tetapi tak tahu dan tak mau membayar. Saat ini prioritas ditujukan kepada 2 juta orang dengan tunggakan terbesar."Masalahnya, kader JKN ini membutuhkan modal karena peserta yang membayar memberi uang kepada kader dan kemudian kader akan menggesek mesin EDC (electronic device and circuit). Kalau dia tidak punya saldo di tabungan, akan sulit, padahal jumlah tunggakan peserta jutaan rupiah. Kami bekerja sama dengan lembaga penyedia modal," ujar Agus.Chief of Change Management Office BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Sulintang menyebutkan, saat ini jumlah peserta yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia baru 20,33 persen atau 24 juta orang dari target 118 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan JICA membentuk Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Chief of Change Management Office BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Sulintang menyebutkan, tantangan Indonesia saat ini sama dengan yang dihadapi Jepang pada 1961, yaitu akuisisi kepesertaan dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran yang masih rendah.Sistem BPJS Ketenagakerjaan menggunakan model Sharoushi dan Jimukumiai yang diterapkan di Jepang. Perisai merupakan wujud lain dari Sharoushi yang langsung berhadapan dengan calon peserta dan peserta memberi edukasi tentang jaminan sosial. Peran agen Perisai mirip dengan Jimukumiai yang menjadi wadah pembayaran para peserta.Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris masih mengkaji model paling ideal untuk kondisi dan persoalan di Indonesia. Kesulitan pembayaran iuran terjadi hanya pada pekerja, bukan penerima upah."Agen JKN sejauh ini memberi hasil positif meski belum besar. Ini akan terus kami evaluasi," kata Fachmi. (AMANDA PUTRI NUGRAHANTI)