Transjakarta Optimalkan Dua Bulan Tersisa

KOMPAS/RIZA FATHONI

Bus transjakarta melintasi jalur layang Koridor 13 Kapten Tendean-Ciledug di kawasan Rawa Barat, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS — PT Transportasi Jakarta bersiap melaksanakan penerbitan kartu transjakarta gratis, khusus penugasan, bagi karyawan bergaji upah minimum provinsi. Persiapan dilakukan satu-dua bulan ini agar per 1 Januari 2018 bisa diterapkan.

”Banyak hal yang masih dilakukan,” ujar Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI, Kamis (2/11). Sejumlah hal itu di antaranya pemetaan lokasi karyawan atau pekerja bergaji upah minimum provinsi (UMP) itu. Pemetaan diperlukan karena akan berdampak pada pelayanan.

Para pekerja bergaji UMP sejauh ini diduga banyak yang bekerja di kawasan industri. Namun, mereka memiliki jam masuk dan jam pulang berbeda dengan jam sibuk di kawasan lain. Itu akan membuat transjakarta melakukan penyesuaian rute pelayanan, layanan, dan pengoperasian unit bus. Sebab, dipastikan akan ada peningkatan jumlah penumpang (ridership).

Hal lainnya yang akan ditempuh manajemen transjakarta adalah bekerja sama dengan pemilik atau pengelola usaha dan bank tempat pembayaran gaji. Kerja sama itu untuk mengetahui angka pasti karyawan yang bergaji UMP dan nantinya akan berhubungan dengan jumlah kartu transjakarta yang mesti diterbitkan.

”Kami juga masih perlu memperjelas definisi gaji UMP itu. Bagaimana dengan mereka yang bergaji UMP, tetapi mendapat fasilitas,” ujar Budi.

Kartu transjakarta gratis khusus penugasan itu, lanjut Budi, akan diberikan kepada pekerja ber-KTP DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Untuk pekerja bergaji UMP dari wilayah lain di kota-kota sekitar Jakarta tidak menjadi wewenang transjakarta.

”Kami memperkirakan sebulan ini cukup bagi kami melakukan persiapan-persiapan itu,” ujar Budi.

Persiapan penerbitan kartu transjakarta gratis bagi karyawan atau pekerja DKI bergaji UMP itu berhubungan dengan penugasan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah pengumuman besaran UMP DKI 2018, Rabu (1/11).

Anies menyatakan, dengan UMP 2018 Rp 3,64 juta per bulan, ada biaya-biaya yang mesti dikeluarkan warga. Di antaranya biaya transportasi dan biaya pangan.

Untuk transportasi, Pemprov DKI menugasi Transjakarta agar memberikan pelayanan gratis bagi karyawan atau pekerja bergaji UMP, yaitu dengan menerbitkan kartu transjakarta gratis.

Dalam penugasan tersebut, berarti yang akan terpengaruh adalah besarnya subsidi atau public service obligation (PSO) yang mesti dialokasikan Pemprov DKI Jakarta. Untuk 2017, dengan pelayanan yang juga meliputi pelayanan gratis bagi sejumlah warga, di antaranya adalah penghuni rusunawa, warga lansia, juga warga penerima KJP, PSO yang diberikan sekitar Rp 1,7 triliun. Pada 2018, Transjakarta mengajukan PSO Rp 3,2 triliun untuk bisa membiayai seluruh kegiatan.

Sementara dengan adanya terobosan rute, baik rute koridor maupun nonkoridor, per Rabu (1/11) jumlah penumpang tercatat mencapai 476.333 orang.