JAKARTA, KOMPAS — Beberapa hari terakhir awak media yang meliput di Balai Kota Pemprov DKI merasakan ketertutupan dan keterbatasan informasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balairung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/11), mengatakan, ia sama sekali tidak tertutup kepada awak media yang bertugas meliput di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Ia hanya ingin semua tidak acakadut seperti sebelumnya.
”Kami terbuka. Ada sesuatu yang baru. Tetapi komitmen kami untuk transparan tidak akan pernah lari,” ujar Sandiaga mengomentari pemberitaan media bahwa Anies-Sandi tertutup kepada wartawan.
Menurut Sandi, memang sedang ada alur baru untuk memudahkan cara bekerja. ”Kami coba satu bulan ke depan bagaimana, duduk lagi sama teman media apakah alur baru ini lebih tertata atau mau sistem acakadut kayak dulu yang mengakibatkan banyak sekali orang mengeluh kalau ketemu saya, terlambatnya terlalu lama,” ujar Sandiaga.
Situasi ketertutupan yang dialami media di antaranya data yang terbatas. Sejumlah kepala dinas, kepala badan yang sebelumnya terbuka dengan data, di minggu ketiga kepemimpinan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai membatasi diri.
Situasi tersebut berbeda dengan masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Hingga saat Basuki-Djarot mengambil cuti kampanye tahun lalu dan DKI Jakarta dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumarsono, media tetap bisa meliput tanpa dibatasi akses terhadap informasi dan data.
Media yang bertugas meliput wakil gubernur bisa menunggu dan menemui wakil gubernur di ruangan depan ruang kerja wagub. Itu karena ada ruangan khusus untuk wartawan di depan ruang wagub sehingga agenda menunggu wagub bisa dilakukan lebih rapi. Sayangnya, ruang tersebut sudah ditutup saat Sandi menjabat sehingga wartawan tidak bisa menunggu dengan rapi.
Di era Basuki-Djarot, wartawan juga bisa mewawancarai Basuki dengan mudah dan tidak ada pembatasan pertanyaan.