Lanjutkan Menata Kali
JAKARTA, KOMPAS — Revitalisasi sungai di DKI Jakarta, khususnya pengerukan dan mengembalikan lebar kali seperti semula, tetap dibutuhkan untuk mencegah terjadinya banjir. Namun, usaha tersebut masih terkendala banyaknya bangunan yang merangsek hingga ke bibir sungai. Pengerukan dan normalisasi tersebut bertujuan untuk melancarkan arus air dari titik tertinggi ke titik terendah. Akan tetapi, jika saluran tersebut terhambat, misalnya karena penyempitan akibat okupasi bangunan di bibir dan badan kali, arus air bisa meluap dan memicu banjir. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendrawan mengatakan, banyaknya bangunan di bibir sungai mengakibatkan aliran air menyempit, bahkan menutup. "Di saluran penghubung (PHB) Pulo, idealnya di atas 20 meter, tetapi sekarang tinggal sekitar 3 meter," kata Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).Teguh menjelaskan, selain menyebabkan sempitnya saluran air, bangunan di bibir sungai juga mengakibatkan petugas kesulitan mengeruk. Pengerjaan tidak maksimal karena bangunan di bibir sungai rentan longsor ketika sungai dikeruk. "Kalau terlalu dalam mengeruk, bangunannya bisa ikut longsor," katanya."Saat ini pelanggaran bangunan di atas saluran air banyak terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan," kata Teguh. Ia menjelaskan, di dua wilayah tersebut menjadi titik tertinggi rawan banjir. Di samping itu, tingginya curah hujan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menyebabkan sungai meluap dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan normalisasi sungai agar saluran air di Jakarta terbebas dari bangunan liar.Saat ini, Dinas SDA DKI Jakarta mendapatkan dana Rp 300 miliar untuk pembebasan lahan yang dinormalisasi. Pada tahun ini, normalisasi difokuskan di Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan. Dalam proses normalisasi itu, pemerintah sering mengalami hambatan, sebagai contoh Kali Ciliwung baru dapat dinormalisasi 60 persen dalam empat tahun. Hambatan meliputi kelengkapan administrasi, gugatan hukum oleh masyarakat, dan ketersediaan lokasi rumah susun.Menurut Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur Mustajab, normalisasi Kali Sunter dibutuhkan karena wilayah di sekitar sungai adalah daerah rawan banjir. Saat ini, pemerintah hanya dapat mengeruk kali yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Cipinang Melayu tersebut karena mendapat tentangan dari masyarakat yang tinggal di bibir kali. Selain Kelurahan Cipinang Melayu, wilayah lain di Jakarta Timur yang rawan banjir di Kelurahan Rambutan, Dukuh, dan Kramatjati. Mustajab menjelaskan, seluruh wilayah itu rawan banjir karena belum ada normalisasi sungai.Tak sedalam sebelumnyaSejumlah warga di Kampung Bayur RT 004 RW 004 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang terletak di dekat Kali Sunter menceritakan, kampungnya sering kebanjiran ketika intensitas hujan tinggi. Banjir tersebut sebagai akibat dari luapan Kali Sunter. Namun, banjir mulai berkurang ketika petugas tata air mengeruk kali di wilayah itu."Dulu di sini banjir bisa mencapai 2 meter, bahkan pada tahun 2002, 2007, dan 2012 baru surut setelah sebulan," kata Nina (39), warga Kampung Bayur RT 004 RW 004. Namun, situasi itu berubah ketika ada pengerukan Kali Sunter dan peninggian jalan kampung. Pada 2017, banjir hanya sedalam 20 sentimeter.Warga di Jalan Taman Bukit Duri, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, menjelaskan, semenjak normalisasi Kali Ciliwung, mereka sudah tidak mengalami kebanjiran lagi. "Setelah kami digusur untuk normalisasi, di sini sudah tidak ada banjir lagi," kata Agus (33), warga Bukit Duri, yang memilih mengontrak di rumah yang tidak tergusur.Ia mengatakan, pada 2007, ketinggian banjir mencapai 7 meter, pada 2012 ketinggian banjir mencapai 5 meter, dan pada 2017 awal sebelum dinormalisasi ketinggian banjir mencapai 2 meter. Namun, setelah dinormalisasi, ketinggian air jauh di bawah 2 meter. (DD05/DD08)
