Waspadai Kenaikan Harga Pangan pada Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Mendekati hari raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah pihak mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga pasokan dan ketahanan pangan. Banyaknya permintaan menjelang hari raya dan pergantian tahun ini bisa memicu kenaikan harga dan inflasi.Hal itu disampaikan pengamat ekonomi Lana Soelistyoningsih dalam diskusi bertema "Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat & Sharing Pengendalian Inflasi oleh Kepala Daerah" di Jakarta, Senin (20/11).Menurut Lana, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mulai memantau perkembangan harga di lapangan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok, seperti beras, telur, gula, dan daging, rawan naik karena ada lonjakan permintaan.Meskipun harga diprediksi naik, menurut Lana, kenaikannya tidak akan setinggi seperti saat puasa dan Lebaran."Akhir-akhir ini, upaya pemerintah untuk menahan harga melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan sebagainya sudah cukup baik sehingga stabilitas harga terjaga," ujar Lana.Peran BUMDLana menambahkan, dalam menjaga ketahanan pangan daerah, peran badan usaha milik daerah (BUMD) perlu ditingkatkan. Apalagi, provinsi, seperti DKI, memiliki BUMD yang bergerak di bidang pangan, yakni PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.BUMD bisa diajak duduk bersama pemerintah untuk menjaga harga pangan sekaligus menekan laju inflasi.Namun, Lana mengingatkan, untuk bisa melakukan tugas pelayanan menjaga kestabilan harga itu, BUMD perlu diberi suntikan modal yang cukup."Daerah punya tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi. Kemampuan anggaran pemerintah pusat itu terbatas, makanya daerah bertanggung jawab untuk berinovasi melalui TPID, BUMD, dan lain-lain. Daerah harus berlomba-lomba supaya inflasinya di bawah inflasi nasional," kata Lana.Strategi pemberian bantuan sosial yang lazim diterapkan pemerintah daerah, lanjut Lana, jangan hanya berhenti pada peningkatan daya beli, tetapi juga harus menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.Daerah perkotaan, seperti DKI pun, menurut Lana, masih membutuhkan bantuan sosial untuk menangani masyarakat miskin kota yang berdaya beli rendah. Namun, pemerintah daerah juga perlu fokus membangun sistem ketahanan pangan. Apabila sudah ada sistem yang berjalan, pemerintah tak perlu terburu-buru mengganti kebijakan tersebut.Jangka panjangBantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai, beras, dan susu, masih diperlukan sebagai strategi jangka pendek.Lana mengatakan, untuk strategi jangka panjang, daerah harus membuat sistem yang jelas terkait dengan sistem ketahanan pangannya. Daerah seperti DKI, yang bukan merupakan daerah produksi bahan pangan, perlu berkoordinasi dengan daerah produksi lain untuk menjaga pasokan serta ketahanan pangannya."Bansos (bantuan sosial) dan sistem ketahanan pangan dua-duanya masih diperlukan dalam pembangunan daerah. Namun, data penerima bansos ini harus jelas dan tepat sasaran," ujar Lana.Laju inflasiDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, dalam acara yang sama, memprediksi inflasi nasional bisa ditekan pada angka 3,2 dan 3,3 hingga akhir tahun. Pada Oktober lalu, inflasi nasional mencapai 2,67 persen.Iskandar optimistis, inflasi nasional dapat ditekan karena pemerintah sudah membentuk tim satuan tugas (satgas) pangan untuk memerangi spekulan harga.Sementara itu, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Yoga Affandi menambahkan, fokus utama pengendalian inflasi di daerah adalah menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.Laju inflasi di daerah perlu ditekan sebab dampak dari inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus sehingga nilai uang mengalami penurunan. (DEA)