Pangan Bersubsidi Dilanjutkan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
JAKARTA, KOMPAS — Program pangan bersubsidi DKI Jakarta dipastikan tetap dianggarkan untuk dilanjutkan tahun 2018. Program itu terbukti turut andil menekan inflasi harga pangan sekitar dua tahun terakhir. Jumlah penerima akan ditambah dari 700.000 orang menjadi sekitar 1 juta orang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Kamis (23/11), menjelaskan, rapat terbatas menegaskan suplai pangan bersubsidi untuk masyarakat miskin tidak terganggu. Bahkan, nantinya akan ditambah ikan dan susu.
"Bukan hanya daging sapi, daging ayam, telur, dan beras," kata Sandiaga seusai rapat terbatas.
Rapat dihadiri Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jati, Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi, Dirut Pasar Jaya Arief Nasrudin, Asisten Sekdaprov Bidang Perekonomian Franky, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) Darjamuni, Kepala Biro Perekonomian Sri Haryati, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Cesna Brata Rolandi.
Menurut Kepala DKPKP DKI Jakarta Darjamuni, anggaran Rp 885 miliar telah diajukan untuk melanjutkan program pangan sejak 2016 itu. Kekhawatiran program tak berlanjut sempat muncul karena Dharma Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) penyedia daging murah dan Food Station sebagai BUMD penyedia sembako tak mendapat penyertaan modal daerah dalam usulan anggaran 2018.
"Anggaran Rp 885 miliar itu bisa ditambah di APBD Perubahan bila kurang," katanya. Anggaran ada di BPKD.
Program pangan murah tahun 2018 terdiri dari 1 kilogram daging sapi, 1 kg daging ayam, beras 5 kg, telur 15 butir per bulan, ditambah susu 1 liter dan ikan 1 kg. Anggaran Rp 885 miliar itu nantinya dibagi Dharma Jaya untuk penyediaan daging sapi dan daging ayam, serta Food Station untuk beras, susu, dan telur. Penyediaan ikan dibicarakan antara Food Station dan PD Pasar Jaya.
Sasaran penerima
Sasaran penerima juga bertambah, yaitu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ditambah penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, penghuni rumah susun, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), dan karyawan berpenghasilan UMP. Data sedang diverifikasi agar tak ada penerima ganda.
Jumlah penerima kemungkinan bertambah jadi 1 juta orang, dari ketersediaan untuk sekitar 700.000 orang. Tambahan ini tetap diupayakan dipenuhi dengan dana tambahan. Alternatif dana tambahan bisa meminjam Bank DKI lebih dahulu.
Saat ini juga tengah dibahas agar program pangan murah ini bisa diterima masyarakat lebih cepat per bulan. Percepatan sistem pembayaran tengah dibahas, di antaranya Dinas Pendidikan DKI. Sebelumnya, penerima KJP harus menunggu, karena pengucuran KJP yang dilakukan tiga bulan sekali.
Jaga stabilitas harga
Menurut Darjamuni, program ini sangat penting untuk mempertahankan stabilitas harga pangan. Selama ini, gejolak harga pangan paling berpengaruh pada masyarakat bawah. Program juga punya andil DKI sebagai provinsi terbaik yang menjaga kestabilan harga pangan tahun 2016 di seluruh Pulau Jawa.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pentingnya verifikasi data dan ketepatan sasaran program. "Selain itu, harus ada kewajaran harga dan kualitas dari supplier barang subsidi pangan. Jangan karena bersubsidi, harga bisa di-markup, tapi kualitasnya buruk," ujar Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW.
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna mengatakan, untuk pengadaan daging sapi beku bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, pihaknya mesti melakukan perencanaan bisnis kepada BPKD. Begitu disetujui, anggaran disalurkan ke Bank DKI untuk pengadaan.
Adapun untuk jumlah penerima, menurut Sri Haryati, meski ada gambaran angka penerima, verifikasi angka penerima masih dihitung.
Secara umum, konsep pangan bersubsidi itu sama seperti era Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Untuk satu paket pangan, pemerintah menyubsidi harga dan warga membayar dengan harga tertentu yang terjangkau. Distributor pangan bersubsidi nantinya PD Pasar Jaya.
Firdaus Ilyas mengingatkan, oleh karena target penerima menyebar dan kriteria meluas, perlu diwaspadai salah sasaran atau penyimpangan. (IRE/HLN)
