Pembebasan Lahan Rp 1,4 Triliun
Pekerja menyelesaikan normalisasi bantaran Sungai Ciliwung yang memasuki tahap pengecoran jalan inspeksi dan pengerjaan turap kali di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017)). Penataan kawasan bantaran Sungai Ciliwung merupakan salah satu proyek untuk mengendalikan banjir di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Pembebasan lahan untuk melanjutkan penataan bantaran atau normalisasi kali di DKI Jakarta tahun 2018 dianggarkan Rp 1,4 triliun. Dengan itu, normalisasi kali bisa dilanjutkan setelah DKI mengajukan program ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun pembebasan lahan untuk program normalisasi kali dan pembangunan waduk.
Jumlah itu lebih besar daripada anggaran 2017, yakni Rp 900 miliar. Rinciannya, Rp 600 miliar dalam APBD 2017 dan tambahan Rp 300 miliar dalam APBD-Perubahan DKI Jakarta 2017.
”Anggaran ini untuk lahan-lahan yang sudah siap bayar pembebasannya. Setiap pengajuan, lahan sudah diinventarisasi dan siap bayar,” katanya seusai pembahasan Komisi D Badan Anggaran DPRD, Kamis (23/11).
Pagu anggaran pengadaan tanah sungai atau saluran diusulkan Rp 853,3 miliar. Adapun pagu anggaran pengadaan tanah untuk situ, waduk, atau embung diusulkan Rp 680 miliar. Anggaran tersebut lolos dalam pembahasan di tingkat komisi dan akan dilanjutkan ke rapat besar Badan Anggaran, Senin pekan depan.
Seperti diberitakan, normalisasi di Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, dan Ciliwung dihentikan sementara pada tahun 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak menganggarkan normalisasi kali di Jakarta karena belum adanya lahan yang dibebaskan.
Terkait hal itu, Teguh menyatakan, seiring adanya anggaran ini, normalisasi tetap dapat dilanjutkan. DKI Jakarta dapat mengajukan kelanjutan program normalisasi ke Kementerian PUPR. Ia optimistis, karena program normalisasi kali tersebut termasuk dalam program strategis nasional.
Prioritas
Tiga sungai target normalisasi pada 2018 adalah Ciliwung, Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Beberapa lokasi lahan yang sudah siap dibayarkan itu di antaranya bantaran di kawasan Gang Arus, Kramat Jati, Ulujami, dan Manggarai. ”Gang Arus minggu depan ada pembayaran dengan anggaran tahun ini,” kata Teguh.
Kendala pembebasan lahan masih terjadi di beberapa titik, karena masih ada warga yang belum bersedia melepaskan lahan kendati akan diberi ganti rugi. Salah satu titik itu terdapat di Ulujami, Jakarta Selatan.
Pembebasan lahan ini mengikuti pembangunan infrastruktur yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sehingga pembebasan lahan langsung diikuti pembangunan di lahan yang dibebaskan. Hal ini ditempuh karena lahan yang sudah dibebaskan, tetapi belum ada kepastian pengerjaan pembangunan, berulang kali kembali diduduki.
Selain normalisasi, anggaran juga diajukan untuk pemeliharaan kali dan saluran penghubung. Penebalan anggaran sebesar Rp 79 miliar diajukan untuk pemeliharaan dan pembangunan talud Kali Sentiong Galur kanan dan kiri sepanjang 2,7 kilometer. ”Saat ini kali masih menggunakan turap dari kantong-kantong pasir,” kata Teguh.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, plafon anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air tak ada perubahan dari KUA-PPAS 2018. Namun, ada sejumlah pergeseran alokasi, di antaranya pembangunan pengolahan air bersih di Kepulauan Seribu.
Dalam KUA-PPAS 2018, pagu untuk dinas sumber daya air Rp 3,1 triliun. Sebagian besar alokasi anggaran untuk mengantisipasi banjir, seperti penyediaan dan pemeliharaan pompa-pompa.
Selain banjir, longsor juga masih terjadi di beberapa titik di DKI Jakarta. Sembilan titik longsor terjadi di Jakarta Selatan dan satu titik di Luar Batang memasuki musim hujan ini. Titik-titik longsor di antaranya di waduk Bintaro Utara sebanyak lima titik, Penghubung Pulo, Setu, Penghubung Sarwa, dan Pasar Minggu. Adapun turap jebol juga terjadi di Jati Padang dan Ulujami dalam sebulan terakhir.
Teguh mengatakan, saat ini perbaikan-perbaikan di titik-titik itu terus berjalan. Kendati masih terjadi, genangan sudah surut lebih cepat dan tak meluas. ”Kami menilai ini sudah ada kesiapan terhadap bencana,” katanya.
Di Jakarta Selatan, misalnya, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengeruk kali di Bintaro Utara, Kecamatan Pesanggrahan, yang mengalami longsor pada turap sepanjang 20 meter. Longsornya turap disebabkan hujan deras yang terus mengguyur pada pekan lalu.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Holi Susanto mengatakan, pengerukan itu untuk membersihkan puing-puing dan tanah yang menutupi aliran kali. Pengerukan menggunakan dua eskavator mini yang akan dilanjutkan pemasangan turap cerucuk kali dolken selama menunggu perbaikan turap secara permanen.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, seperti yang pernah diberitakan Kompas, awal November, menjelaskan, normalisasi kali di Jakarta bisa dilakukan asalkan ada surat permintaan dari Gubernur DKI Jakarta dan ada jaminan lahan sudah bebas dan bisa dilalukan normalisasi.
Seperti diberitakan, normalisasi dihentikan pada tahun 2018 karena lahan di titik-titik yang akan dinormalisasi belum bebas. Daerah itu di Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan.
Akibat dari kondisi saat itu, anggaran dari kementerian yang sedianya bisa dipakai untuk menormalisasi kali, akhirnya dikembalikan lagi ke negara. (IRE/HLN)
