logo Kompas.id
MetropolitanBerkejaran dengan Kebutuhan...
Iklan

Berkejaran dengan Kebutuhan Warga

Oleh
· 3 menit baca

Menginjak usia ke-9 pada 2017, Kota Tangerang Selatan masih terus mengejar pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan warga. Tuntutan warga yang kian tinggi perlu diimbangi dengan inovasi dan standar pelayanan yang tinggi.Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Jumat (24/11), mengakui, tuntutan warga akan pelayanan pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah terus berusaha mengimbangi dengan peningkatan standar pelayanan, terutama pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan warga.Airin mengatakan, setelah fokus pada pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, kini pemerintah mulai memperbaiki pelayanan publik di kantor kelurahan dan kecamatan, serta infrastruktur, seperti jalan raya, layanan air bersih, dan persoalan sampah. Kebutuhan akan air bersih, misalnya, baru 7 persen warga yang sudah terlayani sambungan air bersih dari PDAM Tirta Kerta Raharja yang merupakan BUMD Kabupaten Tangerang. Baru pada 2017 Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan PDAM Tirta Kerta Raharja mengalirkan air ke pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan di Maruga, Ciputat, dan ke beberapa perumahan. Direktur Utama PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Dudung E Diredja mengatakan, bentuk kerja sama itu berupa pembelian air bersih sebesar 50 liter per detik. Diharapkan, sambungan ini dapat menjangkau 23 persen warga yang belum menikmati air bersih, atau setara dengan 61.000 sambungan rumah."Beberapa alternatif yang akan dilakukan antara lain bekerja sama dengan PDAM Kota Depok, juga dengan anak perusahaan PT PP untuk dapat mencapai target tersebut. Adanya tiga sungai besar, yaitu Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan Sungai Cisadane, merupakan potensi yang harus dimanfaatkan," ujar Dudung.JalanPersoalan lain adalah kondisi jalan di Tangerang Selatan, banyak dikeluhkan karena sempit. Dengan warga yang terus bertumbuh, macet tidak terhindarkan. Airin menyebutkan, sebagian dari jalan itu berstatus jalan provinsi sehingga provinsilah yang punya kewenangan.Jalan Raya Siliwangi yang membentang dari Puspitek hingga bundaran Pamulang, misalnya, hingga kini belum tuntas, padahal target awal jalan sepanjang 10,1 kilometer ini bisa selesai pada akhir 2016. Pada beberapa titik yang pembebasan lahannya belum beres, terjadi penyempitan sehingga macet selalu terjadi di jam-jam sibuk. Demikian juga kondisi Jalan Raya Serpong, khususnya di Kademangan, Setu, yang juga belum dilebarkan seluruhnya. "Seharusnya, kami memprogramkan adanya transportasi massal. Namun, saat ini Trans Anggrek yang sudah berjalan pun harus dihentikan karena kondisi jalan yang masih sempit," ujar Airin.Untuk penyediaan transportasi massal, Airin mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti kementerian, juga PT MRT Jakarta. Ia berharap jalur MRT bisa diteruskan ke Tangerang Selatan karena banyak warga yang bekerja di Jakarta.Drainase dan kesehatanPersoalan lain yang juga mendasar adalah kondisi drainase yang buruk di banyak titik. Banyak kawasan perumahan dibangun tanpa memperhatikan sistem drainase. Akibatnya, ketika hujan lebat, terjadi genangan di banyak titik, terutama di kawasan Ciputat dan Pondok Aren. Tahun 2017, pembenahan drainase dilakukan di banyak lokasi meskipun belum menyentuh seluruh kebutuhan.Pada pelayanan dasar seperti kesehatan, diakui Airin, pelayanan di puskesmas sudah berjalan baik. Namun, pelayanan di RS masih sangat terbatas. Meski saat ini RS swasta sudah diwajibkan menerima pasien BPJS, belum semua RS melakukannya. "Kami tengah menyiapkan kemungkinan penambahan RS, karena mengandalkan RSUD saja saat ini tidak cukup. Selama ini, RSUD kewalahan menerima pasien rujukan," kata Airin.Salah seorang warga Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tati Ramlan (68), mengatakan, pelayanan di puskesmas diakuinya lebih baik. "Asal kita datang bawa KTP Tangerang Selatan saja, sudah beres semua. Tidak dipersulit dan pelayanannya cepat," katanya.Meski demikian, pelayanan di RSUD terkadang tidak sesuai harapan. Pasien kerap harus menunggu lama untuk mengurus administrasi. "Jika tidak dalam kondisi darurat, menunggu agak lama tidak masalah karena memang harus mengikuti prosedur, tetapi sulitnya kalau pasien dalam kondisi darurat," ujar Tati. (UTI)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000